Pengaturan Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:
a.kebijakan dan strategi penyuluhan;
b.mekanisme kerja dan metoda penyuluhan;
c.standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya; dan
d.Komisi Penyuluhan Provinsi.
BAB III KEBLJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN Umum Pasa14
(1)Kebljakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kapasitas penyuluh ke arah pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha pertanian.
(2)Kebijakan dan strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang berdaya, bermartabat, mandiri, sejahtera melalui peningkatan modal sosial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Pasa15 (I) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka menunjang kebijakan umum pcmbangunan, yang meliputi:
a.sektor pertanian, antara lain:
1.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil;
2.meningkatkan peran ke1embagaan petanijunit produksijunit ekonomi perdesaan; dan
3.penerapan inovasi dan alih tekno1ogi berbasis kearifan lokal;
b.sektor perikanan, antara lain:
1.meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan pengembangan kawasan khusus budidaya ikan;
2.meningkatkan pengamanan pelestarian ekosistem pesisir dan perairan umum; dan
3.mengoptimalkan pemasaran produksi perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.
-6
c.sektor kehutanan, antara lain:
1.meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan;
2.mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan:
3.meningkatkan upaya tertib hukum dan perundang-undangan bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam (KSDA).
Pasa16 Arah dan bentuk kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan antara lain scbagai berikut: a mengutamakan prinsip kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; b mengutamakan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan system agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna, sistem cafeteria informasi yang berbasis teknologi informasi, dan kolaborasi dalam pengamanan sistem agribisnis; c memfasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pengembangan kompetensi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi; d memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan; e memprioritaskan pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen dan pemasaran serta komaumsi keluarga; f meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan organisasi profeai; g mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan pertanian. perikanan dan kehutanan; dan h memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah. Bagian Ketiga Strategi Penyuluhan Pasa17 Strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain sebagai berikut:
a.mengembangkan dan memperkuat kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah sebagai penggerak utama keglatan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan:
b.meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima penyelenggaraan penyuluhan, secara terencana dan sistematis kepada pelaku utama dan pelaku usaha, yang meliputi layanan infonnasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
c.meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai modal sosial dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pelatihan profesional, kemitraan bisnis dan pendampingan;
-7
d.membangun sistern cafetaria informasi dan bisnis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, dan inovasi teknologi terekomendasi yang berbasis teknologi informasij cyber extension;
e.meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS melalui pemberian fasilitas pengkajian, pelatihan dan pertemuan/seminar/ workshop secara berjenjang dan teratur;
f.meningkatkan jumlah penyuluh PNS melalui analisa kebutuhan dan fonnasi pengangkatan CPNS penyuluh;
g.memanfaatkan peran dan fungsi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya untuk memenuhi kebutuhan penyuluh, melalui pemberian pengakuan, pengawasan dan penghargaan;
h.mengembangkan metode dan matet-i penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui fasilitasi pengembangan percontohan agribis serta pertemuan-pertemuanJfomm petani;
1.mengembangkan mekanisme kerja dan metode spesifik daIam penyelenggaraan penyuluhan di wilayah-wilayah pedaIaman, pesisir, terpencil dan miskin, yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi;
J. meningkatkan peran aktif penyuluh yang kompeten dan profesional melalui pemberian intensif khusus bagi tenaga penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh Tenaga Harian Lepasjkontrak, kelompok tanij gapoktan, koperasi tani serta Badan Usaha Milik Petani [BUMP);
k.menerapkan sistem kerja LAKU-SUSI secara teratur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha;
1.mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kearifan dan sumber daya lokal, melaIui sistem pertanian terpadu dan/ atau sistem pertanian yang ramah lingkungan; dan
m.membentuk tim khusus yang dapat menangani masalah dengan cepat, berdayaguna dan berhasilguna, baik sarana maupun prasarananya.
BABIV MEKANISME KERJA DAN METODA PENYULUHAN