(1)Pasien yang dirawat di ruang rawat inap kurang dari 24 jam, dikenakan tarif rawat inap sehari.
(2)Apabila dalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat ke1as yang berbeda, maka tarif rawat inap hari tersebut dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.
Paragraf4 Pelayanan Medik Pasal 17 Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a me1iputi:
a.Tindakan Psikoterapi;
b.Tindakan Medik Operatif; dan
c.Tindakan Medik Non Operatif.
-10 Paragraf 5 Pelayanan Penunjang Medik Pasal 18 Kegiatan pe1ayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dise1enggarakan didalam:
a.Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
b.Pelayanan Radio Diagnostik;
c.Pelayanan Diagnostik Elektro Medik; dan
d.Pelayanan Psikiater;
Paragraf6 Pelayanan Non Medik Pasal 19
(1)Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diselenggarakan didalam:
.----.
a.Pelayanan rekam medik; dan
b.Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah.
(2)Penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam pemakaian mobil Ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standard harga yang berlaku.
Paragraf7 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial Pasal 20 Kegiatan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diselenggarakan di unit pelayanan fungsional rehabilitasi psikososial, yang meliputi:
a.Paket Rehabilitasi Psikiatrik;
b.Psikoterapi;
c.Pasien day care; dan
d.Konsultasi Psikologi.
ParagrafS Pelayanan Rehabilitasi Terapi Pasal 21 Kegiatan Pelayanan Rahabilitasi Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat
(2)huruf e meliputi:
a.Sensory Integration;
b.Occupational Therapy;
c.Remedial Therapy; dan
d.Terapi Wicara.
Paragraf9 Pelayanan Konsultasi Pasa122 Kegiatan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f me1iputi:
a.Konsultasi Medik Spesialis;
-11
b.Konsultasi Medik Sub Spesialis;
c.Konsultasi Dokter Gigi;
d.Konsultasi Gizi;
e.Konsultasi Psikologi; dan
f.Konsultasi Keperawatan Spesialis.
Paragraf 10 Pelayanan Fisioterapi Pasal 23 Kegiatan pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf g penanganannya dilakukan secara manual, latihan fisik maupun dengan menggunakan peralatan, baik pasien rawatjalan maupun rawat inap. Paragraf 11 Pelayanan Medico-legal Pasa124 Kegiatan pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h me1iputi:
a.Keterangan Sehat Fisik;
b.Keterangan Bebas Buta Warna;
c.Pemeriksaan Kesehatan Haji (Fisik).
d.Pelayanan visum et repertum psikiatrikum:
e.Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa sederhana (keterangan medic psikiatrik sederhana); dan
f.Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa lengkap (untuk calon Legislatif, Kepala Daerah).
Paragraf 12 Pelayanan Farmasi Pasal 25
(1)Kegiatan pelayanan farmasi dikelola oleh Instalasi Fannasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i dipimpin oleh seorang Apoteker.
(2)Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
a.perencanaan perbekalan farmasi;
b.pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
c.penerimaan perbekalan farmasi;
d.penyimpanan perbekalan farmasi;
e.produksi atau pengemasan kembali;
f.distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
g.penyediaan informasi (Drug Information Service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien; dan
h.pelayanan farmasi klinik.
-12 Paragraf 13 Pelayanan Asuhan Keperawatan Pasa126 Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh perawat diruang rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat (IGD) terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri dan kolaborasi. Paragraf 14 Pelayanan Terapi Keperawatan Pasa127 Kegiatan pe1ayanan terapi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf k dilakukan oleh Perawat, meliputi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.
Paragraf 15 Pelayanan Jenazah Pasa128 Kegiatan pelayanan janazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1 meliputi:
a.Pemulasaraan Jenazah;
b.Pemeriksaan Jenazah;
c.Autopsi;
d.Surat Keterangan Kematian;
e.Penyimpanan Jenazah dengan alat pendingin;
f.Penyimpanan Jenazah tanpa alat pendingin; dan
g.Konservasi jenanah.
