DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini berisi ketentuan umum, kegiatan perjalanan dinas, permohonan perjalanan dinas, persetujuan perjalanan dinas, hak dan kewajiban, komponen biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban perjalanan dinas, wewenang penandatanganan surat tugas, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka keseragaman, efisiensi, efektivitas, tertib administrasi dan meningkatkan pengawasan serta akuntabilitas penggunaan belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diatur ketentuan Perjalanan Dinas;
b.bahwa Peraturan Gubemur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Gubemur Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara ·Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); t· Undang-Undang ... /2 - 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 20 'Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); �15. Peraturan . . . /3 - 3 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907); 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
17.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 24); 18.Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60); 19.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74); 20.Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21); 21.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 1 1 0 ) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129); 22.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118); 23.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 132);
24.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 ten tang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 138); 25.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3); tEMUTUSKAN : ... / 4 - 4 . MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
2.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3.Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7.Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh.
8.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
9.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
10.Lembaga atau Institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. 1 1. Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan Baitul Mal Aceh.
12.Pimpinan pada Lembaga Wali Nanggroe adalah Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Ketua Tuha Nanggroe, Ketua Majelis Tuha Peut, Ketua Majelis Tuha Lapan, Ketua Majelis Fatwa, Ketua Dewan Pertimbangan dan Pang Ulee Wazir.
13.Pimpinan DPRA yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Cl }d. Pipia../s - 5
14.Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MPU, Ketua Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MAA, Ketua Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MPA, Ketua Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disebut Ketua DPS, dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Ketua BMA.
15.Pimpinan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
16.Pimpinan pada Majelis Adat Aceh adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh.
17.Pimpinan pada Majelis Pendidikan Aceh adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Aceh.
18.Pimpinan pada Badan Baitul Mal Aceh adalah Ketua Dewan Pertimbangan Syariah dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh.
19.Pimpinan pada Badan Reintegrasi Aceh adalah Ketua Badan Reintegrasi Aceh.
20.Pimpinan pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
21.Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MPU, Anggota Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MAA, Anggota Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MPA, Anggota Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disebut Anggota DPS, dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Ketua BMA.
22.Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Katibul Wali/Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Daerah, Kepala Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
23.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
24.Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh.
25.Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
26.Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
27.Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
28.Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BRA adalah Kepala Sekretariat pada Badan Reintegrasi Aceh. \29. Pejabat ... /6 Ut - 6
29.Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Togas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Pimpinan DPRA, Ketua BRA, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat Aceh, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Ketua Badan Baitul Mal Aceh dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
30.Surat Togas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Togas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
31.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya dan pihak lain.
32.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
34.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan.
35.Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia selain Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, ASN pada Pemerintahan Aceh dan pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keterkaitan maksud Perjalanan Dinas.
36.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
37.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/Satuan Kerja Perangkat Aceh berada.
39.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pelaksana SPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri;
(3)Pelaksana Perjalanan Dinas terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Pimpinan DPRA dan Anggota DPRA; t· Pimpinan . . . /7 - 7
3. c.Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Lembaga atau Institusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
4. d.Pegawai ASN; dan
5. e.Pihak lain.
(4)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Biasa;
2. b.Perjalanan Dinas Tetap;
3. c.Perjalanan Dinas Dalam Kata;
4. d.Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kata; dan
5. e.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kata.
(5)Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Perjalanan Dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Perjalanan Dinas yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.
(7)Perjalanan Dinas Dalam Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan Perjalanan Dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer di atas batas kota.
(8)Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
(9)Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
(10)Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Aceh. �11) Pelaksanaan . . . /8 - 8
(11)Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(12)Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, ST ditandatangani oleh Gubernur dan/ atau pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dan asas sebagai berikut:
1. a.selektif;
2. b.tertib;
3. c.taat pada peraturan perundang-undangan;
4. d.relevan;
5. e.ketersediaan anggaran;
6. f.efektif;
7. g.ekonomis dan efisien;
8. h.transparansi; dan
9. i.bertanggung jawab.
(2)Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kepentingan dan prioritasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(3)Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perjalanan Dinas yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan Perjalanan Dinas yang lain serta didukung bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perjalanan Dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perjalanan Dinas bersesuaian dengan tugas dan fungsi, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
(6)Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perjalanan Dinas yang dilaksanakan menurut ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja.
(7)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diharapkan pencapaian hasil Perjalanan Dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
(8)Ekonomis dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa:
1. a.jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
2. b.rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya yang menguntungkan; dan
3. c.jangka waktu penugasan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali dalam kondisi tertentu pejabat berwenang dapat mempertimbangkan terhadap Perjalanan Dinas yang benar-benar membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup. Ut t9) Transparansi.../9 tl - 9
(9)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(10)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, bagi pelaksana Perjalanan Dinas harus mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan bebas dari unsur korupsi atas pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biayanya.

