Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin
peraturan daerah ini memutuskan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2688);
-2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNURLAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. -3 BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
~~2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
-4 Pasa12 Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
PIISII13 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
~
BAB III
Penerima Bantuan Hukum wajib:
BABVI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PasallS
-8
Pasa116
Pasa117 Pemberian Bantuan Hukum untuk upaya Banding dan Kasasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Pasa118
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERlAN BANTUAN HUKUM Pasal 19
BAB VIII PENDANAAN Pasa120
BAB VIII
BABIX LARANGAN Pasa122
-10 BABX SANKSI Pasa123
BABXI KETENTUAN PIDANA Pasa124 Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum darr/utau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. KETENTUAN PERALIHAN Pasa125 Penyelenggaraan dan Anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP Pasa127 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. -11 Pasa128 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 19 November 2015 GUBERNUR LAMPUNG, ttd M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 19 November 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd If. ARINAL JUNAIDI Pembina Utama NIP. 195606171985031005 ZULFI" , SH, MH. Pembina Utama Muda NIP. 196804 199203 1 003 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3/2015) -1 PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN I. UMUM Penyelengaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjarnin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (access to justice) dan kesarnaan di hadapan hukum (equality before the law). Upaya tersebut diwujudkan dalarn bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung. Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukurn bagi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi, Beberapa pokok materi yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukm, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pertanggungjawaban, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik, dan tertib. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalarn hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sarna di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. -2 Hurufc Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan atas dasar hak secara konstitusional. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum me1alui penggunaan sumber anggaran yang ada. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Huruff Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Cukup jelas, Pasal 4 Cukup je1as.
Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini ditunjukan sebagai upaya pemberdayaan hukum terhadap masyarakat yang hams dilakukan oleh biro hukum melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi Aparatur Sipil daerah maupun tokoh masyarakat.
Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaa bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memperluas pemberi bantuan hukum. Ayat (3) Cukup jelas. -3 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Cukup jelas. PasallO Cukup jelas. Pasalll Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasall4 Cukup jelas.
Cukup je1as. Pasall6 Cukup jelas.
Cukup je1as.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)