DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai landasan, arah, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 berakhir pada bulan Desember 2024, sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJPD Tahun 2025- 2045 sebagai hasil Pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025- 2045.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
17.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 2045.
(2)Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan Yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera.
(3)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:
1. a.peningkatan pendapatan per kapita;
2. b.pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. c.pengaruh kepemimpinan pemerintah daerah yang efektif;
4. d.peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. e.penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju emisi nol bersih.
(4)Visi NTB Emas 2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah terdiri atas:
1. a.mewujudkan transformasi sosial;
2. b.mewujudkan transformasi ekonomi;
3. c.mewujudkan transformasi tatakelola;
4. d.mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. e.mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. f.mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. g.mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. h.mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.
(5)Lima sasaran visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
1. a.RPJMD I Tahun 2025-2029;
2. b.RPJMD II Tahun 2030-2034;
3. c.RPJMD III Tahun 2035-2039; dan
4. d.RPJMD IV Tahun 2040-2044.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD.
(5)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai penjabaran dari RPJMD dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya dengan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 7

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
4. d.BAB IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan menjaga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD, dan RKPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap:
1. a.pencapaian target prioritas Pembangunan Daerah; dan
2. b.pencapaian sasaran indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target prioritas Pembangunan Daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan RPJPD, perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008