DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efesien.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendayagunakan potenst sumberdaya pertanian perikanan dan kehutanan, perlu meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan;
c.bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, masih terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belurn dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah ten tang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19659 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahuri 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); -2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Pcmndang-Undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lernbar'an Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan FungsionaJ Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Pennentan/OT.160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Hayat lingkup Pertanian;
11.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Nomor 343) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung [Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaha Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Larnpung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 403);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Prcvinai Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinai Lampung Nemer 404); -3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYULUHAN PERTANlAN, PERlKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung,
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5.Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
6.Komisi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat KPP adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Lampung.
7.Sekretariat Perikanan Sekretariat Penyuluhan Lampung. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi
8.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang se1anjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
9.Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Larnpung.
10.Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelalru utama adalah masyarakat disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, pcternak, nelayan, pcmbudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
11.Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12.Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang seIanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pcngelolaan sumberdaya alarn hayati dalam agrosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal dan tcnaga kerja serta managemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. -4
13.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praprodukai, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu eistem bisnis perikanan.
14.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15.Latihan Kunjungan dan Superviei yang selanjutnya disebut LAKU-8U81 adalah merupakan sistcm kerja penyuluhan pertanian untuk memadukan pelatihan bagi penyuluh di BP3K sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petaniJkelompok tani yang dilakukan secara tcriadwal, teratur dan berkesinambungan. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior sccara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.
16.Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disebut BOP adalah dana yang digunakan langsung oleh para Penyuluh sebagai dana operasional Penyuluh di wilayah kerjanya (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
17.Penyuluh pertanian, Penyuluh perikanan dan Penyuluh kehutanan, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang me1akukan kegiatan penyuluhan.
18.Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
19.Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usaha taninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
20.Penyuluh swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21.Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pe1aku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, efisiensi usaha, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pe1estarian fungsi lingkungan hidup.
22.Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan.
23.Pembiayean penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk kepcrluan penyelenggaraan penyuluhan.
24.Pembinaan penyuluhan pertanian, pcrikanan, dan kchutanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
25.Pengawasan penyuluhan pertanian, pcokanan dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan ses'uat dcngan rencana dan kctcntuan peraturan pcrundang-undangan. -- -5
26.Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangakan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. BAD II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efesien.

Pasal 3

Pengaturan Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:

a.kebijakan dan strategi penyuluhan;
b.mekanisme kerja dan metoda penyuluhan;
c.standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya; dan
d.Komisi Penyuluhan Provinsi. Umum Pasa14

