Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2014
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Peraturan ini terdiri dari 8 Pasal.
Peraturan ini terdiri dari 8 Pasal.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5049);
4503);
4578);
4593);
4693);
61
62
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1) Penerimaan Rp. 24.049.224.000,00 Jumlah Penerimaan Rp. 24.049.224.000,00
1) Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Rp. 13.109.410.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 21.549.224.000,00
63
1). Anggaran Rp. 255.097.840.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 255.097.840.000,00
1). Anggaran Rp. 1.187.210.406.000,00 Jumlah Dana Perimbangan Rp. .187.210.406.000,00
1). Anggaran Rp 295.450.530.000,00 Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 295.450.530.000,00
1). Anggaran Rp. 188.637.523.000,00 Jumlah Pajak Daerah Rp. 188.637.523.000,00
1). Anggaran Rp. 43.414.368.000,00 Jumlah Retribusi Daerah Rp. 43.414.368.000,00
1). Anggaran Rp. 718.380.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 718.380.000,00
1). Anggaran Rp. 22.327.569.000,00 Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 22.327.569.000,00
1). Anggaran Rp. 205.963.766.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Rp. 205.963.766.000,00
1). Anggaran Rp. 906.623.550.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 906.623.550.000,00
1). Anggaran Rp 74.623.090.000,00 64 Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 74.623.090.000,00
1). Anggaran Rp. 140.260.810.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 140.260.810.000,00
1). Anggaran Rp 0,00 Jumlah Dana Dana Darurat Rp. 0,00
1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Rp. 0,00
1). Anggaran Rp. 155.189.720.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 155.189.720.000,00
1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 0,00
1). Anggaran Rp. 616.036.795.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 616.036.795.000,00
1). Anggaran Rp. 1.143.271.205.000,00 Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.143.271.205.000,00
1). Anggaran Rp. 298.250.974.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 298.250.974.000,00
1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga Rp. 0,00 65
1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi Rp. 0,00
1). Anggaran Rp. 212.315.726.000,00 Jumlah Belanja Hibah Rp. 212.315.726.000,00
1). Anggaran Rp. 17.060.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 17.060.000.000,00
1). Anggaran Rp. 85.010.095.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 85.010.095.000,00
1). Anggaran Rp. 900.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 900.000.000,00
1). Anggaran Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,00
1). Anggaran Rp. 91.858.177.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 91.858.177.000,00
1). Anggaran Rp. 501.787.183.000,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 501.787.183.000,00
1). Anggaran Rp. 549.625.845.000,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 549.625.845.000,00
1). Anggaran Rp. 24.049.224.000,00 Jumlah Penerimaan Rp. 24.049.224.000,00
1). Anggaran Rp. 2.500.000.000,00 66 Jumlah Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00
1). Anggaran Rp. 24.049.224.000,00 Jumlah SILPA Rp. 24.049.224.000,00
1). Anggaran Rp. - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
1). Anggaran Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00 67
1). Anggaran Rp. - Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. -
1). Anggaran Rp. - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah Rp. -
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 68
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara. Ditetapkan di Sofifi Pada Tanggal 15 Oktober 2014 GUBERNUR MALUKU UTARA Ttd. ABD GANI KASUBA Diundangkan di Sofifi Pada Tanggal 15 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA Ttd. H. A. MADJID HUSEN (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor .....)
Membuka PDF…
Undang-Undang