DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Desa Wisata, dengan struktu atau batang tubuh terdiri dari 13 BAB dan 44 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebuah desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi persyaratan, dan belum ada peraturan yang mengatur, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan yang dijadikan dasar, pedoman dan mekanisme dalam penetapan Desa Wisata;

c.bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. 3.Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. 7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. 8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. 10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha periwisata.
13.Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
15.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.
16.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17.Promosi Desa Wisata adalah menginformasikan dan menjelaskan tentang program Desa Wisata agar orang tertarik untuk mengunjungi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan pembangunan desa wisata dalam menunjang pembangunan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

a.mempercepat perkembangan pembangunan pariwisata di desa;
b.mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa;
d.memperkenalkan potensi yang dimiliki desa kepada wisatawan sehingga menumbuhkan daya tarik; dan
e.mendorong desa untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan berkreasi menumbuhkan destinasi wisata dan berbagai kreasi wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke desanya.

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 4

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

a.pencanangan Desa wisata;
b.penilaian Desa Wisata; dan
c.penetapan Desa Wisata.

Pasal 5

(1)Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau Lurah.
(2)Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap Desa yang mengajukan permohonan untuk menjadi Desa Wisata harus memenuhi persyaratan.
(4)Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
(5)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil wilayah;
2. b.potensi wisata yang akan dikembangkan;
3. c.data pengunjung Desa Wisata;
4. d.kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
5. e.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
6. f.rencana mitigasi bencana.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Dalam rangka penilaian pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.pengembangan manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
5. e.perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
6. f.rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
7. g.analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;dan
8. h.analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

(1)Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai.
(2)Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata untuk membentuk Tim Penilai.
(3)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Dinas;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal;
5. e.Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota;
6. f.Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan
7. g.Akademisi.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan Desa Wisata.
(2)Gubernur menetapkan sebuah desa/kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(3)Gubernur menetapkan desa/kelurahan menjadi Desa Wisata/Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 9

Pembangunan Desa Wisata merupakan pembangunan yang meliputi aspek:

a.pengembangan infrastruktur
b.produk wisata;
c.sumber daya manusia;
d.manajemen kelembagaan;
e.kemitraan; dan
f.promosi dan pemasaran.

Pasal 10

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
b.pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
c.pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi;dan
d.pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…