(1)Kebljakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kapasitas penyuluh ke arah pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha pertanian.
(2)Kebijakan dan strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang berdaya, bermartabat, mandiri, sejahtera melalui peningkatan modal sosial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Pasa15 (I) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka menunjang kebijakan umum pcmbangunan, yang meliputi:
1. a.sektor pertanian, antara lain:
  1. 1.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil;
  2. 2.meningkatkan peran ke1embagaan petanijunit produksijunit ekonomi perdesaan; dan
  3. 3.penerapan inovasi dan alih tekno1ogi berbasis kearifan lokal;
2. b.sektor perikanan, antara lain:
  1. 1.meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan pengembangan kawasan khusus budidaya ikan;
  2. 2.meningkatkan pengamanan pelestarian ekosistem pesisir dan perairan umum; dan
  3. 3.mengoptimalkan pemasaran produksi perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan. -6
3. c.sektor kehutanan, antara lain:
  1. 1.meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan;
  2. 2.mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan:
  3. 3.meningkatkan upaya tertib hukum dan perundang-undangan bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam (KSDA). Pasa16 Arah dan bentuk kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan antara lain scbagai berikut: a mengutamakan prinsip kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; b mengutamakan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan system agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna, sistem cafeteria informasi yang berbasis teknologi informasi, dan kolaborasi dalam pengamanan sistem agribisnis; c memfasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pengembangan kompetensi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi; d memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan; e memprioritaskan pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen dan pemasaran serta komaumsi keluarga; f meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan organisasi profeai; g mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan pertanian. perikanan dan kehutanan; dan h memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah.
4. a.mengembangkan dan memperkuat kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah sebagai penggerak utama keglatan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan:
5. b.meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima penyelenggaraan penyuluhan, secara terencana dan sistematis kepada pelaku utama dan pelaku usaha, yang meliputi layanan infonnasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
6. c.meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai modal sosial dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pelatihan profesional, kemitraan bisnis dan pendampingan; -7
7. d.membangun sistern cafetaria informasi dan bisnis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, dan inovasi teknologi terekomendasi yang berbasis teknologi informasij cyber extension;
8. e.meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS melalui pemberian fasilitas pengkajian, pelatihan dan pertemuan/seminar/ workshop secara berjenjang dan teratur;
9. f.meningkatkan jumlah penyuluh PNS melalui analisa kebutuhan dan fonnasi pengangkatan CPNS penyuluh;
10. g.memanfaatkan peran dan fungsi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya untuk memenuhi kebutuhan penyuluh, melalui pemberian pengakuan, pengawasan dan penghargaan;
11. h.mengembangkan metode dan matet-i penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui fasilitasi pengembangan percontohan agribis serta pertemuan-pertemuanJfomm petani;
  1. 1.mengembangkan mekanisme kerja dan metode spesifik daIam penyelenggaraan penyuluhan di wilayah-wilayah pedaIaman, pesisir, terpencil dan miskin, yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi; J. meningkatkan peran aktif penyuluh yang kompeten dan profesional melalui pemberian intensif khusus bagi tenaga penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh Tenaga Harian Lepasjkontrak, kelompok tanij gapoktan, koperasi tani serta Badan Usaha Milik Petani [BUMP);
12. k.menerapkan sistem kerja LAKU-SUSI secara teratur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha;
  1. 1.mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kearifan dan sumber daya lokal, melaIui sistem pertanian terpadu dan/ atau sistem pertanian yang ramah lingkungan; dan
13. m.membentuk tim khusus yang dapat menangani masalah dengan cepat, berdayaguna dan berhasilguna, baik sarana maupun prasarananya. BABIV MEKANISME KERJA DAN METODA PENYULUHAN

BAB III

KEBLJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN

Pasal 8

(1)Mekanisme kerja dan metode penyuluhan merupakan dokumen pengaturan koordinasi keterpaduan penyelenggaraan penyuluhan agar dapat terlaksana secara serasi, efektif dan efisien dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan.
(2)Mekanisme kerja dan metode penynluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), menjadi pedoman bagi kelembagaan penyuluhan provinst/kabupatenykota,' kecamatan dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatkan penyelenggaraan operasional penyuluhan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan. [3) Pelaksanaan mekanisme kerja penynluhan diupayakan agar serasi dengan memilih metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelalru utama dan pelaku usaha, serta lingknngan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan diatur dengan Peraturan Guberrrur. -8 BABV STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN DAN PEMANFAATANNYA Pasal 9
(1)Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan serana dan prasarana penyuluhan yang memadai bagi keJembagaan penyuluhan.
(2)Pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai acuan memanfaatkan sat-aria dan prasarana penyuluhan sehingga mericapai tujuan kebutuhan minimal bagi kelembagaan penyuluhan dad tingkat provinsi sampai pas penyuluhan di desa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. PasallO
(1)Standar minimal sarana dan prasarana untuk terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat pusat, provinsi, kabupatenJkota, kecamatan dan pos penyuluhan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.
(2)Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
(3)Standar minimal sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman standar minimal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasalll
(1)Pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk memberikan acuan pemanfaatan yang pengaturannya sebagai berikut:
1. a.pemanfaatan sarana informasi untuk mengakses informast database per-tarrian , perikanan dan kehutanan, terbitan hasil penelitian dan akses infor-masi lainnya;
2. b.pemanfaatan sarana alat bantu penyuluhan untuk mendukung proses kcgietan penyuluhan;
3. c.pemanfaatan sarana buku dan hasil publikasi digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan berupa bahan bacaan, terbitan, pustaka, film, serta website atau blDg;
4. d.sarana peralatan administrasi digunakan untuk membantu pelaksanaan pengadministrasian, surat menyurat dan administrasi lainnya dalam rangka penyuluhan;
5. e.sarana transportasi dlgunakan untuk kelancaran operasional dan mobilitas penyuluh;
6. f.pemanfaatan sarana mebeulair digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan; -9
7. g.pemanfaatan sarana dan prasarana gedung perkantoran digunakan untuk me1aksanakan kegiatan administrasi dan rnanajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
(2)Pengaturan lebih lanjut tentang pedornan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. BABVI PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PROVINSI

