DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi 8 pasal berisi pengertian, asas, tujuan, sistematika, pedoman.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratural Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Olg-2O5O. tl/ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masvarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan asas "efisiensi berkeadilan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Huruf c Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optfunal. Huruf d Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Huruf e Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar- besarnya. Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'pelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi linglungan yang lebih baik. Huruf g Yang dimaksud dengan asas'ketahanan nasional" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harrs mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan enerA. /f Hurufh Yang dina}sud dengan asas keterpaduan adalah asas dalar" pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaal energi secara terpadu antar selctor.

Pasal 3

Huruf a Yang dirnaksud dengan "Pemerintah" adalah pemerintah Pusat. Huruf b Cukup jelas. Hurlf c Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR Orcs 4' LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PEDOMAN RBNCANA UMUM ENBRGI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 20T9-2050 RENCANA UMUM ENERGI DAERAII PROVINSI NUSA TEIVGGARA TIMUR TAHUTV 2019-20,5A Kata Pengantar Puji syukur patut dipaljatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat, rahmat dan hidayahNya pen5rusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan. Penyusunan RUED Provinsi NTT dilaksarral<an sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memerintahkan Pemeritah Daerah untuk menJrusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Penyusunal RUED Provinsi Nfi mengacu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUED Provinsi NT'T merupakan penjabaran dan rencalta pelaksanaan pembangunan energi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah yang bersifat lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan. RUED Provinsi NTT menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan energi daerah sesuai denga.n potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya serta memberikan gambaran terkait perencanazrn pendanaan dan kebijakan fiskal dalam pengembangan sel,rtor energi dalam kurun waklu 2O15-2O5O. Dokumen RUED-P tersebut kedepannya dapat digunakan sebagai satal satu acuan dalam pengembangan energi di daerah yang terintegrasi di dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan RTRW. Pada akhirnya, Kami menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak baik kepada Pemerintah Pusat seperti Dewan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tim P2RUED-P, Instansi Pemerintah di Daerah, UNDP MTRE3 Project serta mitra pemerintah lainnya yang telah bekerjasama demi tersusunnya dokumen RUED Provinsi Nfi. Demikian dokumen RUED Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun agar dapat menjadi bagian dari arah kebijakan energi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hormat Kami, Tim Penyusun * g--V* A-*q*-/'g**-4Y PaBe I i Inusari I Escecuthtc Summaryll Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat RUED-P NTT merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan pembangunan energi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah yang bersifat lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan potensi dan isu pembangtrnan berkelanjutan. RUED-P NT'T menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, pengembangan dan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Disamping itu RUED-P NTT juga memuat kebdakan, strategi, rencana, program, kelembagaan dan kebijakan frskal untuk pengembangan sektor energi dalam kurun waktu 2015-2050. Dokumen RUED-P NTT ini kedepannya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan energi di daerah yang terintegrasi di dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan RTRW. Melalui RUED-P NTT yang menjadi dasar pengembangan energi di Provinsi NTT mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Rencana Umum Energi Nasional {RUEN} dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengenai ara}r kebijakan energi kedepan yang berparadigrna bahwa sumberdaya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan teknologi bidang energi, industri energi dan jasa energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim serta terjaganya fungsi lingkungan hidup. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menghitung kondisi energi di daerah di dalam dokumen ini adalah menggunakan pemodelan yang menggunakan dua scenario yaitu Skenario BAU lBusiness as Usual) dart Skenario RUED. Secara garis besar pemodelan dalam RUED-P Nfi menunjukan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24o/o konkibusi dari Energi Baru dan Terbarukan (E'F}T), 12% dipasok dari batubara dan 10% pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 54% masih dipasok dari Minyak Bumi. Sedangkan untuk tahun 2O5O adalah 39% kontribusi dari EBT, 167" dipasok dari batubara dan 14Yo pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 31yo tetap masih membutuhkan Minyak Bumi sebagai pemasok energi primer. Secara kuantitas nllas, absolut total pasokan energi primer tahun 2025 untuk Provinsi NTT diperkirakan sebesar 2,6 * 6'*- a,4*- @*,a AL.'*r @;".'& 9@g- Page I ii MTOE futa ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit listrik sebesan 1 GW dengan prosi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2O5O diperkirakan sebesar 8,3 MTOE (l'uta ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW. Dalam RUED-P NTT juga menargetkan secara kuantitatif kebutuhan energi fi.nal per sektor dan per jenis sampai tahun 2O50 - Dalam RUED-P NTT hasil pemodelan proyeksi emisi gas rumah kaca (GRK) atas permintaa-n energi di tahun 2O25 sebesar 37,1 Mton CO2eq- atau setara dengan 4o/o d,ari total nasional dan 172 Mton COzeq. di tahun 2O5O atau setara dengan 9o/o dari total nasional dengan kontribusi terbesar dari sektor transportasi. Kemampuan reduksi emisi GRK melalui hasil pemodelan sebesar 14% sampai 15olo di tahun antara 2O3O sampai 2O4O sedangkan tahun 2050 hanya mampu mereduksi emisi GRK sebesar 117o. Untuk emisi GRK perkapita trennya terus meningkat di tahun 2025 sebesar 6,2O tCOzeq- perkapita dan 2O,78 tCOzeq. perkapita di tahun 2050. Dalam RUED-P NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7,O60/o dan sebesar 25% di tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2O25 d,an tahun 205O sebesar O,74 dan 0,65 yakni sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan lat dita-hun 2025 dan 2O5O. Adapun dokumen ini terdiri atas 6 (enam) bab meliputi: Kondisi Energi Daerah dan Ekspektasi di masa mendatang berisi tentang Isu Permasalahan Energi, Kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah, Monitoring dan Evaluasi. Penutuo. Dokumen ini sangat penting dan menarik karena memiliki kekhasan tersendiri yang berkaitan dengan potensi dan karalderistik wilayah di Provinsi NTT, yang mana perlu dikelola dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah. @)* ttl-"- @,.,g QIi.,* 9)*w : W.4- Page I iii Daftar Isi Kata Pengantar . lnttsai (Exeantiue Summaryl ........................ ii DaftarTabel ........... Daftar Gambar BAI} I. PENDAH ULUAN............, . . .. . I .I . LATAR BET.AKANG 7 7 i.4. KEIERKAITAN RUED.P DENGAN PERENCANAAN DAERAH LAINIIYA......... 7 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RUED-P NTT........................................._...................e BAB II. KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASi .......... 1.3. TAHAPAN PEI'IYUSUNAN RUED-P N,I.I DI MASA MENDATANG........ .............11 -.--..1-( .............................. 13 ................._......................29 ...........43 2.I. ISU DAN PERMASALAHAN ENERGI........ 2.2. KONDISI ENERCI DAERAH SAAT INI...... 2.3.2.2. Penurunan Da.mpak Emisi Gas Rumah Kaca 2.3.2.4. Elastisitas Energi BAB tII. VISI, MISI. TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH 3.1. VISI 3.2. MISI................... 2.2.1. Indikator Sosial Ekonomi. 2.2.2. 2.2.3. lndikator lingkungan...... 2.3.2. Hasil Pemodelan RUED-P NTT........................ 2.3.2.7- Kebutuhan dan Pasokan Enersi 3.4. SASARAN, BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH,................46

