Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, berfokus pada kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Lembaga ini vital sebagai representasi negara di tingkat provinsi, dengan prioritas pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pengembangan industri agro-maritim dan pariwisata berkelanjutan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Provinsi NTB mencakup regulasi daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta implementasi program pembangunan strategis. Program-program ini selaras dengan visi daerah untuk menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional dan destinasi pariwisata petualangan berstandar internasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat penting sebagai representasi negara di tingkat provinsi, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Mandat ini mencakup upaya akselerasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan.
Ruang lingkup Pemerintah Provinsi NTB mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah provinsi menetapkan kebijakan daerah yang relevan dengan kewenangannya. Aspek pelayanan mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan, sementara aspek program mencakup berbagai inisiatif pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah.
Program strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk tahun 2026 berfokus pada intervensi kunci seperti pengentasan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, terdapat fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal dengan tujuan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Program strategis lainnya meliputi mendorong industrialisasi, khususnya ekosistem industri agro-maritim, serta menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata petualangan berstandar internasional.
Pemerintah Provinsi NTB berkontribusi pada isu nasional melalui perannya dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dengan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, provinsi ini secara langsung mendukung stabilitas pasokan pangan di tingkat nasional. Upaya pengentasan kemiskinan di NTB juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam berbagai kesempatan, seperti pengurusan perizinan usaha di tingkat provinsi, layanan kesehatan di rumah sakit provinsi, atau layanan pendidikan di sekolah menengah atas/kejuruan yang dikelola provinsi. Interaksi juga terjadi saat warga membutuhkan informasi terkait program-program pemerintah provinsi, pengaduan layanan publik, atau partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi NTB memegang peranan vital dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agro-maritim, dan pariwisata, provinsi ini berupaya mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen terhadap implementasi KUA-PPAS 2026 yang proporsional dan berkeadilan menjadi kunci untuk mewujudkan visi-misi kepemimpinan daerah dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat NTB.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 Pada Akun akun Pendapatan, Belanja, Pembiayaan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran DaerahProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10) diubah 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus, ayat (4)dan ayat (5) diubah, 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah 4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantaraayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (2a) 5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat(2a) 6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah 7. Ketentuan Pasal 38 diubah 8. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) diubah 9. Ketentuan Pasal 47 diubah
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut : - Ketentuan Pasal 1 diubah - Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 1A dan Pasal 1B - Lampiran I dan Lampiran II diubah
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2019
Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan,
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 18) diubah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023
Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023
Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026. Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2023
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023