Pasal 13

(I) Anggota KPP adalah pakar danJatau praktisi yang mernpunyai keahlian atau pengalaman serta kepedulian dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pernbangunan perdesaan, antara lain:

a.dasen perguruan tinggi;
b.peneliti pcrtanlan, perikanan dan kehutanan;
c.perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
d.pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
e.penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
f.pelaku usaha d i bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
g.pejabat pemerintah daerah; atau
h.pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian, pcnkanan dan kehutanan; (21 Anggota KPP beIjumlah gasal paling sedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(3)Komposisi anggota KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 70% (tujuh puluh persen) dar! unsur independen dan 30% (tiga puluh persen) dari unsur pejabat pemerintah daerah dengan memperhatikan keterwakilan perernpuan.

Pasal 14

(1)Masa tugas KPP selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat dengan anggota antar waktu.
(2)Setelah maaa tugas KPP sebagai mana dirnaksud pada ayat (I) berakhir dapat dipilih kernbali dengan ketentuan rnaksimal dua periode.
(3)Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPP sebagian anggota lama dapat tetap dipertahankan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian KPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Struktur keanggotaan KPP terdiri dari:
1. a.searang Ketua;
2. b.searang Wakil Ketua; -10
3. c.seorang Sekretaris;
4. d.seorang Wakil Sekretaris; dan
5. e.anggota;
(2)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merangkap sebagai anggota.
(3)Untuk mendukung pelaksanaan tugas KPP, Sekretariat Bakorluh membentuk Sekretariat.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretans, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

(I) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) huruf a dan huruf b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah.

(2)Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (11 huruf c dan huruf d adalah Kepala Sekretariat Bakorluh dan salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat Bakorluh.
(3)Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (I) huruf e merupakan anggota penuh yang mempunyai ha k dan kewajiban yang sama. (2J Tugas pokok KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I), antara lain:
1. a.memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan penyuluhan di Provinsi Lampung;
2. b.memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan tenaga penyuluh di daerah;
3. c.memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
4. d.memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.
5. a.menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri;
6. b.menginventarisasi setiap pennasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
7. c.mendapatkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan; -11
8. d.memberikan data dan infonnasi terhadap kebijakan dan strategi penyuluhan kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
9. e.mengawasi pelaksanaan pcnyuluhan agar berjalan dengan baik;
10. f.mengusulkan penetapan anggota KPP; dan
11. g.mengundang narasumber dar-i berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertarrian., perikanan dan kehutanan.

Pasal 19

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, KPP wajib menerapkan tata kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KPP maupun dengan instansi lain.