4.1. KEBIJAKAN ENERGI DAERAH.............. 4.2. STRI|?EGI ENERGT DA_ERAH ......................47 t v * (AM 6'.at @-.^ f4* *t !hW' Page I iv 4.3. KELEMBAGAAN ENERGI DAERAH. ...............49 4.4. INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI DAERA}I .................50 4.5. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN ENERGI DAERAH .....51 4.5.1. Pasokan Energi Primer...... ..........51 4.5.2. Kebutuhan Energi Fina1......... .....55 4.5.3. Konservasi dan Efrsiensi Pemanfaatan Energi ...........60 BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..................91 BAB VI. PENUTUP ......93 .q* ?z** K'"r 9L*.r,7**.,t:%' Page I v Daftar Tabel Tabel 1. Sistematika RUED-P NTT............. ...............9 Tabel 2. Isu dan Permasalahan Energi di NTT........ ..................11 Tabel 3. Indikator Sosial Ekonomi NTT Tahun 2011-2O15 ........................L4 Tabel 4. Potensi dan Pemanfaatan EBT Provinsi NTT Taleun 2015...............................15 Tabel 5. Share Produksi Listrik dari EBT dan non-EBT Provinsi NTT Tahun 2015.13 Tabel 6. Intensitas Energi Selrtor Industri pengolahan Tahun 2Ol5 ............................18 Tabel 7. Intensitas Energi Sektor Transportasi Tahun 2015........... ..........20 Tabel 8. Rasio Konsumsi Listrik antsra Kota dan DesaTahun 2O15....,......................21 Tabel 9. Intensitas energi sektor komersial Tahun 2015........... .................22 Tabel 10. Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi Tahun 2O|3-2OI4...................23 Tabel 11. Integrasi Sasaran-sasar€rn yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015- 2O5O dengan royeksi kondisi RUED-P NTT............. .......................24 Tabel 12. Demograli .........27 Tabel 13. Ekonomi Makro...... ..............28 Tabel 14. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Perjenis..........................................33 Tabel 15. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Listrik untuk Memasak...........34 Tabel 16. Hasil Pemodelan Persentase Penggunaan Mobil Listrik.................................35 Tabel 17. Hasil Pemodelan Persentase Penggunaan Motor Listrik ..........35 Tabel 18. Hasil pemodelan Penyediaan Kapasitas Listrik Tahun 2015-2050............37 Tabel 19. Kebijakan dan Strategi Energi Daerah Provinsi NTT.......................................48 Tabel2O. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer........ .........51 Tabel 21. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer EBT Tahun 2015-2050..............52 Tabel22. Hasil Pemodelan Pengembangan Pembangkit Listrik 8BT............................53 Tabel 23.Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Perjenis Untuk Seluruh Sektor ........56 Tabel24. Matriks Program RUED-P NTT..........-.. ..-.................,.52 h 6D,* (7!/w 6"-9, Qn-"1. 9)"ra* YW- Page I vi DaftarGambar Gambar l. Rangkaian Kegiatan Pengumpulal dan Pengolahan Data............................6 Gambar 2. Share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara ..........16dan Migas) Tahun 2O15....... Gambar 3. Share konsumsi listrik PLN dan Non-PLN per selrtor Produktif Tahun 2015........ Gambar 4. Persentase konsumsi bahan bakar Sektor Transportasi perjenis tahun 2015 ..............._-..._ ..........................................19 Gambar 5. Total Konsumsi Energi Sektor Komersi1............... .............22 Gambar 6 Struldur Pemodelan RUED-P NTT .....29 Garnbar 7. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Provinsi N?T Tahun 2025 ..................... ,.........................................30 Gambar 8. Hasil Pemodel,an Kebutuhan dan Pasokan Energi Provinsi NTT.....-........31 Gambar 9. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per sektor................-..................32 Gambar 10. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Listrik Taltun 2015-2050.......36 Gambar 11. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listril< ..... ........ ....38 Gambar 12. Hasil Pemodelan Bauran Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015-2050.... Gambar 13. Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi NTT Tahun 20 15-2050....... ....... ...... .'40 Gambar 14. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi NIT Tahun 2O15-2O5O..41 Gambar 15. Konservasi Energi pada sisi kebutuhan Provinsi NTT Tahun 2015- 2050 Gambar 16. Elastisitas Energi Provinsi NTT Tahun 2015 - 2050 43 Q)* Ah* 6 *a 9i),,* @i.'* ihW' Page I vii BAB I. PEIYDAHI]LUAN I.I. LATAR BEIITKAIVG Energi merupakan salah satu unsur utarna dalam pembangunan Indonesia. Ditinjau dari sisi ekonomi, energi merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi negara pada tahun 2O16. Sementara dari tinjauan sosial, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tentu memerlukan energi yang besar pula. Meskipun demikian, sektor energi Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Besarnya ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi serta rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan diperparah dengan keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama bagi bangsa Indonesia dalam pengemb€rngan energi di Indonesia. Permasalahan implementasi dan koordinasi serta regulasi yang tepat dan strategis yang berpihak pada penggunaan energi bersih menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi. Secara lebih spesifik, permasalahan pengelolaan energi di daerah khususnya di provinsi NTT antara lain: (1) Ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi, (2) Akses dan infrastruktur energi terbatas, (3) Belum optimalnya pengelolaan potensi EBT, (4) Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi, (5) Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan energi di daerah, dan (6) Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan darnpaknya terhadap perubahan iklim global. Semakin pentingra peran sektor energi dalam pembangunan daerah sehingga memerlukan adanya perencanaan tata kelola sumber daya energi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang Energi fr)"* cX./t',"* @"q (Di-"* g),a*' t W' Page | 1 yang pada perjalanannya menjadi acuan utama dalam perenczrnaan energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AO7 ini salah satunya menJmsun Kebijakan Energi Nasional (KENI dan mengzrm€rnatkan pemerintah pusat untuk men)rusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Pemerintah Daerah untuk menJrusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan tetap mengacu pada KEN. Pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menJrusun RUEN dengan mempertimbangkan RUED dan masukan masyarakat.

