DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Organ Perusahaan, RUPS, Pembatasan, Permodalan, Imbal Jasa Penjaminan, Klaim dan Peralihan Hak Tagih, Pelaporan, dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian Maluku menghadapi kendala- kendala untuk memperoleh akses permodalan melalui sumber- sumber pembiayaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang mensyaratkan adanya jaminan untuk memperoleh akses permodalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 '(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222 tahun 2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
3.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya di singkat PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan;
4.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
5.Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Maluku ;
6.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
7.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
8.Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam;
9.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan 3 yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin;
10.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik peorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian;
11.Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin;
12.Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian;
13.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
14.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
15.UMKMK adalah Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
16.Gearing Ratio adalahPerbandingan yang dilengkapi.
17.PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
18.IJP adalah Imbal Jasa Penjaminan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.
(2)Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan dapat membuka Kantor Cabang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit daerah adalah:
1. a.memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
2. b.meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
3. c.menerbitkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah. 4

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.
(2)Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain :

a.Penjaminan kredit tunai diluar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya.
b.Penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
c.Penjaminan kredit non tunai diluar lembaga keuangan
d.Jasa konsultasi manajemen.
e.Penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh UMKMK.
f.Penyediaan Informasi/data base terjamin.
g.Penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai dan non tunai.
h.Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Pasal 7

(1)Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
(2)Untuk menjaga Iikuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk :
1. a.Deposito Berjangka; dan
2. b.Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Organ Perusahaan, terdiri dari :

1.RUPS;
2.Direksi;
3.Dewan Komisaris; dan
4.Karyawan.

Pasal 9

(1)RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai Ketentuan 5 Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006