DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Meteru Pokok atas peraturan ini, mengatur tentang PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN, dengan struktur terdiri dari 8 Bab dan 43 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keamanan dan peningkatan mutu pangan segar asal tumbuhan di Daerah, pengaturan penyelenggaraannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7.Penjaminan PSAT adalah pemberian jaminan atas pemenuhan kebijakan yang mencakup pengendalian dan pengawasan PSAT.
8.Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9.Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
10.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/ terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
11.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
12.Pendaftaran PSAT adalah rangkaian kegiatan penerbitan nomor pendaftaran PSAT sebagai bukti bahwa telah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dan produk PSAT yang terdaftar dapat diedarkan.
13.Inspeksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui standar operasional prosedur biasa atau sudah dilaksanakan secara benar.
14.Surveilen adalah pemeriksaan secara berkala untuk menjamin bahwa penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hasil pertanian tetap terpelihara.
15.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
16.Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis Critical Control) yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa Hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut.
17.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
18.Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penjaminan Keamanan dan Mutu PSAT ini dilakukan berdasarkan asas:

a.ketahanan;
b.keamanan;
c.manfaat;
d.pemerataan;
e.berkelanjutan; dan
f.keadilan.

Pasal 3

Penjaminan keamanan dan mutu PSAT dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
b.mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 4

Penjaminan keamanan dan mutu PSAT dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
b.terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab;
c.terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
d.terwujudnya kegiatan penjaminan keamanan dan mutu PSAT;
e.pemberian jaminan dan perlindungan bagi masyarakat; dan
f.memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Keamanan PSAT dan Mutu PSAT;
b.Peredaran PSAT;
c.Penjaminan PSAT; dan
d.pembiayaan.

BAB II

KEAMANAN PSAT DAN MUTU PSAT

Pasal 6

(1)Setiap kegiatan usaha PSAT di Daerah harus memenuhi persyaratan:
1. a.Keamanan PSAT; dan
2. b.Mutu PSAT.
(2)Kegiatan usaha PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran PSAT oleh Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.persyaratan umum;
2. b.persyaratan dasar; dan/atau
3. c.sistem jaminan keamanan.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PSAT:
1. a.tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
2. b.tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
(3)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.cara budidaya;
2. b.penanganan pasca panen;
3. c.pengolahan;
4. d.distribusi;dan
5. e.ritel yang baik.
(4)Sistem jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan penerapan HACCP.
(5)Pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara bertahap melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan risiko pada kegiatan:
1. a.budi daya;
2. b.pasca panen;
3. c.pengolahan;
4. d.distribusi; dan/atau
5. e.pemasaran PSAT
(2)Persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEREDARAN PSAT

Pasal 9

(1)PSAT yang akan diedarkan di Daerah dapat menggunakan kemasan.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.
(3)Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Label pada kemasan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus berisikan informasi yang benar dan jelas.
(2)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pendaftaran;
2. b.nama produk;
3. c.berat bersih atau isi bersih; dan
4. d.nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan PSAT ke Daerah.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…