Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 65
Ringkasan
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai penyelengaraan perizinan berusaha di daerah
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai penyelengaraan perizinan berusaha di daerah
menetapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menimbang investasi daerah dalamiklim Peraturan Daerah tentang Mengingat
6.Undang-UndangNomor30 Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor292, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5601)sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdengan Undang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentangCipta Keijamenjadi Undang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2023Nomor41,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6856); 7.Peraturan PemerintahNomor96 Tahun2012tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25 Tahun2009 tentang PelayananPublik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5257); 8.Peraturan PemerintahNomor24Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2018Nomor90); 9.Peraturan PemerintahNomor5 Tahun2021 Tentang Penyelenggaraan PerizinanBerusahaBerbasisRisiko (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor15); 10.Peraturan PemerintahNomor6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran PerizinanBerusaha di Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor16); 11.Peraturan PemerintahNomor96 Tahun2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor208,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6721); 12.Peraturan PresidenNomor97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6221); 13.Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor91 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 210); Tahun 2017
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3.Pemerintah Daerahadalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. 4.Kabupaten/ KotaadalahKabupaten/KotadalamwilayahProvinsiLampung. 5.Gubemuradalah Gubemur Lampung. 6.PerangkatDaerahadalahunsur pembantuGubemur danDewanPerwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah. 7.PerangkatDaerah Teknisadalah Perangkat Daerah yangmengelolapelayanan PerizinanBerusahasektoral/teknis. 8.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpadu Satu Pintu yangselanjutnya disingkatDPMPTSPadalahPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modaldanpelayanan terpadusatupintu daerahProvinsiLampung. 9.PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerah adalah kegiatan perizinan berusahayang proses pengelolaannyasecara elektronik mulaidaritahap permohonansampai denganterbitnya dokumen yang dilakukansecara terpadudalamsatupintu. 10.PerizinanBerusaha adalah legalitas yang diberikankepadapelakuusaha untukmemulaidanmenjalankanusahadan/ataukegiatannya. 11.PerizinanBerusahaBerbasisRisikoadalahPerizinanBerusaha berdasarkan tingkatrisikokegiatanusaha.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkatPTSPadalah pelayanansecara terintegrasi dalam satu kesatuanproses dimulai dari tahapanpermohonansampaidengantahappenyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 14.Sistem PerizinanBerusaha TerintegrasiSecaraElektronik(Online Single Submission)yangselanjutnyadisebut SistemOSSadalahsistem elektronik terintegrasiyang dikeloladan diselenggarakanolehLembaga OSSuntuk penyelenggaraanPerizinanBerusaha BerbasisRisiko. 15.Lembaga PengeloladanPenyelenggaraOSSyang selanjutnya disebut sebagai LembagaOSSadalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanamanmodal. 16.PelakuUsaha adalah orang perseorangan atau badanusahayang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.PenanamanModaladalah segala bentuk kegiatan menanam modal,baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modalasing untukmelakukan usaha di daerah. 17.Pertimbangan Teknisadalah pertimbangan yang memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagairencana kegiatan beserta ketentuan dan syaratyangharus dipenuhi oleh pemohon Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penanaman modal. 18.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiriatasinformasi elektronik yang dilekatkan,terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alatvertifikasidan autentifikasi. 19.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,mudah,teijangkau dan terukur. 20.StandarOperasional Proseduradalahserangkaianinstruksitertulis yang dibakukanmengenai berbagai prosespenyelenggaraan adminstrasi pemerintahan,bagaimanadankapanhamsdilakukan,dimana danolehsiapa dilakukan. 21.SurveiIndeksKepuasanMasyarakatyangselanjutnya disingkatSIKMadalah pengukuransecarakomprehensifkegiatantentangtingkatkepuasan masyarakatyangdiperolehdarihasil pengukuranatas pendapatmasyarakat dalammemperolehpelayanan daripenyelenggarapelayanan publik. 22.MaklumatPelayananPublikadalah pemyataan kesanggupanPemerintah Daerahdalammenyelenggarakanpelayanan publik. 23.Rencana TataRuangWilayahyang disingkatRTRWadalahRTRWProvinsi Lampung. 24.Hariadalah hari keija.
PenyelenggaraanPerizinanBemsahadidaerahdiselenggarakan berdasarkanasas: a.kepastianhukum; b.keterbukaan;
d.non diskriminatif; e.kebersamaan; f.efisiensiberkeadilan;
h.berwawasan lingkungan;
Penyelenggaraan PerizinanBemsaha didaerahdimaksudkanuntukmeningkatkan ekosistem investasidan kegiatan bemsahadidaerah yang meliputi: a.PerizinanBerusahaberbasisrisiko; b.persyaratan dasarPerizinanBerusaha; c.PerizinanBemsahasektordan kemudahan persyarataninvestasi.
Penyelenggaraan PerizinanBerusahadidaerah bertujuan untuk: a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Bemsahadi daerah;dan b.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. BABII KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH BagianKesatu KewenanganDPMPTSP Pasal 5 (1)Kewenangan DPMPTSPmeliputi selumhurusan pelayanan Perizinan Bemsaha yang didelegasikan oleh Pemerintah dan/atau Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
Bagian Kedua Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
BABIII PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA BagianKesatu Umum Pasal 7 Penyelenggaraan PerizinanBerusahadidaerahdilaksanakanolehDPMPTSP dengan melakukan pengintegrasianPTSPantara perangkat daerahdan instansivertikaldidaerah sesuai dengan kewenangannya. DPMPTSPdalammenyelenggarakan pelayananPerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud padaayat(1)berkoordinasidengan PerangkatDaerah terkait. Penyelenggaraanpelayanan PerizinanBerusahaolehDPMPTSPsebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.pelaksanaanpelayanan; b.pengelolaanpengaduanmasyarakat; c.pengeloaan informasi; d.penyuluhan kepada masyarakat; e.pelayanan konsultasi;dan f.pendampinganhukum. (1) (2)
Pelaksanaan pelayananPerizinan BerusahaolehDPMPTSPwajib menggunakan SistemOSSyang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak SistemOSSberlakuefektifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha BerbasisRisiko. Pelaksanaan pelayananPerizinanBerusaha di daerah sebagaimana dimaksudpada ayat(2)dilengkapidengan layanan khususbagi kelompok rentan,lanjut usia,dan penyandang disabilitas dalammendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (1) (2) (3)
Pelayanan Sistem OSSpada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan secara mandiri sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan dengan perangkatmilik Pelaku Usaha sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapatdilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPmelakukan: a.Pelayanan berbantuan;dan/atau
(1) (2) (3)
Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keteijangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
Bagian Ketiga Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen