DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Komikasi dan Informatika, terdiri dari II Pasal Perubahan mengatur tentang Penabahan dan atau Perubagan Pasal dan Materi dari Peraturan Daerah Sebelumnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);'
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 35 sampai dengan angka 40 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Kabupaten/kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10.Penyelenggara TIK adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11.Dihapus.
12.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
13.Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
14.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
15.Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
16.Standardisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
17.Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi.
18.Jaringan adalah koneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol.
19.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas TIK tentang pengadaan barang/jasa secara eletronik.
20.Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
21.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
22.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
23.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
24.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
25.Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
26.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
27.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
28.Penyelengara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
29.Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
30.Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
31.Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi, pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
32.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33.Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
34.Penyelengaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus.
35.Dihapus.
36.Dihapus.
37.Dihapus.
38.Dihapus.
39.Dihapus.
40.Dihapus.
41.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis TIK, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
42.Laman Daring (website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs informasi, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
43.Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan private/khusus yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
44.Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
45.Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
46.Domain adalah lokasi/wilayah penempatan halaman informasi/website pada jaringan internet.
47.Domain name adalah alamat website dari penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
48.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
49.Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi untuk kegiatan dan manajemen dengan prosedur yang terorganisir.
50.Penyebaran Informasi Media Cetak adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah dan gambar tak bergerak melalui media cetak berupa majalah, koran dan sejenisnya termasuk melalui media luar ruang berupa billboard, spanduk, poster, brosur dan sejenisnya.
51.Penyebarluasan Informasi Media Elektronik adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah, gambar tak bergerak, gambar bergerak, suara serta suara dan gambar melalui penyiaran radio, penyiaran televisi dan media laman daring (website).
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  2. 2.dukungan teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  3. 3.pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan fungsi telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah dan angka 1 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika, yaitu:

a.penyelenggaraan telematika;
b.penyelenggaraan telekomunikasi, meliputi;
1. 1.Dihapus
2. 2.Telekomunikasi, meliputi : a) pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayananan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah; b) pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; c) pengawasan dan pengendalian layanan jasa telekomunikasi; d) pemberian rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan jaringan tetap wireline (end to end) cakupan provinsi; e) koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; f) pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi; g) pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; h) pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi; i) pemberian bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, standar teknik keperluan radio, standar pelayanan telekomunikasi dan penerapan standar telekomunikasi skala provinsi; j) pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala provinsi; dan k) fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi.
3. 3.penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi : a) evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi; b) pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi; c) koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi; d) koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; e) koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi; dan f) pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah.
4. 4.Ketentuan Pasal 8 Dihapus.
5. 5.Ketentuan Pasal 9 Dihapus.
6. 6.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. 7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Nusa Tenggara Barat.
(6)Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e- government untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

a.pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
b.pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
c.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area provinsi;
d.Dihapus.
e.pengawasan terhadap penerapan standar teknik dan standar telekomunikasi skala provinsi.
1. 10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

a.koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; dan
b.fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan.
1. 11.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
(2)Permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi diajukan kepada Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur izin dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
1. a.pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
2. b.pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
3. c.pendukungan TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
4. d.pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
5. e.penyelenggaraan fungsi telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
6. f.penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
7. g.diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

15.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan komunikasi dan informatika serta efektifitas pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap pelayanaan informasi.
(2)dihapus.
(3)Pemerintahan Daerah secara berkala dapat melakukan evaluasi langsung ke Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan diseminasi informasi.
(4)Dinas melakukan evaluasi pengembangan TIK setiap tahun.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 5 April 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 5 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. LALU GITA ARIADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (4-61/2021) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H. NIP. 19651231 199303 1 135 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. UMUM Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3629 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan system informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan computer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik. B. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…