DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, telah

Menetapkan

menetapkan kewenangan Gubernur terkait izin pengusahaan air tanah;

c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
13. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14. 16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;
15. 17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
16. 18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
17. 19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.Gubemur adalah Gubemur Lampung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabu paten /Kota di Provinsi Lampung.
6.Kabu paten /Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung.
7.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi Lampung.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah vang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 1 5. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.
16.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
17.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan inforrnasi air tanah serta mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
18.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
20.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
21.Pengambilan/pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan/pemanfaatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan mata air, atau dengan cara lainnya.
22.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
23.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
24.Pelestarian air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
25.Perlin dungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
26.Pemeliharaan air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar sesuai fungsinya.
27.Pengawetan air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
28.Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
29.Pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
30.Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
31.Rehaoilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
32.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
33.Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
34.Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasaranya.
35.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
36.Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
37.Pembmaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
38.Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
39.Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
40.Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
41.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
42.Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
43.Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan menggali baik secara mekanis maupun manual.
44.Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan mengebor baik secara mekanis maupun manual.
45.Izin pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
46.Izin penggalian adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalian air tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
47.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan non usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
48.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk dimanfaatkan/melakukan kegiatan usaha.
2.ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup pengelolaan air tanah yaitu pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi.
(2)Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pemantauan.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab Gubemur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan dalam daerah provinsi berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan;
2. b.menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitamya;
3. c.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
4. d.menetapkan dan mengelola zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
5. e.menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah dalam daerah provinsi;
6. f.menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
7. g.merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah:
8. h.mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
9. i.memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah, pada cekungan air tanah daerah provinsi;
10. j.mengelola data dan informasi air tanah di wilayah Provinsi Lampung;
11. k.menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
  1. 1.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah;
12. m.melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah;
13. n.melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang didekonsentrasikan dan diperbantukan oleh Pemerintah.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.'etentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) huruf f berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
1. a.sebaran cekungan air tanah;
2. b.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.geometri dan karakteristik akuifer;
4. d.neraca dan potensi air tanah;
5. e.perencanaan pengelolaan air tanah;
6. f.pengambilan/pemanfaatan dan pengusahaan air tanah; dan
7. g.upaya konservasi air tanah.
(2)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:100.000.
(3)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(4)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
(5)Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Gubernur dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
(2)Setiap pemegang izin pemakaian air tanah, izin pengusahaan air tanah dan izin penurapan mata air wajib melaksanakan konservasi air tanah.
(3)Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
(4)Gubernur melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(2)Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusahaan air tanah.
(3)Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
(4)Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
(5)Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

7.etentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PER1ZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 15

(1)Setiap pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.izin pengeboran air tanah;
2. b.izin penggalian air tanah;
3. c.izin pemakaian air tanah; dan
4. d.izin pengusahaan air tanah.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4)Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Pemakaian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian dan pemakaian air tanah.
(5)Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bagi pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan sumber air tanah.
(6)Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan sumber air tanah dari Gubernur kepada pemegang izin.
(7)Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan air permukaan dan air tanah.

8.Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 12 (dua belas) Pasal yaitu Pasal 15 A, Pasal 15 B, Pasal 15 C, Pasal 15 D, Pasal 15 E, Pasal 15 F, Pasal 15 G, Pasal 15 H, Pasal 15 I, Pasal 15 J, Pasal 15 K, dan Pasal 15 L,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

A Pemegang Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah

(1)Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) diberikan kepada:
1. a.badan usaha milik Negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik desa;
4. d.badan usaha swasta;
5. e.kcperasi; atau
6. f.perseorangan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 15

B Izin Pengeboran Air Tanah

(1)Untuk memperoleh Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
(2)Izin Pengeboran Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
1. a.paca setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
2. b.dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
(3)Izin pengeboran air tanah dapat ditujukan untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.
(4)Izin Pengeboran air tanah untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(5)Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor serta instalasi bomya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pengeboran Air lanah akan diatur dengan Peraturan Gubemur Pasal 15 C Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah
(1)Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B berhak:
1. a.melakukan pengeboran di lokasi yang dizinkan.
2. b.membangun sarana dan prasarana sumur bor.
(2)Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah wajib:
1. a.mematuhi ketentuan dalam izin.
2. b.memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
3. c.memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air tanah ;
4. d.menyampaikan laporan rencana pengeboran, laporan hasil pengeboran beserta kelengkapan teknis dan laporan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
5. e.menyampaikan dokumen SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL.
6. f.memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan .
7. g.memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat.
8. h.memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan
9. i.mengajukan izin pengusahaan/pemakaian air tanah paling lam bat 14 hari setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015