DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Lain Provinsi Maluku, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6.Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
12.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
15.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Cabang Dinas Daerah Provinsi adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
19.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatsub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil danbidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 21.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
22. 22.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
24. 24.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sub urusan bencana.

Pasal 3

(1)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(2)Susunan organisasi Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
(2)Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.
(3)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
(4)Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada Sekretariat.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengisi jabatan Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentukdengansusunanorganisasidantatakerjasebelumperaturan daerah inidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturanperundang- undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) tergabungdenganUrusanPemerintahanlain, Perangkat Daerah tersebuthanyamelaksanakanUrusanPemerintahan di bidangkesatuanbangsadanpolitik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturanperundang- undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan turunan (7)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 6.a Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2.a Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan turunan (7)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 6.a Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2.a Tahun 2018