BAB VI

Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Aspek Regulasi, Tahapan Penyusunan dan keterkaitan RUED dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 18

menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk men5 rsun RUED dengan mengacu pada RUEN dan menetapkan RUED melalui Peraturan Daerah. Sedangkan Pasal 19 menyebutkan bahwa masyarakat dapat memberi masukan dalam penyusunan RUEN maupun RUED. Prinsip dasar perencanaan energi Indonesia seperti tercantum dalam KEN adalah prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan arah kebijakan mewujudkan ketahanan energi dalam ran g!<a m endukun g pemban gunan berkelanju tan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Langkah selanjutnya adalah menurunkan RUEN tersebut dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Umum Energi Nasional Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah provinsi menJrusun rancanga.n RUED-P dengan mengacu pada RUEN. RUED merupakan kebijakan pemerintah Provinsi mengenai renczu:ra pengelolaan energi tingkat daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan yang bersifat lintas sektor untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Dalam penjabarannya, perencana€rn energi daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan I f, 9l)*r* CUr*'6,*yi 6iool @|"a,,o ttWl' Page | 2 permasalahan energi di daerah harus tetap selaras dan memperhatikan keblla]<an pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam KEN dan RUEN. Selanjutnya, sesuai amanat Undang_Undang Dasar 1945 Pasal 33 maka pengelolaan sumber daya energi secara nasional tidak dapat terpisah dari peran pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OOT maka Pemerintah Provinsi NTT memiliki perzrn€rn yang sangat besar dalarn menyusun Rencana Umum Energi Daerah provinsi (RUED_p) yang akan turut berperan dalam penentuan kebijakan energi secara nasional. RUED-P menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan energi daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya serta memberikan gambaran terkait perencanaan pendanaan dan kebijakan fiskal dalam pengembangan sektor energi dalam kurun waktu 2OIS-20S0. Dokumen RUED_P tersebut kedepannya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan energi di daerah guna meningkatkan kesejahteraan ralryat yang berkelanjutan dan dalam pelaksanaannya selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan dokumen perencanaar: lainnya seperti RPJMN, RpJpD, RPJMD. dan RTRW. Penyusunan RUED-P sendiri merupakan hal yang penting bagi provinsi NTT. Selain sebagai perintah Undang-Undang, provinsi NTT hingga saat ini belum memiliki dokumen perencana€rn energi jangka panjang yang dapat mengoptimalkan tata kelola sumber energi lokal. Hal ini semakin menambah arti penting penJnrsunan RUED-P untuk perencanaan energi NTT kedepan. 1.2. ASPEK REGULASI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; @)** A,lw @*a Ort;a @]"a* W- Page | 3 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang; . Undang-Undang Nomor Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang Energi; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Perubahannya; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O14 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN); . Peraturan kesiden Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penymsunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2O7 5-2O 19 ; . Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OO5-2O25; . Peraturan Daerah Provnisi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2Ol1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O1O-2O3O; . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 . Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tent€ng Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perijinan dan Non-Perijinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. t A)* - (A@ @',,et 6L"t @)** [)t@' Page I 4 1.3. TAIIAPAIT PENYI'SUNAN RT'ED-P NTT RUED-P NTT disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pen5rusunan RUED- P NTT secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi, workshop dan pertemuan secara berkala sesanna anggota Pokja serta pembekalan lainnya seperti pelatihan pemodelan menggunakan dua skenario yaitu BAU fBusiness cs Usual)dan Skenario RUED. Kegiatan- kegiatan tersebut dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT maupun mitra pemerintah seperti UNDP, dan HIVOS. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan Pemerintah Pusat melalui pendampingan dari Tim Pembinaan Pen5rusunan RUED-P (P2RUED-P). Metode yang digunakan dalam penJrusunan RUED-P NTT menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu pemodelan yang secara bertahap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Tahapan pen5rusunan RUED-P NTT sebagai berikut:

1.Tahap persiapan Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting bagt pemerintah daerah dalarn persiapan RUED-P. Kegiatan administratif berupa perencanaan dan identilikasi pemangku kepentingan awal dilakukan di tahapan persiapan ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pembentukan Tim sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor: 247 /KEP/HK/2OL7 tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pen5rusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTT, identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, pengumpulan serta penyusunan jadwal kerja. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan identilikasi awal permasalahan energi di daerah. Pengumpulan dan pengolahan data Tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. Setelah pengumpulan data dilanjutkan dengan proses tabulasi data, pembuatan model, pen)msunan skenario energi daerah dan analisis 2. t 0D *'- Wn* 6, *gi Qtr)oori @*a ru )YW' Page | 5 hasil. Rangkaian kegiatan pada tahap ini ditunjukkan pada Gambar 1. l'"-il.Jr[r) [,I.o\ts input lrrl.rr .;, .- l).lt;r kc \ l)rrrr il.lt.l i\1,dg1 Skenario Energi \. [)r'er;th Ganbar 1- Rangtaien Kegiatan Pengunpulan dan pengorehan Data Data yang digunakan datam penJ rsun€rn RUED-P NTT ini merupakan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BpS), pertamina, pLN, Perguruan Tinggi dan berbagai instansi daerah lainnya. Selain itu, dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis lainnya seperti RPJMN, RPJMD, RPJPD, RTRW, Renstra, RAD-GRK provinsi Nfi, dan berbagai dokumen pendukung lainnya seperti aturan- aturan terkait energi baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai tambahan, juga dilakukan kqiian literatur yang relevan untuk melengkapi data yang diperlukan.
3.Pemodelan dan Analisa data Pemodelan dalam RUED-P dilakukan untuk mengetahui kondisi energi di daerah dalam kurun waktu tertentu menggunakan asumsi-asumsi pertumbuhan di daerah, serta asumsi pertumbuhan tambahan berdasarkan skenario-skenario yang dikembangkan daerah yang dapat disimulasikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi spesi{ik daerah. Pemodelan menggunakan baseline 2Ol5 dengan asumsi hingga 2050 sesuai dengan skenario I}usiness as Usual (BAU) dan RUED. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membantu tim dalam men5 lsun program kegiatan. * Efr*Q/w'-@*yOn*Lg*\91'W- Page | 6 Perumusan Arah dan Penyusunan Program Kegiatan Pada bagian ini dilakukan perumus€rn arah pengembangan dan tata kelola energi di Provinsi NTT yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan pengelolaan energi di Provinsi NTT. Selain itu, dijabarkan pula kondisi energi di NTT termasuk didalamnya isu dan permasalahan energi dan ekspelrtasi kondisi energi NTT di masa mendatang. t ebih lanjut, Pokja men)'usun program dan kegiatan dalam dokumen RUED-P berdasarkan hasil pemodelan dan analisis neraca energi di daerah. Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam dokumen RUED-P meliputi program dan kegiatan energi 5rang telah tercantum dalam perencan€ran-perencanaan terkait energi di daerah. Penyusunan proBram dan kegiatan dilakukan dengan boseline 2O15 dan prediksi hingga 2050. Selain itu, po\la juga menJrusun strategi monitoring dan evaluasi terhadap program-program energi yang direncanakan. Finalisasi Dokumen RUED-P Pada tahap ini, tim pokja melakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait dan didampingi oleh tim P2RUED-P untuk mendapat masukan terkait naskah RUED-P yang telah disusun. Masukan-masukan yang diperoleh dalam pertemuan-pertemuan tersebut diakomodir untuk penyempurnaan Dokumen RUED-P NTT. 1.4. KITERI(AI.TAIT RT'ED-P DEITGAN PERTIYCANAAX DAERAH LNITITYA I .4. 1. Hubungan RUED-P NTT dengan RUEN RUEN sebagai penjabaran lebih rinci dari KEN dipergunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan RUED-P NTT. RUED-P ini merupakan penjabaran lebih rinci dari RUEN dengan memperhatikan kondisi spesifik dari Provinsi NTT dan bersifat lintas sektoral. 4. * et *- W'* @'*tr QA,'* @)a''t ;W' Page | 7 1.4.2. Hubungan RUED-P NTT dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDI RPJPD dan RPJMD sebagai bentuk penjabaran perencanaan jangka panjang dan menengah dari Provinsi NTT dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam penyrsunan RUED-P NTT. RUED-P NTT ini merupakan penjabaran operasional RPJPD dan RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor energi yang bersifat komprehensii, lintas sektor, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aldif dari masyarakat. 1.4.3. Hubungan RUED-P NTT dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Dokumen RTRW juga merupakan acuan dari pen5rusunan RUED-P NTT. Sesuai data BPS, pertumbuhan penduduk NTT diperkiran meningkat kurang lebih l,60/o per tahun. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka konsumsi energi juga diperkiran akan meningkat dan membutuhkan penanganan sektor energi yang lebih komprehensif. 1.4.4. Hubungan RUED-P NTT dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RENSTRA RUED-P sebagai penjabaran perenc.rnaan energi yang disesuaikan dengan kondisi daerah NTT diharapkan dapat menjadi dasar pen]rusunan rencnna kerja tahunan Pemerintah Daerah NTT dan juga Renstra Perangkat Daerah khususnya berkaitan dengan bidang energi. 1.4.5. Hubungan RUED-P NTT dengan Dokumen lainnya Dokumen lainnya seperti Rencana Umum Kelistrikan (RUPTL) PLN, Dokumen RAD-GRK 2OI2-2O2O Provinsi NTT, Rencana Umum Kelistrikan Nasional {RUKN), Rencana lnduk Pariwisata Daerah, * q) * ole,,* q;;a, 1h.,"t @).a,* W- Page | 8 Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Master Plon Dinas Perindustrian, Kehutanan, lingkungan hidup serta dokumen relevan pendukung lainnya juga digunakan sebagai bahan pen1rusunan dokumen RUED-P NTT. 1.5. SISTEIIATIXA PIIYN'SI'I|AI| RI'TD.P ITTT Sistematika penulisan RUED-P NTT disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2O 14 tentang Pedoman Pen3rusunan Rencana umum Energi Nasional yang didalamnya terkandung pedoman telmis. Selain itu, dokumen RUED-P NTf juga menambahkan I (satu) bab untuk monitoring dan evalusi dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan RUED-P NT? perlu dimonitor dan dievalusi untuk mengetahui sejauh mana RUED-PNTT dapat atau telah diaplikasikan dan tinglat keberhasilan yang dicapai. RUED-P NTT terdiri atas 6 (enam) bab dengan bagian-bagian sebagaimana terlihat pada Tabel I berikut: Tabel l.Sistematlka RUED-P IITT BAB I. Pcadehuluan 1.1. Latan Belakang 1.2. Aspek Regulasi 1.3. Tahapan Penyusuan RUED-P NTT 1.4- Keterkaitan RUED-P dengan Perencanaan Daerah Lainnya 1.5. SistematikaPenyusunnn RUED-P BAB II. Kondlsi eacrgi daerah daa et:pche:l di mase yang atan dataag 2-1. Isu dan Permasalahan Energi 2.2. Kondisi Energi Daerah Saat ini 2.3. Kondisi Energi Daerah di Masa Yang Akan Datang Beb III. Viei, Utgt TuJuen der Sasent Energi Daerah 3.1. Visi Energi Daerah 3.2. Misi Energi Daerah 3.3. Tujuan Energi Daerah t &)* Ah- @*,V Al)-a @,-"a* W.4' Page l9 BAB Sub-bab BAB IV. KebiJakan dan Strategt Pengelolaan Energi Daerab 4.1. Kebijakan Energi Daerah 4.2. Strategi Energi Daerah 4.3- Instmmen Kegiatan Daerah 4.3. Program Pengembangan Energi Daerah BAB VI. Penutup * 9T,* (26** 6teV @aal 9*i,tit W' Page | 10 3.4. Sasaran dan Target Energi Daerah Bsb V. tonitoring dan Bveluesl BA'B II. KOI|DISI EIYERGI DAERAIT DAIY EKSPIKTASI DI MASAUEI|DATAI|G
2.I. ISU DAIY PERTASALIIHAIT EITERGI Isu dan permasalahan energi di Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dijabarkan sebagai berikut: Trbcl 2, Iru d.! Pcrn.tdrhrn Enctgt dt IfTf PERUASAI"AIIAN ISU STRATEGIS untuk sektor-selrtor pembangunan masih Tidak ada kreatifitas dalam Pemanfaatan potensi energi lokal Tingginya harga BBM diwila)'ah tertentu Penoanfaatan energt daerah rnasih didominasi ketergantungan pada energi fosil Belum adanya paradigma di daerah bahwa energi fosil sebagai penyeimbang EBT Pemanfaatan kebutuhan energi daerah strategis didominasi ketergantungan pada Energi fosil (intensitas penggunaan energ fosil sangat tinggi)
1.Ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi ' Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan yang berakibat lambatnya distribusi energi sekunder. . Minimnya investasi infrastrukhrr energi di NTT . Terhambatnlra produlrtivitas potensi ekonomi daerah
2.Akses dan infrastmktur energi terbatas . Belum/minimnya pemanfaatan EBT sebagai bahan bakar transportasi dan rumah tangga . Rendahnya penguatan kapasitas/ pendampingan Pada masyarakat secara terus menerus dalam penggunaan EBT
3.Belum optimalnya pengelolaan potensi EBT 6{)*4,1a- @*,qt 6i*&e* ll't99- Page 111 . Rendahnya kapasitas man4lemen masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT . Minimnya investasi daerah dalam pengembangan EBT . Potensi peran swasta dalam pengembangan EBT belum dioptimalkan . Pasokan dan permintaan energi final bersumber dari EBT masih sangat kurang . Pengelolaan energi yang mendukung diversifi.kasi dan konservasi belum menjadi prioritas. Minimnya pemetaan sumber-sumber EBT yang ada di daerah Informasi dan riset pemanfaataan potensi sumber daya energi panas bumi belum dioptimalkan Belum adanya keiian tentang tata ruang untuk pemanfaatan sumber daYa EBT Belum sinkronisasi data energi secara umum antar daerah Belum adanya riset/k4iian kaitannya dengan potensi eksplorasi minyak mentah di daerah Belum kuatnya sinergi kemitraan antara kmbaga litbang daerah Terbatasnya sumberdaya manusia berorientasi terapan yang menjalankan penelitian dan pengembangan energi daerah. Kurangnya prasar€rna dan sarana riset energi yang berorientasi terapan Anggaran penelitian dan pengembangan bidang energi belum menjadi perhatian sehingga menghambat inovasi daerah. Keterbatasan sumber daya untuk riset dan innovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi . Belum adanya perda atau aturan daerah lainnya yang mengatur tentang pemanfaatan energi . Belum adanya suatu Badan khusus bidang energi Daerah yang membantu pemerintah men gevalu asi
5.Belum adanya regulasi yang mengaRlr pengelolaan energi di daerah ffi),*- Qln ^ 6r*gt ffiooL 9wir* W- Page | 12 . Minimnya pembangunan infrastrukhrr energi yang rnemiliki kelayakan lingkungan hidup . Penggunaan energi yang tidak beradaptasi dengan perubahan iklim . Minimnya pengguna€rn limbah untuk sumber energi secara komunal . Meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat konsumsi energi fosil yang tidak efektif dan efisien r Kurangnya pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan isu lingkungan . Tidak sinlconnya agenda nasional dan internasional dengan alftivitas pembangunan daerah dalam mencapai ta.rget penurunan emisi gas rumah kacasektor energi . Konsistensi pencapaian tujuan pembanguan daerah berkelajutan melalui upaya-upaya strategis guna mencapai Kebijakan Energi Daerah yang menjadi tqiuan RUED-P belum optimal.
6.Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap perubahan iklim global . Penyebaran penduduk yang tidak merata ' Kurangrlya infrastruktur dasar penunjang kegiatan ekonomi produktif . Kurangnya kebiiakan Pemerintah daerah yang mendukung pengembangan ekonomi produktif.
7.Minimnya pengembangan sektor produktif lainnya di NTT 2.2.KONDISI EI{ERGI DAERAH SAAT INI Proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi jangka Panjang dimulai dengan pemahaman atas kondisi saat ini (eristrng conditionl yang mengacu pada 3 (tiga) indikator yaitu indikator sosial ekonomi, indikator energi, dan indikator linglungan hidup. 2.2, l.Indtlator Sollal Elonoml Indikator sosial ekonomi menjadi asumsi dasar lkeg assumptionl dalam penyusunan proyeksi kebutuhan energi jangka panjarg' &* %la- @,qt Qf;-"t' @)a't !hW' Page | 13 Indikator sosial ekonomi yang digunakan antara lain: Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, pertumbuhan PDRB perkapita, populasi, pertumbuhan populasi, populasi perkotaan, dan jumlah rumah tangga provinsi NTT. Indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 3. Tebcl 3. Ildlhtor Sorlel Elonoml lfTT Trtu! 2O11-2015 2.2.2.loJllhator Ette rgl Indikator energi Provinsi NTT meliputi potensi dan pemanfaatan energi, bauran energi, rasio elektrifrkasi, elastisitas energi, intensitas energi, pasokan dan kebutuhan energi, konsumsi energi per kapita, konsumsi listrik per kapita, dan cadangan energi. Potensi energi di Provinsi NTT terdiri dari energi fosil dan EBT. Potensi energi fosil di Provinsi NTT belum teridentifikasi secara optimal sedangkan potensi dan pemanfaatan EBT provinsi NTT sudah optimal seperti yang ditampilkan pada Tabel 4. * ro. I!dlhtor Trh!l 201r 2012 2013 20t4 2015 L Pnoduk Domcatik Rcgionar Bruto (Harga Konstan 2OlOl Miliar Rupish 46.334.12 4a.aa3.l a 5r.505,ro 54. t06,40 56.420,lo 2 Fertumbuhsn PDRts [HarEa Kor6tan 2OrO] 5,67U, 5.46!% 5,41. 5,O5"4 5,O2'% 3 PDRts F. Kapita Ribu Rupiah 9.7U)t6 ro.o30,9a lo.3!5.74 10.742.O1 | |.u)7.54 1 P.rtuEbullan PDRts D€r Kalite 3,62vo 3,4196 3,65% 3.32"/" 3,317" 5 Judlah Fcrduduk 4.776.485 4.871.227 4.953.967 5.036.897 5_ t20.061 5 Laju hrhrDbuhan Fenduduk Dcr Tahun ,k |,94% 1.9496 t -7016 |,67" r.65% 7 PEscntasc Fcnduduk t9.79'% 20,25v" 20.7vYo 2 r,l5 216,UYo a Jumlah Ruriah TsrrSSe I<T l.o34,oao I,056,590 1.060.45{) l.oaa,sao I,104,400 9 Ju6lah AnSgota p€r 4,62 4,61 4.67 4_63 4,62 lo Jumlah Rurnah Tangga Erkotaan RT 204-644;4 213.959,4 a 2r9-595,9 5 23O.2gS 7 239.414,40 ll Jumlah Rumah Tanaga F6dcaaan RT 829-435,5 7 842.630,5 a4t.254,O 454.345,3 3 464.945,60 Surnbcr: NTf Dalam Angla 2O12-2O16, diolah olch Tirn RUED-P NTl. &)* Q/s- @** An-r g;a* 8W' Page | 14 Tgb€l 4. Potcnsl drtr Petlrlrfrrtra E|rcrgl Baru Terterutaa Ptoyln3t MT Aehure 2O15 I{o Jcnl! Ercrgi PotcrFi lIlf,l trrp.dta. tcrpurng lf,Wl Pcm|!fartr.! l%l I Panas burni 629 12,s (PLNI 1,99 2 Air 53* ? Mini darr Miho Hidro 95 5,2 5,47 4 Bioenergi 240,5 I o,42 Surya 7 .272 7,43 o,1 6 Angin i0. 188 3,1'" 0,o3 7 Laut 5.335 0 Totrl 23.4t2,5 29,2s o,r2 Sumber: REUN (Perpres 22/2017),'RWTL 2OIA-2O22 *rHivos Project Potensi EBT yang baru dikembangkan di NTT baru sebesar O,l2Vo dari total potensi energi yang ada. Adapun potensi EEiT dari jenis energi air di NTT sebesar 53 MW yang diambil dari RUPTL dimana potensi ini hanya sebesar 8,5% dari total potensi yang tercantum dalam RUEN untuk kondisi Bali, NTT dan NTB sebesar 624 MW. Untuk jenis Bioenergi kapasitas terpasang sebesar I MW sampai tahun 2017 belum bahkan tidak beroperasi optimal karena pasokan bahan baku yang belum tersedia secara terus menerus. Potensi-potensi ini dijadikan dasar rencana pengembangan EB? da.lam RUED-P NTT yang dipastikan memadai untuk mencapai taiget bauran energi primer setinggi-tingginya sampai 2O5O bersumber dari EBT. Pengembangan potensi ini disesuaikan dengan rencana pengembangan potensi EBT dalam RUEN yaitu paling sedilat 23o/" dari total bauran energi primer pada talrun 2025 d.an paling sedikit 3lolo pada tahun 2O5O. fi* (l/*- 6*/ Q&*t 9)a * }lW- Page | 15 Adapun data indikator energi sebagai dasar pemodelan diambil dari berbagai sumber sebagai data kondisi saat ini untuk memenuhi minimnya ketersediaan data energi di Provinsi NTT. Meskipun demikian data-data kondisi saat ini yang disajikan dalam RUED-P NTT sudah memenuhi permintaan data minimum untuk menggambarkan kondisi indikator energi saat ini seperti disajikan dalam gambar- gambar dan tabel-tabel selanjutnya. . Sesuai dengan Gambar 2 dimana menunjukan besaran share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara dan Migas) untuk Tahun 2015. lfdd.sli M.ter di MidlrEr .In&$i T!*til rlddrsoi f.|yu a h|drsli Pdl d.tr K.rOs .|!ddi Pq* drl Kimi. r lnirsi S.rE dll l.{on I-otF .lrdrsi P.rd|rr[d l,ftrir aldridi lrifiy. Oembu 2. Share Louru.rart tlrtrll tater Jcnlr lndurtrl pclgoLh.! lt lPr bctubur du Utg$l Trhun 2('15 Sumber: BPS, 2016 Adapun konsumsi listrik yang dimanfaatkan untuk jenis industri pengolahan di NTT tahun 2Ol5 yaitu sebesar 17'233 MWh dirasalcan masih sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa industri-industri pengolahan diatas masih mengandalkan bahan bakar lain selain listrik sebagai salah satu sub-sektor andalan penopang sektor industri secara keselumhan, dimana porsi terbesar penyerapan konsumsi listrik dari industri tekstil sebesar 38,15% diikuti Industri semen dan non-log.rm sebesar 2},llo/o. Industri tekstil di kovinsi NTT hampir 80% t , m* A4,.