DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata dan bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata. Gubernur memberikan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PKB, BBN-KB, PAP, dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7.Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang selanjutnya disebut KEK Mandalika, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
11.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
12.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
17.Pengurangan Pajak Daerah dan retribusi adalah pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang terutang;
18.Keringanan Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
19.Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya adalah pembebasan dari pokok, denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1)Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
1. a.bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata; dan
2. b.bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata.
(2)Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. b.usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
3. c.usaha di bidang infrastruktur;
4. d.usaha di bidang penanaman modal; atau
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

(1)Gubernur memberikan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika.
(2)Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pengurangan;
2. b.keringanan; dan
3. c.pembebasan.
(3)Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap :
1. a.PKB;
2. b.BBN-KB;
3. c.PAP; dan
4. d.Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB IV

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas PKB.
(2)Besarnya pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Pasal 5

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan pengurangan atas BBNKB.
(2)Besarnya pengurangan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 6

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan pengurangan atas PAP.
(2)Besarnya pengurangan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Pasal 7

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan keringan atas PKB.
(2)Besarnya keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 8

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan keringanan atas BBNKB.
(2)Besarnya keringanan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 9

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PAP.
(2)Besarnya keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 10

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan pembebasan atas BBNKB.
(2)Pembebasan atas BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan karena mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah, yang meliputi:
1. a.pembebasan pokok BBN-KB; dan
2. b.pembebasan sanksi administratif.

BAB V

FASILITAS DAN KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikanan keringanan atas Retribusi Perpanjangan IMTA.
(2)Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Besarnya pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Badan Usaha atau Pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…