DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai penyelengaraan perizinan berusaha di daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Menimbang investasi daerah dalamiklim Peraturan Daerah tentang Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor6Tahun2023tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang- UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKeija menjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6856); 6.Undang-UndangNomor30 Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor292, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5601)sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdengan Undang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentangCipta Keijamenjadi Undang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2023Nomor41,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6856); 7.Peraturan PemerintahNomor96 Tahun2012tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25 Tahun2009 tentang PelayananPublik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5257); 8.Peraturan PemerintahNomor24Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2018Nomor90); 9.Peraturan PemerintahNomor5 Tahun2021 Tentang Penyelenggaraan PerizinanBerusahaBerbasisRisiko (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor15); 10.Peraturan PemerintahNomor6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran PerizinanBerusaha di Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor16); 11.Peraturan PemerintahNomor96 Tahun2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor208,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6721); 12.Peraturan PresidenNomor97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6221); 13.Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor91 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 210); Tahun 2017
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ;
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 437);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
20.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 493) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Lampung. 3.Pemerintah Daerahadalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. 4.Kabupaten/ KotaadalahKabupaten/KotadalamwilayahProvinsiLampung. 5.Gubemuradalah Gubemur Lampung. 6.PerangkatDaerahadalahunsur pembantuGubemur danDewanPerwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah. 7.PerangkatDaerah Teknisadalah Perangkat Daerah yangmengelolapelayanan PerizinanBerusahasektoral/teknis. 8.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpadu Satu Pintu yangselanjutnya disingkatDPMPTSPadalahPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modaldanpelayanan terpadusatupintu daerahProvinsiLampung. 9.PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerah adalah kegiatan perizinan berusahayang proses pengelolaannyasecara elektronik mulaidaritahap permohonansampai denganterbitnya dokumen yang dilakukansecara terpadudalamsatupintu. 10.PerizinanBerusaha adalah legalitas yang diberikankepadapelakuusaha untukmemulaidanmenjalankanusahadan/ataukegiatannya. 11.PerizinanBerusahaBerbasisRisikoadalahPerizinanBerusaha berdasarkan tingkatrisikokegiatanusaha.
12.Nonperizinanadalahsegala bentukkemudahanpelayanan,fasilitasfiskal,dan informasiuntukkeperluanusaha ataupenanamanmodalsesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan. 13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkatPTSPadalah pelayanansecara terintegrasi dalam satu kesatuanproses dimulai dari tahapanpermohonansampaidengantahappenyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 14.Sistem PerizinanBerusaha TerintegrasiSecaraElektronik(Online Single Submission)yangselanjutnyadisebut SistemOSSadalahsistem elektronik terintegrasiyang dikeloladan diselenggarakanolehLembaga OSSuntuk penyelenggaraanPerizinanBerusaha BerbasisRisiko. 15.Lembaga PengeloladanPenyelenggaraOSSyang selanjutnya disebut sebagai LembagaOSSadalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanamanmodal. 16.PelakuUsaha adalah orang perseorangan atau badanusahayang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.PenanamanModaladalah segala bentuk kegiatan menanam modal,baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modalasing untukmelakukan usaha di daerah. 17.Pertimbangan Teknisadalah pertimbangan yang memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagairencana kegiatan beserta ketentuan dan syaratyangharus dipenuhi oleh pemohon Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penanaman modal. 18.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiriatasinformasi elektronik yang dilekatkan,terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alatvertifikasidan autentifikasi. 19.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,mudah,teijangkau dan terukur. 20.StandarOperasional Proseduradalahserangkaianinstruksitertulis yang dibakukanmengenai berbagai prosespenyelenggaraan adminstrasi pemerintahan,bagaimanadankapanhamsdilakukan,dimana danolehsiapa dilakukan. 21.SurveiIndeksKepuasanMasyarakatyangselanjutnya disingkatSIKMadalah pengukuransecarakomprehensifkegiatantentangtingkatkepuasan masyarakatyangdiperolehdarihasil pengukuranatas pendapatmasyarakat dalammemperolehpelayanan daripenyelenggarapelayanan publik. 22.MaklumatPelayananPublikadalah pemyataan kesanggupanPemerintah Daerahdalammenyelenggarakanpelayanan publik. 23.Rencana TataRuangWilayahyang disingkatRTRWadalahRTRWProvinsi Lampung. 24.Hariadalah hari keija.

Pasal 2

PenyelenggaraanPerizinanBemsahadidaerahdiselenggarakan berdasarkanasas: a.kepastianhukum; b.keterbukaan;

c.akuntabilitas; d.non diskriminatif; e.kebersamaan; f.efisiensiberkeadilan;
g.berkelanjutan; h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian;dan
j.keseimbangan kemajuandankesatuanekonominasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan PerizinanBemsaha didaerahdimaksudkanuntukmeningkatkan ekosistem investasidan kegiatan bemsahadidaerah yang meliputi: a.PerizinanBerusahaberbasisrisiko; b.persyaratan dasarPerizinanBerusaha; c.PerizinanBemsahasektordan kemudahan persyarataninvestasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan PerizinanBerusahadidaerah bertujuan untuk: a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Bemsahadi daerah;dan b.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. BABII KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH BagianKesatu KewenanganDPMPTSP Pasal 5

(1)Kewenangan DPMPTSPmeliputi selumhurusan pelayanan Perizinan Bemsaha yang didelegasikan oleh Pemerintah dan/atau Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(2)Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubemur.
(4)Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 6

(1)Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekeijaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan obat dan makanan;
10. j.pendidikan dan kebudayaan;
11. k.pariwisata;
12. l.pos, telekomunikasi, penyiaran; dan sisten dan transaksi elektronik; dan
13. m.ketenagakeijaan.
(3)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(4)Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABIII PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA BagianKesatu Umum Pasal 7 Penyelenggaraan PerizinanBerusahadidaerahdilaksanakanolehDPMPTSP dengan melakukan pengintegrasianPTSPantara perangkat daerahdan instansivertikaldidaerah sesuai dengan kewenangannya. DPMPTSPdalammenyelenggarakan pelayananPerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud padaayat(1)berkoordinasidengan PerangkatDaerah terkait. Penyelenggaraanpelayanan PerizinanBerusahaolehDPMPTSPsebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.pelaksanaanpelayanan; b.pengelolaanpengaduanmasyarakat; c.pengeloaan informasi; d.penyuluhan kepada masyarakat; e.pelayanan konsultasi;dan f.pendampinganhukum.
(1)
(2)
(3)Pelaksanaan pelayananPerizinan BerusahaolehDPMPTSPwajib menggunakan SistemOSSyang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak SistemOSSberlakuefektifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha BerbasisRisiko. Pelaksanaan pelayananPerizinanBerusaha di daerah sebagaimana dimaksudpada ayat(2)dilengkapidengan layanan khususbagi kelompok rentan,lanjut usia,dan penyandang disabilitas dalammendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(1)
(2)
(3)

Pasal 9

Pelayanan Sistem OSSpada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan secara mandiri sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan dengan perangkatmilik Pelaku Usaha sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapatdilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPmelakukan: a.Pelayanan berbantuan;dan/atau

b.Pelayanan bergerak.

Pasal 10

(1)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
(2)Pelayanan berbantuan juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS teijadi gangguan teknis.
(3)Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan dapat dilaksanakan.
(4)Dalam hal pelayanan Sistem OSS teijadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu ) Hari sejak dinyatakan teijadinya gangguan teknis.
(5)Pemyataan teijadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 11

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keteijangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
(2)Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 13

(1)Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2)Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit:
1. a.menerima permintaan layanan informasi; dan
2. b.menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubemur.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012