- A;4 At;;*L e;",.-/ 9t@' Page I 16 dikategorikan sebagai industri kecil yang menjadikan penopang kehidupan rumah tangga. sedangkan Industri semen dan non-logam menepati urutan dua sebesar 20,11%. Industri semen tersebut jika dalam proses porduksinya tidak memperhatikan aspek produksi bersih maka akan menjadikannya sebagai salah satu kontributor besar terhadap emisi gas rumah kaca di provinsi NTT. o untuk sebagian konsumsi listrik baik dari pLN dan non-plN sebesar 817.010 Mwh seperti tertera pada Gambar 3 dimana konstrmsi listrik terbesar diserap oleh sektor rumah tangga sebesar 55% atau setara dengan 4s2-33o Mwh diikuti konsumsi sektor komersial yang meliputi serrtor swasta dan pemerintah sebesar 43o/o atau setara dengan 347.44T Mwh dan yang paling terkecil dikonsumsi oleh tndustri yaitu hanya sebesar 2yo atau setara dengan 17.233 MWh. r Konsumsi Ustrik sektor Rumah tanega (tvtwh) r KonsumE listrik sektor lndu*n {MWh) * Konsumsi listrik sektor komersial Ganbar 3. shcre Lonsumsi listril pLIv dan Iton-pLr per scktor produhlf Tahun 2015 Sumbcr: Statistik Kclistrikan ESDM. 2016 . Untuk penyediaan energi final dari pembanglit berbasis EBT dan non-EBT seperti ditunjukan dalam Tabel 5. &),* (X/s^ 6ry Ql)-* 9)*,u W Page | 17 Tabel 5. shate Produksl Listrtk dart EBT da! lor-DBT Provtnri NTT Tahua 2O15 I{o Jenis Pembaagkit MWh Persen I Mini dan Mikrohidro 13.796 t6q PLTP 32.885 4,O3 ? PLTU 1 17.3 13 14,36 4 PLTD 652.085 79,41 5 PLTS 930 0,11 Total a17.O 10 roo Sumber: Statisitk Kelistrikan ESDM, 20 t6 Mayoritas persentase berasal dari jenis pembangkit PLTD sebesar 8O7o atau setara dengan 652.085 MWh dan diikuti dengan jenis pembangkit PLTU sebesar I4o/o atau setara dengan 117'313 MWh dan sisanya dipasok dari jenis pembangkit lainnya termaksud EBT sebesar tidak lebih dari 6o/o dan jika diasumsikan bauran energi primer bersumber dari EEIT secara keseluruhan masih dibawah 2o/o dan nilai ini yang menjadi dasar pemodelan dalam RUED-P NTT. Sektor lldustri T.bel 6. lntersltas encrgl scttor ltrdustrl pengolehaa tahul 2Ol5 Satuan: SBM/Miliar RuPiah Jenls Industri (tanp8 batubata drunrg'.| Intensltas Industri Makanan dan Minuman Industri Tesktil Industri Ka1'u Industri Pulp dan Kertas lndustri Pupuk dan Kirnia Industri Semen dan Non Logam Industri Peralatan dan Mesin Indu stri 61,06 a7,aa to4.29 270,80 145,91 443,44 57,20 42.44 Intensitas energi sektor Industri masih cukup besar seperli terlihat pada Tabel 6 yang menunjukan intesitas tertinggi pada Industri semen dan non-logam sebesar 483,84 SBM/Milliar Rupiah. Angka fantastis ini cukup realistis dengan kondisi aktual dimana Industri semen dan non- logam sebagai industri dengan intensitas konsumsi energi yang tertinggi di NTT dengan minimnya sentuhan inovasi dan teknologi pada peralatan proses produkst yang pro terhadap efisiensi konsumsi listrik maka diperkirakan intensitas listrik yang dipakai dalam hal memproduksi hasil produk menjadi tidak bernilai ekonomis tinggi oleh * Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tim RUED-P NTf Q)'* tll* @*d qL* 9,* "a UW' Page | 18 karena modal yang dikelua-rkan cukup besar dibandingkan dengan pemasukan yang diperoleh selain proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Adapun nilai intensitas energi ini juga menjadi dasar dari pemodelan RUED-P N'ff . Seltor Trenroortacl Dengan kecenderungan lambatnya penyediaan transportasi massal yang memadai dan yang ramah lingkungan, sehingga memberikan kontribusi nyata penggunaan energi dari sektor ini terbesar di skala nasional yaitu sekitar 460/o dan jumlah tersebut terus meningkat sebesar 5,67o pertahun, sedangkan intensitas energi sektor ini tahun 2015 di level Provinsi NTT juga masih cukup besar. Adapun total per jenis bahan bakar yang dikonsumsi di Provinsi NTT tahun 2015 yaitu sebesar 2.999.723 SBM seperti terlihat pada gambar 4. . Prenium . Minyak Solar . Avtur . Awas . Biosolar . BBG GauDlr rt. Ecnclbrc Lolruani brhu brlrr rchor trmqrostrri FiJG . trhIl 2ol5 Sumber: Diolah dari BPH Migas Pertamina, 2016 Dari jumlah total yang dikonsumsi tersebut, jenis minyak solar adalah yang terbesar yaitu 6070 atau setara dengan 1.809.176 SBMdan diikuti premium sebesar 23o/o ata'u setara dengan 695.838 SBM dan Bio-solar 1l7o atau setara dengan 331.422 SBM dan diikuti oleh Avtur sebesar 5% dan lainnya dibawah 0.5%, dimana intensitas pengguna:rnnya masih cukup besar seperti yang tertera pada Tabel 7 yang didominasi oleh moda transportasi darat yaitu jenis kendaraan pengguna mobil jika dibandingkan dengan moda transportasi serta jenis kendaraan lainnya seperti seperti bus, truk, sepeda motor, pesa$'at terbang dan kapd. t 0.0190 @)*q,l& @* @*&a* 9W' Page | 19 Tabel 7. lntensitas eaergi seLtor transpottari tahua 2O15 Jenis Kendaraan Satuan Intensltas Energi Mobil - Premium SBM/Juta Pnp - I(m 294 - Minvak Solar SBM/Juta Pnp - Km 257 - BBG SBM/Juta Pnp - Km 324 - Biooremium SBM/Juta Pnp - I(m 294 - Biosolar SBM/Juta Pnp - Km 257 - Hybrid SBM/Juta Pnp - Km I62 - Hvbrid Biopremium SBMlJuta Pnp - Km I62 - Listrik SBM/Juta Prep - Km 88 Bus - Minvak Solar SBM/Juta Pnp - Km 4 - Biosolar SBM/Juta Brp - Km 4 . BBG SBM/Juta Pnp - Km 5 Truk - Minvak Solar SBM/Juta Ton - KM 175 - Biosolar SBM/Juta Ton - KM t75 - BBG SBM/JutaTon - KM 209 Sepeda Motor - Premium SBM/Juta Pnp - Km I.O76 - Biopremium SBM/Juta Pnp - Km I.O76 - Listrik SBM/Juta Pnp - Km 323 Pesawat dan Kapal - Pesawat Penumpang SBM/Juta Pnp - Km 145 - Pesawat Barang SBM/Juta Ton - Km 79L - Kapal Laut dan ASDP SBM/Miliar Rupiah 322 Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan hasil analisis Tim RUED-P NTT Besaran nilai-nilai tersebut menjadi dasar pemodelan dalam RUED-P NTT dengan mempertimbangkan data makro sektor transportasi lainnya. Menyikapi fenomena konsumsi bahan bakar ini maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam menetapkan sasaran-sasaran kebijakan dengan tduan mendorong dan memberikan ruang yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan peran angkutan umum, pening!