BAB II

KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1)Kegiatan Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.kunjungan persahabatan;
2. b.pengumandahan (detasering);
3. c.menempuh ujian dinas /ujian jabatan;
4. d.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan j abatan;
5. e.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
6. f.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
7. g.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
8. h.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
9. i.pendalaman bidang teknis, terdiri atas :
  1. 1.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  2. 2.mengikuti rapat kerja, seminar, lokakarya, sosialisasi, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya baik regional maupun nasional;
  3. 3.studi banding untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
  4. 4.bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), kursus singkat/pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan gelar maupun non gelar; dan
  5. 5.tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
10. j.melaksanakan tugas khusus, terdiri dari:
  1. 1.kunjungan dalam rangka kerja sama antar daerah;
  2. 2.kunjungan dalam rangka survei atau pengurusan pengadaan/ pembelian barang danjasa;
  3. 3.untuk memperoleh hal tertentu, ikut serta dalam tim dan studi perencanaan di dalam negeri;
  4. 4.konsultasi/koordinasi pada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan; t5. fasilitasi ... / 1 0 - 1 0
  5. 5.fasilitasi keprotokolan dan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Sekda dan Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
  6. 6.kunjungan dalam rangka misi olahraga, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, promosi potensi Aceh dan misi yang bersifat strategis lainnya untuk kepentingan Pemerintahan Aceh.
(2)Kegiatan Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRA, dan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
(3)Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria, tujuan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
(2)Perjalanan Dinas secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal untuk kepentingan:
1. a.kunjungan persahabatan;
2. b.pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
3. c.pendalaman bidang teknis berupa studi banding;
4. d.menghadiri atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau undangan; dan
5. e.melaksanakan tugas khusus, antara lain:
  1. 1.kunjungan dalam rangka kerja sama antar daerah; dan
  2. 2.kunjungan dalam rangka misi olahraga, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, promosi potensi Aceh dan misi yang bersifat strategis lainnya untuk kepentingan Pemerintah Aceh.
(3)Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan/Kekhususan Aceh atau Sekda sesuai tingkatannya.

Pasal 6

(1)Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan/Kekhususan Aceh atau Sekda sesuai tingkatannya dengan dokumen pendukung.
(2)Jangka waktu Perjalanan Dinas lebih dari 4 (empat) hari dalam hal:
1. a.perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili Aceh di luar negeri;
2. b.menghadiri atau melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau undangan;
3. c.pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah; �- melakukan ... / 1 1 Ut - 1 1
4. d.melakukan pendampingan terhadap tim pemeriksa, tim audit, dan/ atau bentuk pengawasan lainnya; dan
5. e.delegasi kesenian, kebudayaan dan olahraga untuk promosi dan pameran potensi dan budaya Aceh.

