DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 273

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan ruang lingkup meliputi a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah; b. perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; c. pelatihan Kerja; d. penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja; e. penggunaan Tenaga Kerja Asing; f. hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, dan Pemutusan hubungan Kerja; g. perlindungan Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/Buruh; h. hubungan Industrial; i. pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; j. pendanaan;dan k. ketentuan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, menumbuhkembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan ketenagakerjaan diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatkan kualitas Tenaga Kerja yang produktif dan berdaya saing, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan pelindungan hak dan kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh serta upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya di tengah persaingan yang kompetitif, tuntutan globalisasi ekonomi, dan transformasi teknologi informasi;
c.bahwa penyelenggaraan dan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat, untuk itu harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga diperlukan regulasi yang secara adaptif mampu menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 3 dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
5.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5
1. 10.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 11.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
3. 12.Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
4. 13.Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
5. 14.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
6. 15.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. 16.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
8. 17.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
9. 18.Pemagangan Mandiri adalah pemagangan yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. 19.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. 20.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. 6
12. 21.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. 22.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
14. 23.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. 24.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan Informasi Pasar Kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
16. 25.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
17. 26.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah Provinsi.
18. 27.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berada atau berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
19. 28.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
20. 29.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha yang secara mandiri atau mempekerjakan orang untuk memperoleh penghasilan.
21. 30.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau berusaha sendiri pada usaha-usaha sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar sehingga penghasilan yang diterima cenderung fluktuatif dan tidak menentu, pekerja ini memiliki resiko yang tinggi dan berpenghasilan sangat minim, serta rentan terhadap gejolak ekonomi.
22. 31.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7
23. 32.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya bersdasarkan kesamaan hak.
24. 33.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
25. 34.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
26. 35.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
27. 36.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
28. 37.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
29. 38.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non-Upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
30. 39.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
31. 40.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan. 8
32. 41.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
33. 42.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
34. 43.Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
35. 44.Dinas Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
36. 45.Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.persamaan hak;
c.demokrasi;
d.keadilan sosial;
e.non-diskriminasi
f.transparansi;
g.akuntabilitas; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan secara terpadu dan berkesinambungan;
b.mewujudkan Pelatihan Kerja dan peningkatan kualitas Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja;
c.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja; 9
d.memberikan pelayanan Antarkerja kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan;
e.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal secara optimal;
f.memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
g.mewujudkan hak-hak Tenaga Kerja dan kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
h.menjaga Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; dan
i.menjaga iklim investasi dan kegiatan berusaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan;
c.pelatihan Kerja;
d.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan Tenaga Kerja Asing;
f.hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, dan Pemutusan hubungan Kerja;
g.perlindungan Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
h.hubungan Industrial;
i.pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
j.pendanaan;dan
k.ketentuan sanksi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang Ketenagakerjaan.
(2)Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan di Daerah;
2. b.membangun dan mengembangkan sistem Informasi Ketenagakerjaan di Daerah; 10
3. c.melaksanakan Pelatihan Kerja;
4. d.penerbitan perizinan Berusaha LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
5. e.pelayanan Antarkerja lintas daerah Kabupaten/Kota;
6. f.penerbitan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
7. g.pengesahkan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
8. h.melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
9. i.melaksanakan pembinaan terhadap norma ketenagakerjaan di Daerah; dan
10. j.melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:
1. a.menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah; dan
2. b.menetapkan arah kebijakan ketenagakerjaan pada sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal di Daerah secara optimal.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.pertumbuhan ekonomi Daerah;
4. d.sektor penopang pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
5. e.rencana strategis peningkatan kesejahteraan Daerah. 11

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja makro; dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja mikro.

Pasal 8

(1)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif pada skala Provinsi maupun sektoral guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial sehingga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja makro tingkat Provinsi; dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral Provinsi.
(3)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja makro tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Provinsi.
(4)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sektor atau lapangan usaha bersangkutan.
(5)Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

Pasal 9

(1)Perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan rencana 12 ketenagakerjaan pada instansi Pemerintah Daerah dan swasta atau Perusahaan.
(2)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, atau lembaga swasta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perencanaan Ketengakerjaan makro yang mencakup Perencanaan Tenaga Kerja makro tingkat Provinsi dan Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menghasilkan Rencana Tenaga Kerja Daerah Provinsi.
(2)Perencanaan Ketenagakerjaan Kerja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
1. a.persediaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuhan Tenaga Kerja;
3. c.neraca Tenaga Kerja; dan
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan di Daerah.

Isi peraturan

Teks273PDFHirarki

Memuat teks peraturan…