<atan kinerja lalu lintas dan peninglatan lmalitas linglmngan melalui paling tidak penerapkan program-program unggulan pada transportasi perkotaan. * 6iD, * * Q!6r* @,ngt 6*"1 9)a ^a )VW- Page | 20 Sektor Rumah tangga Indikator energi melalui pendekatan sektor rumah tangga salah satunya bisa dilihat pada Tabel 8 yang menunjukan rasio konsumsi listrik antara perkotaan dan perdesaan yaitu sebesar O,44 dimana nilai ini yang dipakai dalam pemodelan yang juga memberikan arti adanya gap yang besar dalam pemanfaatan energi final listrik dalam berbagai aspek. Tabcl8. Resio konsurnsi ustrik antara Kota dan Desa Tahun 2015 Hal ini tentunya berdampak pada tinggrnya intensitas energi yang digunakan oleh rumah tangga perkotaan yang berbasis non-EBT yang tidak ramah lingkungan dan memberikan porsi emisi gas rumah kaca dari sektor ini cukup tingg. Konsumsi listrik terbanyak digunakan untuk penerangam, pendingin ruzrngan, refrigerator, televisi, rie ooker serta peralatan yang menggunakan listrik lainnya. Sektor Komersll Konsumsi listrik sektor komersil yang terdiri dari Pemerintahan dan swasta termaksud pihak sosial dan penerangan jalan seperti terlihat pada Gambar 5 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukan tren semakin menurun, akan tetapi intensitasnya masih cukup tinggt seperti ditunjukan pada Tabel 9 khususnya konsumsi sektor Pemerintahan yang dipakai banyak untuk keperluan penerartgan dan pendingin udara yang tidak efisien dalam penggun€an energi yarlg berbasis fosil. Sumber: Susenas 2O16 6D'** Q,(* 6,-yi 0tr;-"t' (%d* W Page | 21 a9,986.36 Satuan: SBM 68,085.18 65,80,+.06 82,111.56 83,061.15 79,332.83 20lo 20tt 20t2 2013 2014 2075 Grmbar 5. Totrl Lonrumd cncrgl tckor Lomcrrll Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan hasil anatisis Tim RUED-P NTT Tabcl 9. IDtcrslt r etergl 3eltor Lomcr3l..l tahun 2015 J€lis Pereletrlr Satuan Intcnsitas Energl Pemerintah Peralatan Listrik - Penerangan - Pendingin Udara - Sistem Transport - Lainnya Sseste Peralatan Termal - Gas Bumi . LPG - Minyak Solar - Minyak Diesel - Minyak Tanah - Biomasa - Biosolar Peralatan Listrik - Penerangan - Pendingin Udara - Sistem Transport kwh/M2 kwh/M2 kwh/M2 kwh/M2 SBM/Miliar Rupiah SBM/Miliar Rupiah SBM/Miliar Rupiah SBM/Miliar Rupiah SBM/Miliar Rupiah SBM/MiIiar Rupiah SBM/Miliar Rupiah MWh/ Miliar Rupiah MWh/Miliar Rupiah MWh/Miliar Rupiah 23 47 3,0 12 o,4 o,4 1,0 o,o 0,1 o,4 I,O t,4 3,0 - Lainnya MWh/Miliar Rupiah 0,3 Sumber: Diolah dari berbagai sumber - Hasil analisis Tim RUED-P NTT Tingginya konsumsi energi da-ri sektor Pemerintahan diakibatkan pener€rng€rn baik penerangan jalan dan sosial yang hampir seluruhnya f q)* Ol',.- q;*d @L.t e;",.,.. : tYW- Page | 22 merU'adi tanggung jawab Pemerintah. Sektor lainnya yang kemungkinan besar mengkosumsi energi yang cukup banyak adalah sektor transportasi secara teknis untuk sistim transportasinya dengan asumsi lain untuk penggunaan transportasi laut untuk penangkapan ikan serta keperluan lainnya. 2.2.3. Iaditator Llugkungen Indikator lingkungan dalam RUED-P NTT juga mengacu pada indikator yang digunakan dalam RUEN sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Indikator lingkungan hidup yang digunakan adalah emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menitik beratkan pada emisi GRK per kapita dan emisi GRK per PDB. Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 10. Tebcl 1O. ht t crr Runrh Brce drrl &Ltor hcrgl Trhua 2013-2014 Ifo. IadlLetor Setuea 2013 2{)t4 f Emisi GRK Juta Ton COz 2,197 2,194 2 Emisi GRK per Ton COzeq./Kapita O,44 O,45 Kapita 3 Emisi GRK per Ton COzeq./Juta O,O4 O,O4 PDRB Rupiah Sumber: RAD-GRK Prov. NTT, 2012 Nilai besaran emisi GRK dari selrtor energi tahun 2073 dan 2OL4 diambil dari asumsi peningkatan emisi tahuan sebesar 4.5o/o per tahun (setengah dari peningkatan rata-rata nasional) atau setara dengan 988 Ton COzeq. per tahun dari tahun dasar 2010 dan ta.hun target 2O15 sebesar 2,2 Mton COzeq. sesuai dengan nilai RAD-GRK Provinsi NTT yang akan dipakai sebagai dasar pemodelan- Asumsi kenaikan dari tahun dasar ini hanya berlaku untuk menentukan nilai emisi GRK selama 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2010 sampai tahun 2Ol5 dan nilai setelah itu bergantung pada hasil pemodelan. Adapun kenaikan sebesar 988 Ton COzeq. ini secara realistis berasal dari sektor transportasi dan pembangkit listrik oleh karena penggunaan energi fosil BBM dan batubara. Sama halnya dengan skala nasional, emisi GRK per PDRB berlaku konstan dimana peningkatan emisi GRK Provinsi NTT pada tahun dasar tersebut sebanding dengan peningkatan pertumbuhan PDRB sehingga mengindikasikan bahwa emisi GRK berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dengan tinglat efisiensi emisi yang rendah. @w 1lx- 6,'ryt 6)* 6P)a * !hW' Page | 23 2.3. KONDISI EITERGI DATRATI DI MASA MENDATAITG Proyeksi pemodelan energi dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan:
