Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2017
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 59
Ringkasan
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
Menetapkan: pSRATURAN PARTWISATA. dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: DATRAH TENTAI{G PENTELENGGARAAN USAIIA
BAB III
BAB IV JENIS BIDANG USAIIA PARIWISATA Pas{l'S
2l sertifikat Usaha pariwisata adalah blkti tertulis yang diberikan oreh rembagasertifikasi usaha pariwisata kepada u.at a pari*isata yang telah memenuhista ndar usaha pariwisata. 22' Lembaga pen,aian 5:_"-""i"1 yang selanjutnya disingkat LpK adalah lembagayang melakukan kegiatan untuk rienitai"bahwa b*;;,1;;;, :ffi;*, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. 23' Lembaga sertifikasi usaha Bidang pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang pariwisata,. 1{fl"h tembiga *unoi.i-yds ;;;;;; merakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ienian d;;;L peraturan perundang-undangan. 24' Auditor Bidar.rg "".iyi"?.,?.{"ng selanjutnya disebut Auditor adala}r seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata.
pasal 2 Penyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan usal-ra pariwis"tu ai O".."fr. pasal O Penyelenggaraan u saha pariwisata daerah bertujuan untuk:
a". meriberikan persyaratan daram melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Pariwisata dalam yang berkepentingan C Ruang lingkup penyelenggaraan usaha pariwisata: t 3[?il1i"*" vang usahanva lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
h usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; .1asa pramuwisata; usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, pery'aranan insentif, konferensi dan pameran;
undangan.
r--e $J..! t,
1 sebagaimana perundang- dan ayat (2) Pasal 6- Bidang usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:
pasal 7 Bidang usaha penyediaan,akomodasi sebagaimana dimaksud daram pasar 5 ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha:
/ .
pasal g il:lili;:.?lliiH,fiffTffi i:tTlnuman sebagaimana dimaksud daram pasar 5
\
I (') j';::HiX;,ot'o perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf t l:::AT""an dan penvelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket
c penyelenggaraan perjalarran ibadah agama dan/atau wisata rohani;
-_-.-^* *rvrrqq^Luri
7-
BAB IV
Pasal IO BAB V PENDAT"TARAN USAIIA pasal ll h pemesanan akomodasi. ;;;,"";.1..;;i;'""-" restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata, pengurusan dokumen perjalanan; dan i"..ffffifl ,iket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya enis usaha Agen periaran.n wisata sebagaimana dimaksud daram pasat 6uruf b mencakup: ff::ff:* penjualan paket wisata v-ang dilaksanakan oleh biro perjalanan pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata dankegiatan rekreasi; pengurusan dokumen perjalanan; dan i...?.Ttil":iket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya i.
b. c. d.
I ffllill# #H:ff adat istiadat bagi masvarakat rokal dan pengunjung;
;#-;,#ffi fl ,.T*.J:xf ix3lff (, ) m e rupakan (1)
Pendaftaran usaha pa:-iwisara secara daram jaringan (onnner diselenggarakan secara terpadu dalam sistem perizinan satu piirt" a-i O.lr."-tr. -, q.v!rLra.6< ]il;;ffi #Xi?1tr;;;tTil3ff:*sata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BAB V
(3)
Ketentuan Iebih laniut mengenai rahapan pendaftaran Usaha pariwisata sebagaimara dimaksud pada iyat (1) dit;;;i;a; d"rrgu'peraturan Gubernur.
BAB VI
lelbiavaan penxelengaraan pe,daftaran usaha pariwisata dapat bersumber dari
BAB VII PEMUTAI(HIRAN TDUP Pasal lS
ii}:fftr".:?1-.?,ffi1" dimaksud pada avat (1) mencakup paring sedikit
an usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk
BAB VII
pemeriksaan kelengkapal berkas perrnohonan dimaksud pada ayat (1) TDUP belum memenuhi tertulis kekurangan yang
(2) (3)
(1)
(3) (4)
Pengajuan perrriohonan pemutakhiran TDUp disertai dengan dokumen terkait. Pengajuan dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan ,y,,.,g tilah dilega-lisasr sesuai dengan ketentuan pera turar) r.'r r rn dang-u nda: rgan. Pengusaha Pariwisata wajib menjamin dengan pernyataan tertulis bahwa dokumen .terkait yang disamoaikan sebagai-i"" ai*uf."ra p.j. ,yr, fil au. ayat (4) adasrh absah, benar dan sesuai dlngan fakta. (s) Pemeriksaan sebagaimana. . dinraksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ttzt ai""i.""ii-"rip.ii"g'i"*u", {3ta1n jals}a waktu 2 (duat hari kerja sejak permohonan pemuti.rriiin roue diterima DPMPISp. Apabila DIr,'r4PTSp tidak rnemberitahukan secara terturis kekurangan yang ditemukan dalam jangka .waktu 2, (dua) hari kerja "..;J-[.ilofro.r"., pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan ' p"*,r-t.ttii.oo TDUP dianggap lengkap. DPMPTSP menerbitkan pemutakhiran TDU. untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paring rambat dalam jangka *"r.t" i 1""t"f il.r ".,.ur, permohonan pemutakhiran TDUp dinyatai<an a6u aianggap L"gilap. .. " BAB YII PEI{YELENGGARAAN SERTIFII(ASI
Setiap tenaga kerja di !i.{r"* n{iyjsa^ta yang bekerja di Daerah, termasuk tenaga kerja asing, rx'ajib mem,iki s..iintit Kompetensi """,r"i-'a.rrg"r, ketentuan peraturan perund.ing_unaarrg"rr. ------* persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
BAB VIII
) Setiap orang berhak:
1 sama dalam berusaha di bidang
dan/atau
t'' i'.tflfi?*i:r###xy,ffI", di da.ram dan di sekitar destinasi pariwisata
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan dengan ketentuan peraturan perundang_ b c.
ses ual Pemerintah DaerrLh berkewajiban: a' menyediakan informasr^kepa-riwisataan, perlindungan hukum, serta keamanandan keselamatan kepaoa wlsatawan di Daerah. b' menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang metipu ti te rb u kanya keie mpatan y;;; ;; ;" - -il;1;;;, irllrl",it."r a.,,memberikan kepastian hukum al ba.i"fr-- * c memelihara, mengembangkan dan melrstarikan aset nasionar dan daerah yangmenjadi daya tarik wisatidan "".t pot!""i"iyang berum tergali di Daerah; dan d' mengawasi dan mengendarikan kegiatan kep-ariwisataan datam rangkamencegah menanggulangi berbagai a^--p"t .r"g.tif bagi masyarakat luas. Bagian Kedua KewaJiban
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a' menjaga dan menghormati norma agama, aciat istiadat, budaya dan nilai_nilaiyang hidup dalam masyar^krt "";;;;;.b. rnemberrkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
c h memberikan oerlindunp y.d;;;;'k"ii"*;'t"""*^" asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan il:,?:fr'X?f,:*l:?:T^"" trengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat m e n gu tamak"" . r.r**i6 _rr';"!.,1 . ffiIilJ":.-:T;,, ;;:u' or..negen, dan memberikan kesempatan t.p.ai t.i.ga keq.a lokat. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melarui peratihan dan pendidikan. BAB D( PEMBINAAN DAN PENGAtrIASAN Baglan Kesatu pembinaan pasal 22
p"*u"d;k"; ;;j; serti'kasi
Bagian Kedua Pengawasan
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)