DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1)Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.789.427.241.814,45
b.Belanja Rp. 2.614.100.101.360,92 Surplus Rp. 175.327.140.453,53
c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 13.828.457.840,80 Pengeluaran Rp. 39.800.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. (25.971.542.159,20)
d.SiLPA Rp. 149.355.598.294,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(134.189.120.304,55) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.2.923.616.362.119,00
2. 2.Realisasi Rp.2.789.427.241.814,45 Selisih Kurang Rp. (134.189.120.304,55) 5
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(283.322.472.768,88) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.2.897.422.574.129,80
2. 2.Realisasi Rp.2.614.100.101.360,92 Selisih Kurang Rp. (283.322.472.768,88)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.149.133.352.464,33) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (26.193.787.989,20)
2. 2.Realisasi Rp. 175.327.140.453,53 Selisih Lebih Rp. 149.133.352.464,33
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.22.245.830,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 13.806.212.010,80
2. 2.Realisasi Rp. 13.828.457.840,80 Selisih lebih Rp. 22.245.830,00
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.(200.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 40.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 39.800.000.000,00 Selisih kurang Rp. (200.000.000,00)
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(222.245.830,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. (26.193.787.989,20)
2. 2.Realisasi Rp. (25.971.542.159,20) Selisih lebih Rp. (222.245.830,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 11.963.681.039.484.80
b.Jumlah kewajiban Rp. 102.626.124.389.23
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 11.861.054.915.095.60
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 11.963.681.039.484.80 6

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal BUD Per 1 Januari Th 2014 Rp. 13.200.773.360,70
b.Kenaikan / Penurunan Kas Rp 136.012.594.195,53 Terdiri dari - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp597.894.045.084,53 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (Rp422.566.904.631,00) - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 39.127.754.170,00) - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Rp 186.792.088,00)
c.Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Des. 2014 Rp 149.213.367.556,23
d.Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 189.295.160,00
e.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 268.876.191,86
f.Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 48.758.644.919,36
g.Saldo Akhir Kas Rp 198.430.183.827,45

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan; 7 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2014 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan arus kas
d.lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 8

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 29 Juli 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 29 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. MUHAMMAD NUR LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (5/2015) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB Kepala Biro Hukum, H . R U S M A N NIP. 196208201985031010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…