DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2J Peraturan Pemerirrtah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengclolaannya perlu diatur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomcr 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatcra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ·2·
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengeIolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara RepubIik Indonesia 4593); II. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4737);
12.Pcraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WiIayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 'I'anah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4859);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tabun 2012 Nomor 48, 'I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
16.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335); - 3
19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 'Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tabun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
20.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
21.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
23.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH PROVlNS1 LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AlR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Menteri adalah Menteri yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaterr/Kota di Provinsi Lampung
6.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/ Kota di Provinsi Lampung. - 4
7.Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
9.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah pennukaan tanah.
10.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alarniah pada Cekungan Air Tanah.
13.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara aJamiah pada Cekungan Air Tanah.
14.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, me1aksanakan, memantau, mengevaJuasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah. '- 15. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
16.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
17.Hak guna pakai air dar! pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
18.Hak guna usaha air dar! pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
19.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20.Pelestarian air tanah adalah upaya rnempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak rnengalarni perubahan.
21.Perlindungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
22.Pemeliharaan air tanah adalah upaya memellhara keberadaan air tanah agar sesuai fungsinya.
23.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
24.Pengawetan air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang mernadai.
25.Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya rnencegah dan rnenanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kernbali seperti semula.
26.Pengendalian pencernaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta rnemulihkan air tanah untuk menjarnin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air. - 5
27.Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
28.Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
29.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensl air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
30.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
31.Penyediaan Air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
32.Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasaranya.
33.Pengembangan Air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34.Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
35.Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
36.Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
37.Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
38.Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
39.Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
40.Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
41.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
42.Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah. 43.Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dati pemanfaatan air tanah. 44.Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. - 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air tanah didasarkan pacta asas:

a.kelestarian:
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kernandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN Pasal 4 Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah didasarkan pacta cekungan air tanah. BABIV RUANG LINGKUP Pasal 6 (I) Ruang lingkup pengelolaan air tanah yaitu pada cekungan air tanah lintas Kabupateu/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah !intas Kabupaten,' Kota.

(2)Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pemantauan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan au tanah meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah provmsi berdasarkan kebijakan air tanah nasional;
2. b.menentukan cekungan air tanah di wilayah Provinsi Lampung;
3. c.menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten j'Kota; - 7
4. d.menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air pennukaan;
5. e.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
6. f.menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota;
7. g.menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota;
8. h.merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota;
  1. 1.mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota; J. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah, pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota;
9. k.mengelola data dan infonnasi terhadap potensi air tanah di wilayah Provinsi Lampung;
  1. 1.menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota;
10. m.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah KabupatenJKota dalam pengelolaan air tanah;
11. n.melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah;
12. o.melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang didekonsentrasikan dan diperbantukan oleh Pemerintah; dan
13. p.memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada pemerintah KabupatenjKota.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Dinas terkait dan Pemerintah KabupatenJKota sesuai dengan kewenangannya.
(1)Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
1. a.sebaran cekungan air tanah;
2. b.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.geometri dan karakteristik akuifer;
4. d.neraca dan potensi air tanah;
5. e.perencanaan pengelolaan air tanah; ·8·
6. f.pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
7. g.upaya konservasi air tanah.
(2)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1: 100.000.
(3)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(4)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta hngkungan keberadaannya.
(3)Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
1. a.hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
2. b.hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
4. d.hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 10

(1)Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya me1aJui:
1. a.penentuan zona konservasi air tanah;
2. b.perlindungan dan pe1estarian air tanah;
3. c.pengawetan air tanah;
4. d.pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
5. e.pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah.
(2)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona arnan, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
(3)Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melaJui kegiatan:
1. a.penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
2. b.pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/ atau
3. c.perlindungan akuifer.
(4)Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penghematan penggunaan air tanah;
2. b.peningkatan kapasitas resapan air; dan/ atau
3. c.pengendalian penggunaan air tanah, - 9
(5)Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:
1. a.pencegahan pencemaran air tanah;
2. b.penanggulangan pencemaran air tanah; dan/atau
3. c.pemulihan kualitas air tanah yang telah terce mar.
(6)Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah. Pengendalian penurunan muka air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
(7)Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah. Pasalll
(1)Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
(2)Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitae, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah darr/atau perubahan lingkungan.
(3)Pcmantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
2. b.pemantauan perubahan kualitas air tanah;
3. c.pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
4. d.pemantauan pencemaran air tanah;
5. e.pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
6. f.pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
(4)Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilalrukan dengan cara:
1. a.membuat sumur pantau;
2. b.mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pacta sumur pantau dan / atau sumur produksi terpilih;
3. c.mengukur dan mencatat debit mata air;
4. d.memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
5. e.memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
6. f.mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
7. g.mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
(5)Pcmantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diJakukan seeara berkala sesuai denganjenis kegiatan pemantauan.

Pasal 12

(1)Gubernur dan Bupati/Walikota, serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
(2)Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan air pada mata air dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah. · 10·
(3)Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konscrvasi air tanah.
(4)Gubernur bersama-sama BupatijWalikota melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah lintas KabupatenjKota.

Pasal 13

(1)Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(2)Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah diJakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
(3)Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (11, didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
(4)Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
(5)Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pacta ayat
(2)merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 14

(1)Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
1. a.penatagunaan;
2. b.penyediaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pengembangan; dan
5. e.pengusahaan, (21 Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona kcnservasi air tanah.
(3)Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
1. a.kebutuhan pokok sehari-hari;
2. b.pertanian rakyat;
3. c.sanitasi lingkungan;
4. d.industri;
5. e.pertambangan; dan
6. f.pariwisata.
(4)Penggunaan au tanah dilakukan me1alui pengeboran atau penggalian air tanah. - 11
(5)Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
(6)Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi: a bahan baku produksi; b pemanfaatan potensi; c media usaha; atau d bahan pembantu atau proses produksi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN Pasal 4 Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN Pasal 4 Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004