DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), antara lain ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 8 dan angka 9.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap perangkat daerah dilakukan sehubungan dengan dibentuknya badan pengelola perbatasan daerah, serta badan kesatuan bangsa dan politik dengan empat bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat

(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik, perlu melakukan evaluasi terhadap susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 8, dan angka 9 sehingga Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sub urusan bencana;
8. 8.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;dan
9. 9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan empat bidang, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Juli 2020 GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH MALUKU ttd KASRUL SELANG LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (2-70/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU I. UMUM Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yaitu Biro Pengelola Perbatasan Negara, dimana Biro Pengelola Perbatasan Negara Setda Maluku ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A sesuai Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 060/752/OTDA tanggal 31 Januari 2019 perihal persetujuan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, serta penambahan satu bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 060/4282/OTDA tanggal 12 Agustus 2019 perihal persetujuan penambahan bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, sebagai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. BPPD Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. BPPD Provinsi tipe A dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:
a.Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
c.Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
d.Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. BPPD Provinsi mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. BPPD Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
d.pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
e.penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
f.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Kepala BPPD Provinsi Maluku Tipe A merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.A, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.A, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.A. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan empat bidang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konfliksosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
e.Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
f.Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.A, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.A, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.A. Berdasarkan perkembangan regulasi ditingkat pusat sebagaimana disebutkan sehingga Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan peundang-undangan sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 103 TAHUN 2020 PENJELASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU A. POKOK PIKIRAN Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yaitu Biro Pengelola Perbatasan Negara, dimana Biro Pengelola Perbatasan Negara Setda Maluku ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 060/752/OTDA tanggal 31 Januari 2019 perihal persetujuan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, serta penambahan satu bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 060/4282/OTDA tanggal 12 Agustus 2019 perihal persetujuan penambahan bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. BPPD Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. BPPD Provinsi tipe A dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:
a.Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
c.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
d.melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. BPPD Provinsi mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. BPPD Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
d.pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
e.penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
f.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Kepala BPPD Provinsi Maluku Tipe A merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.A, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.A, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.A. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan empat bidang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
d.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
e.Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
f.Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.A, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.A, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.A. B. MATERI MUATAN Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan peundang- undangan sehingga perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah GUBERNUR MALUKU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR…TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH MALUKU TAHUN 2019

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…