DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan tentang Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 22Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
b.Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184). diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf r, huruf s, huruf w diubah dan huruf d, huruf h, huruf i, huruf o, huruf v dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf y, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe A, menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
b.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Bidang Pertanahan;
d.Dihapus;
e.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h.Dihapus;
i.Dihapus;
j.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan;
k.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
l.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
o.Dihapus
p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan;
q.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
r.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Sub Urusan Bidang Ekonomi Kreatif;
s.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Bidang Pangan;
t.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
u.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
v.Dihapus;
w.Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Bidang Perdagangan;
x.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
y.Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Perencanaan;
b.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
c.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
d.Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Kepegawaian;
e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran);
g.Badan Penghubung Daerah, melaksanakan Fungsi Penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
h.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi;
i.Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah secara administratif.
(3)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

4.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas yang baru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 Juli 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. LALU MUHAMAD IQBAL Diundangkan di Mataram pada tanggal 11 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd. LALU M. FAOZAL LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (4-63/2025) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H. NIP. 19700527 199603 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT A. UMUM Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Dalam perkembangannya, penataan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, rentang kendali serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dilakukan melalu Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi yang didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a.kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
b.keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu penggabungan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Dinas Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan melakukan penggabungan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan demgan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, sosial dan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengedalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi usaha kecil dan menengah, pangan. Selain penggabungan penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana di atas beberapa dinas dibentuk Perangkat Daerah baru yakni Dinas Kebudayaan, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, serta tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang kebudayaan yang selama ini berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kebudayaan. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINISI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 212 10

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 15A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 15A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021