BAB III

PERMOHONAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1)Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus didasarkan pada:
1. a.surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
(2)Permohonan Perjalanan Dinas secara tertulis diajukan:
1. a.paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk Perjalanan Dinas dalam negeri kecuali Perjalanan Dinas yang sifatnya menghadiri undangan resmi, terdapat hal yang bersifat force majeure, atau penting dan/atau mendesak; atau
2. b.paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk Perjalanan Dinas luar negeri.

BAB IV

PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan.
(3)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencegah Perjalanan Dinas yang tidak dibutuhkan.
(4)Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk:
1. a.melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perjalanan;
2. b.menghormati tata krama, sopan istiadat/kebiasaan yang berlaku di dikunjungi;
3. c.menjunjung tinggi nama baik Pemerintah Aceh;
4. d.melaksanakan lapor diri kepada kantor perwakilan Republik Indonesia (bagi Perjalanan Dinas luar negeri); dan
5. e.membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas/Perjalanan Dinas. \(2) Pelaksana ... / 1 2 santun dan adat Daerah/Negara yang - 1 2
(2)Pelaksana Perjalanan Dinas harus kembali setelah berakhir masa tugas yang tercantum dalam ST, kecuali terdapat hal yang bersifat force majeure, atau pen ting clan/ atau mendesak.
(3)Laporan kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.
(4)Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditugaskan untuk mewakili pejabat yang lebih tinggi jabatannya, maka biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan yang melaksanakan tugas tersebut.

BAB VI

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

(1)Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
1. a.Biaya transportasi yang meliputi:
  1. 1.transportasi pergi dan pulang (darat, air, clan udara);
  2. 2.transportasi dari dan/atau ke bandara, terminal, stasiun clan pelabuhan atau sebutan lainnya dengan rincian sebagai berikut: a) biaya transportasi dari'tempat keberangkatan menuju bandara, terminal, stasiun dan pelabuhan atau sebutan lainnya, yang menggunakan kendaraan dinas baik pergi clan/ atau pulang tidak dibayarkan; b) biaya transportasi dari tempat keberangkatan menuju bandara, terminal, stasiun clan pelabuhan atau sebutan lainnya yang menggunakan kendaraan umum, pergi dan pulang dibayarkan secara lumpsum; c) biaya transportasi dari bandara, terminal, stasiun clan pelabuhan atau sebutan lainnya menuju ke tempat tujuan pergi clan pulang dibayarkan secara lumpsum; clan d) biaya transportasi dari tempat penginapan, bandara, terminal, stasiun clan/ atau pelabuhan atau sebutan lainnya ke tempat acara yang berada di luar ibu kota provinsi dapat dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas secara at cost dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kewajaran clan kepatutan.
  3. 3.Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan rute melalui negara lain namun hanya sekedar transit dan tidak terdapat biaya penginapan pada negara lain tersebut dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi;
  4. 4.Biaya bagasi paling tinggi 20 (dua puluh) kilogram bagi maskapai yang memberlakukan tarif bagasi;
  5. 5.Bagi maskapai yang menanggung bagasi kurang dari 20 (dua puluh) kilogram, dapat dibayarkan biaya bagasi sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.
  6. 6.klasifikasi dan sarana transportasi untuk pelaksana Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. b.uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal serta dipertanggungjawabkan secara lumpsum;
3. c.biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau fasilitas penginapan lainnya; \d. uang . . . / 1 3 U1 - 1 3
4. d.uang representasi diberikan kepada Gubemur/Wakil Gubernur/ Wali Nanggroe, Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, Waliyul'ahdi /Ketua Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama selama melakukan Perjalanan Dinas dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum;
5. e.sewa kendaran untuk pelaksanaan tugas di luar wilayah Aceh dapat diberikan kepada Gubemur/Wakil Gubemur/Wali Nanggroe, Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, Waliyul'ahdi /Ketua Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh serta pejabat pimpinan tinggi madya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas;
6. f.sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak; dan
7. g.biaya menjemput/mengantar jenazah merupakan biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(2)Komponen dan satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016