Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Peraturan ini terdiri dari 10 Pasal.
Peraturan ini terdiri dari 10 Pasal.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(208,875,852,919.16) dengan rincian sebagai berikut :
234,331,864,694.00 dengan rincian sebagai berikut :
25,456,011,774.84 dengan rincian sebagai berikut :
983,063,219.93 dengan rincian sebagai berikut :
(2,5000,000,000.00) dengan rincian sebagai berikut :
(3,483,063,219.93) dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 8 Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurur urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lamipran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :
Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Sofifi Pada Tanggal, 29 September 2014 GUBERNUR MALUKU UTARA Ttd. KH. ABDUL GANI KASUBA Diundangkan di Sofifi Pada Tanggal 29 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA Ttd. H. A. MADJID HUSEN (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor ..... )
Membuka PDF…