DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang penyelenggaraan penanaman modal. Hal yang diatur: 1. Sasaran Penanaman Modal 2. Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Kebijakan Penanaman Modal 4. Peran Serta Masyarakat 5. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan UMK 6. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang penanaman modal, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dan kebutuhan pelaku usaha dalam bidang perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga perlu diganti guna penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana 2 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di Daerah oleh Pelaku Usaha.
11.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang perpatungan dengan Pelaku Usaha dalam negeri. 5
13.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22.lzin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24.Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
25.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana 6 dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
27.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
28.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
29.Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
30.Fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan pelayanan penanaman Modal.
31.Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang- undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi;
g.berkeadilan;
h.berkelanjutan;
i.berwawasan lingkungan;
j.kemandirian;
k.keseimbangan;
l.pemerataan; dan
m.kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 7

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sasaran Penanaman Modal;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.kebijakan Penanaman Modal;
d.peran serta masyarakat;
e.pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan UMK;
f.insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
g.pembiayaan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.ketentuan peralihan.

BAB II

SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Sasaran Penanaman Modal, meliputi:

a.meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal;dan
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal. 8

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
1. a.kebijakan Penanaman Modal;
2. b.kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;dan
3. c.pengembangan iklim Penanaman Modal.
(2)Kebijakan Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal.

Pasal 9

(1)Dalam rangka Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
(2)Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi atau Lembaga nonpemerintah. 9
(3)Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(2)Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
3. c.penanaman Modal yang kewenangannya diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015