(1)Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta merupakan Jabatan Struktural Eselon lla.
(2)Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural Eselon llb.
(3)Sekretaris Pelaksana Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang(Jasa Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa.
(3a)Kepaia Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural Eselon Illb.
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. PARAF KOORDI~ 1 YfAKIl. GUBERNUR l SEKD.... 'ROVlNSl 3 ASS. BID. PEM. , ASS, BID:, EK BANG , ASSo BID. l<E5RA , ASS. biD, UMliM l<. , 8 Vl\1J.() ~IS~1 ' -1"' , f- ..!£.i~!!? ~U.'(Hl ; Ditetapkan eli Telukbetung pada tanggal 8 - 8 - 2014 GUBERlWR LAMPUNG, Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 8 - 8 - 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya !lIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR .. ~ .. PEIfJELASAN ATAS PERATURAIf DAERAH PROVlIfSI LAMPUIfG IfOMOR 5 TAHUIf 2014 TEIfTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAIf DAERAH PROVIlfSI LAMPUIfG IfOMOR 14 TAHUIf 2009 TEIfTANG ORGAlfISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAlIf SEBAGAI HAGIAN DAR! PERAlfGKAT DAERAH PADA PEMERIIfTAH PROVlIfSI LAMPUlfG I. UMUM Reformasi birokrasi di bidang ke1embagaan book pacta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing), ketegasan fungsi lini dan star, banyak menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pe1aksanaan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif. Pada tataran pemerintah daerah, refonnasi birokrasi di bidang kelembagaan membawa perubahan yang cukup signiflkan antara lain kriteria besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadahan urusan pemerintahan dalam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang dalam bentuk badan; pewadaban pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam unit pelaksana daerah dan lain sebagainya. Perubaban tersebut didasarkan pada kerangka teoritis babwa dalam mendesain suatu organisasi terdapat 5 (lima) elemen dasar : 1. Strategic Apec, yaitu GubemurjBupatijWalikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan pengambil keputusanjkebijakan; 2. Middle Line, yaitu Sekretariat Daerab sebagai koordinator dan penghubung antara GubemurjBupatijWalikota dengan satuan kerja perangkat daerah; 3. Operating Core, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4. Technostructure, yaitu Badan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5. Supporting Stal, yaitu unsur star yang mendukung pelaksanaan tugas dan tungei satuan kerja perangkat daerab (SKPD). 2 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubemur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri alas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit petaksana daerah dan lembaga lain. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengen pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KlSSj antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asiatenei, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, superviai, pelatihan serta kerjasama. Dalarn penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisienai dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembega Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Derah Provinsi Lempung, sebagai implementasi berlakunya Undang Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari eisi 3 kelernbagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak Ianjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer- 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung. I. PASAL DEMl PASAL Pasal I Cukup jelas