(2)Ketentuan Iebih lanjut tentang tata kerja KPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Gubemur.
(1)Gubemur sebagai ketua/kepala sekretariat BKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Pemberian bimbingan dan pelatihan penerapan terhadap kriteria, norma, standar, pedoman dan prosedur, supervisi sistem kerja penyuluh serta pemberian akreditasi jabatan penyuluh.
(4)Biaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh pemerintah provinsiykabupaten/kota eesual dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Pasa121
(1)Gubernur memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi penyuluh dan penyusunan kode etik tenaga penyuluh.
(2)Fasilitasi yang dimaksud dapat berupa pcmberian dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme tenaga penyuluh.
(3)Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
(4)Setiap anggota organisasi profesi seperti pada ayat (3), tunduk pada kode etik.
(5)Organisasi profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya masing-masing.
(6)Organisasi profesi penyuluh memberikan pertimbangan pemberian sanksi kepada Gubernur terhadap anggotanya yang me1akukan pelanggaran kode etik.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan organisasi profesi dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Gubemur. -12
(1)Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pengalokasian anggaran pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN Pasal 22

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan penyuluhan meliputi:

a.Komisi Penyuluhan Provinsi;
b.standar minimal sarana dan prsarana penyuluhan dan pemanfaatannya;
c.kebijakan dan strategi penyuluhan;
d.mekanisme kerja dan metoda penyuluhan; dan
e.penyelenggaraan penyuluhan. Pasa124 (I) Pembiayaan kegiatan KPP adalah pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas KPP sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2)Pembiayaan kegiatan Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya antara lain meliputi:
1. a.pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan;
2. b.membantu sarana dan prasarana penyuluhan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan Balai P3K berupa sarana penyuluhan seperti alat bantu penyuluhan, peralatan administrasi, mebeuler dan lain-lain agar penyelenggaraan penyuluhan ditingkat kecamatan Balai P3K dapat meningkatkan peran dan fungsinya;
3. c.untuk mempermudah akses informasi dan perkembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan, perlu dilengkapi dengan sarana informasi untuk kelancaran tugasnya; dan
4. d.memberikan bantuan sarana dan prasarana penyuluhan kepada penyuluh swadya dan pos penyuluhan desa.
(3)Pembiayaan kebijakan dan strategi penyuluhan antara lain meliputi:
1. a.penyusunan kebijakan dan pengembangan metoda penyuluhan;
2. b.kerjasama kemitraan dengan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
3. c.memfasilitasi pengembangan forum masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha;
4. d.penerapan inovasi dan alih teknologi; dan
5. e.meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
(4)Mekanisme kerja dan metoda penyuluhan antara lain meliputi:
1. a.pelaksanaan sistem LAKU-SUSI;
2. b.penyusunan program penyuluhan dan revisinya;
3. c.memfasilitasi biaya pelatihan di Balai P3K dan biaya perjalanan nara sumber dan lain-lain; dan
4. d.penerapan metode penyuluhan seperti: temu wicara, temu lapang dan lainnya. -13
(5)Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan mencakup:
1. a.biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan;
2. b.biaya operasional penyuluh PNS Provinsi;
3. c.biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
4. d.tunjangan profeei penyuluh PNS.
(6)Gubernur dapat mengalokasikan bantuan biaya operasional untuk tenaga penyuluh, tenaga bantu penyuluh daerah dan pusat, serta penyuluh swadaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah, BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus eudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal L, - 09 2014 GUBERNUR LAMPUNG, ~g ~'/ M. RI~~~ARDO Diundangkan di Telukbetung padatanggal 12 - 09 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL JUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVlNSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR l.Q . NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVlNSI LAMPUNG (...8....... / .2iJ1.L) - L -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAIIUN 2014 TENTANG PENYULUH PERTANlAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG UMUM Provinsi Larnpung memiliki keunggulan aumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu mendayagunakan potensi sumberdaya pcrtanian perikanan dan kehutanan, dengan meningkatkan peran dan rungs! kelembagaarr pcnyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan. Dalam rangka rnendukung peningkatan k inerja pcnyuluh khususnya dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan pengaturan yang jelaa, hal irri mengingat pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan masih tennuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi pcnyctenggaraen penyuluhan pcrtanian, perike.nan, dan kehutanan. Berkenaan dengan hal tersetaut perlu dis'usuri Per-attn-art Daerah Provinei Lampung tentang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Iandasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampungo II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 1

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 1

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014