DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang ata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah: a. pendelegasian wewenang; b. subjek dan objek Kerja Sama; c. Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah; d. tahapan Kerja Sama; e. naskah perjanjian Kerja Sama; f. penyelesaian perselisihan Kerja Sama; dan g. monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan jiwa, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Kerja Sama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan pihak lain, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
9.Kerja Sama Operasional adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
10.Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur.
14.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dalam melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama;
2. b.meningkatkan layanan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB; dan
3. c.meningkatkan pendapatan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.pendelegasian wewenang;
b.subjek dan objek Kerja Sama;
c.Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah;
d.tahapan Kerja Sama;
e.naskah perjanjian Kerja Sama;
f.penyelesaian perselisihan Kerja Sama; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga pemerintah;
2. b.perseorangan;
3. c.badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
4. d.organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
(4)Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

(1)Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.Kerja Sama Operasional; dan
2. b.Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

Pasal 7

(1)Direktur dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
4. d.pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
5. e.pertukaran layanan.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.
(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sewa;
2. b.Pinjam Pakai; atau
3. c.KSP.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB merupakan pendapatan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Kerja Sama BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran/permintaan Kerja Sama;
3. c.penyusunan perjanjian Kerja Sama;
4. d.penandatangan perjanjian Kerja Sama;
5. e.pelaksanaan;
6. f.penatausahaan; dan
7. g.pelaporan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.menyusun rencana Kerja Sama;
2. b.mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
3. c.menganalisa rencana Kerja Sama.
(3)Penawaran/permintaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerja sama dengan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB atau sebaliknya.
(4)BLUD UPTD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB melakukan kajian terhadap penawaran/permintaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara.
(5)Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama.
(6)Penandatangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Direktur dan pemimpin para pihak yang melakukan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(8)Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatangan.
(9)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Direktur setiap semester kepada Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pembina BLUD.

Pasal 11

(1)Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2)Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…