Bagian Ketiga Pelayanan Lainnya Paragraf 1 Penggunaan Ruang Pertemuan dan Rumah Dinas Pasa129
(1)Penggunaan ruang pertemuan yang dikenakan tarif adalah untuk pihak diluar Rumah Sakit.
(2)Pe1ayanan dan fasilitas Penggunaan ruang pertemuan sekurang-kurangnya me1iputi:
a.kursi;
b.sound system; dan
c.LCD;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Penggunaan Ruang Pertemuan dan Rumah Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.
-13 Paragraf2 Tempat parkir kendaraan Pasa130
(1)Besarnya tarif parkir mengikuti tarif retribusi parkir yang berlaku di kabupaten terkait.
(2)Untuk karyawan Rumah Sakit tidak dikenakan tarif parkir.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir diatur dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf 3 Jasa Laundry Pasa131
(1)Jasa Laundry yang dikenakan tarif adalah pakaian Zbahan kain/karpet yang bukan milik Rumah Sakit.
(2)Pakaian Zbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari karyawan Rumah Sakit atau keluarga pasien maupun warga masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Jasa Laundry diatur dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf4 Penggunaan Incenerator Pasa132
(1)Pengolahan limbah medis Zrion medik Rumah Sakit menjadi tanggung jawab sanitasi.
(2)Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Rumah Sakit lain/ Puskesmas, dikenakan tarif biaya pengolahan limbah.
(3)Untuk dapat melakukan pengolahan limbah sebagimana dimaksud pada ayat (2) maka incinerator harus mendapatkan izin lembaga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berwenang.
Paragraf 5 Pendidikan, Latihan dan Penelitian Pasa133
(1)Tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sudah termasuk penggunaan fasilitas untuk mengakses data, biaya instruktur dan penggunaan ruang praktek.
(2)Para mahasiswa yang menggunakan Aula dalam kaitan pengarahan oleh Pejabat Rumah Sakit ataupun instruktur tidak dikenakan tarif penggunaan aula.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB III TATACARAPEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasa134
(1)Setiap pemungutarr/penerimaan tarif diberikan tanda terima Zbukti pembayaran yang sah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.
-14 BABIV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT Pasa135
(1)Penerimaan Rumah Sakit pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan Rumah Sakit.
(2)Se1uruh Pendapatan Pe1ayanan Rumah Sakit dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit, untuk biaya operasional sesuai RBA yang te1ah ditetapkan secara definitif.
(3)Penata usahaan keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
BABV PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU PIHAK KETIGA Pasa136
(1)Rumah Sakit dapat menye1enggarakan pe1ayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pe1aksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja SamajKesepakatan Bersama berkenaan dengan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.
(2)Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya pe1ayanan kesehatan dan atau pe1ayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pasien yang ditanggung oleh Negara dalam layanan kesehatan antara lain BPJS, Jamkesmas, Jamkesda mengikuti pola tarif yang ditetapkan oleh pihak penjamin.
(4)Untuk Pasien ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengikuti pentarifan BPJS sesuai dg tarif INA-Cbg's.
BABVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa137
(1)Pembinaan Teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pembinaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit, dilakukan oleh PPKD.
(3)Pengawasan terhadap Penerimaan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.
KETENTUAN PERALIHAN Pasa138 Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Pe1ayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengenai tarif Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 yang telah disetujui sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perianiian tersebut. -15 Pasa139 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang selama ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. KETENTUAN PENUTUP Pasa140 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasa141 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 23 - September - 2016 GUBERNUR LAMPUNG, Diundangkan di Telukbetung ~ pada tanggal 23-September- 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH PRO I . SUTONO M.M. P bina Utama Madya NIP. 19580728 198602 1002 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR .5. . NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/220/2016) - 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin book, harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita, secara berangsung-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi te1ah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Provinsi Lampung. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat, baik dan pemerintah maupun masyarakat, dimana rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud, akan berpangaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan menetapkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lmpung sebagai instansi pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dikelola/ dise1enggarakan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penetapan penye1enggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan antara lain dalam rangka memberikan fleksibilitas berupa kebebasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan terutama bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan fungsi sosial rumah sakit, dan diharapkan rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berkenaan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tarif Pe1ayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. - 2 II. PASAL DEMI PASAL