1.Sasaran-sasaran yang diamanatkan oleh KEN dan tertuang dalam RUEN seperti yang terllihat pada Tabel 11;
2.Rencana pengembangan energi dari institusi terkait dan masukan dari pemangku kepentingan seperti Organisasi Perangkat Daerah terkait, PT. PLN, Perguruan Tinggi, maupun LSM dan masyarakat umum dengan memperhatikan prediksi pengembangan teknologi di masa yang akan datang n€rmun tetap disesuaikan dengan kondisi lokal Provinsi NTT;
3.Perkembangan kondisi saat ini yang meliputi indikator sosial ekonomi, indikator energi, dan indikator ling!<ungan hidup- Selain mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut di atas, proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi juga dibuat dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (best pradicel dari kajian, publikasi resmi, dan/atau realisasi program dan kegiatan. Tabel ll.Integnsi Sasaran-3asenn yang diemanrttan delan KEtrt dengen Proyelst Kondtct RtttD'P IITT k No Sereran Setuaa 201S 2Cr2') xrzs 2050 RUED I(EI| RI'EI' xtr RUED XEtr RI'ED KEIf I Penyediaan ene-rgi orimer Juta TOE t t,7 2,6 > 400 8,3 >1.000 2 Target bauran enerpi

a.EBT o/o 2 10 24 >23 39 >31
b.Minyak bumi o/o 94 67 54 <23 3l <20
c.Batubara o/o 4 l4 t2 >30 16 >25
d.Gas Bumi o/o I 8 10 >22 l4 >24 3 Penyediaan pembangkit tenaca listrik GW o,2 o,58 4,94 > l15 4,24 > 430 4 Rasio cle-ktrifikssi o 58,67 85 70 loo loo roo 100 100 5 Pemanfaatan energi primer oer kaoita TOE o,18 o,30 o,43 1,4 1,O2 3,2 6il,*,- Q,/m* 6,-yt 6ioo6 @l*i,ru 9{'W- Page | 24 6 Pemanfaatan energi linal per kaoita TOE o,l5 o,2r o,25 o,55 7 Pemanfaatan fistrik per kaoita K\T/h 400 800 1500 2.500 2.t49 7.OOO 8 Elastisitas energi firral l, r9 I,l9 o,74 <1 o,65 <l 9 Trea intensitas energi final o/o 3,16 r,20 1,79 lo/o per tahun -2,O1 Lo/oper tahun 10 Rasio Paggunaan gas rumah tanssa o/o 85 Sumber: RUEN, Perpres 22/2017 dan Proyeksi energi NTT (pemodelan Nilai Absoluet) Berdasarkan target bauran energi pada Tabel 11, terlihat bahwa KEN mengamanatkan agar pengembangan energi di prioritaskan pada pengembangan EBT sehingga porsi EBT pada tahun 2o25 paling sedikit menjadi 23% sedangkan pada tahun 2050 paling sedikit mencapai 31Yo dimana melalui hasil pemodelan REUD-P NTT mampu memenuhi amanat target antara 24o/o dan 39Vo di tahun 2O25 darr tahun 2O5O. Sama seperti EBT, gas bumi juga diamanatkan oleh KEN untuk dimanfaatkan secara optimum sehingga mencapai minimal 22o/o di tahun 2025 dan paling sedikit 24o/o di tahun 2O5O, melalui hasil pemodelan REUD-P NTT mampu berkontribusi dalam pemenuh€rn sasaran tersebut pada tahun 2025 penggunaan gas sebesar 10% dan mencapai 14Yo pada tahun 2O5O atau naik drastis sekitar 75% dari tahun 2O2O. Di sisi lain, KEN mengamantkan ag€rr pemanfaatan minyak bumi dapat diminimalkan sehingga porsi bauran energi dari minyak bumi pada tahun 2025 paling banyak 25%o dan pada tahun 2O5O paling banyak 20o/o. Sejalan dengan sasaran KEN tersebut, RUED-P NTT dengan mempertimbangkern aspek fasilitas pendukung pembangunan yang menggunakan Minyak bumi masih tinggi dan butuh waktu untuk menyesuaikan transformasi fasilitas pendukung pembangunan tersebut, sehingga maksimal penurunan persentase penggunaan minyak bumi dari bauran energi daerah pada tahun 2A2O dan tahun 2050 sebesar 54V" dart 31% dimana loncatan penurunarn * 64),** Wo*'6'-gt @ioot Qy'I*i,a }VW- Page | 25 penggunaan minyak bumi yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 94o/o. Secara keseluruhan KEN mengzrm€rnatkan bahwa setelah EBT dimanfaatkan secara maksimum, gas bumi digunakan secara optimum, dan minyak bumi dimanfaatkEul secara minimal, kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batubara oleh karena cadangan batu bara di Indonesia masih tergolong besar. Sejalan dengan KEN, RUED-P NTT telah memberikan sasaran kontribusi penggunaan batubara dalam bauran energi daerah naik l2oh dari tahun 2025 menjadi 160/o di tahun 2050. Kenaikan ini dianggap cukup signilikan jika mempertimbangkan potensi batubara di daerah Provinsi NTT yang hampir tidak teridentifikasi. Dalam RUED-P NTT kontribusi bauran energi dari Gas bumi meningkat dari 4o/o di tahun 2015 meningftat menjadi t2o/o di tahun 20125 dan terus meningkat menjadi 16% ditahun 2050 sejalan dengan potensi gas bumi yang cukup besar. Peningkatan ini cukup besar jika mempertimbangkan penyiapan fasilitas pendukung penggunaan Gas bumi ini. RUED-P NTT untuk rasio eletrilikasi meningkat menjadi LOOg/" setelah tahun 2O2O sejalan dengan KEN melalui upaya signifikan ditunjukan pada tahun 2O2O sebesar TOVI meningkat 160/o dari tahun 2015 sebesar 58,67Vo. Dalam RUED-P NTT untuk pemanfaatan energi primer perkapita masih jauh dibandingkan dengan KEN oleh karena penyiapan fasilitas pendukung yang membutuhkan investasi besar dalam pemanfaatan dan pengembangan energi primer. Namun demikian pening!<atan ini mening!<at tajam dari O,18 TOE di tahun 2025 menjadi 1,02 TOE di tahun 2050. Jika dibandingkan dengan pelnanfaatan listrik per kapita, dalam RUED-P NTT di tahun 2025 sebesar 1500 KWh dan di tahun 2O5O hanya mampu naik sebesar 2.1+9 KWh atau sebesar 70% dari target KEN sebesar 7.OOO KWh di tahun yang sama. ffi*r- (l'6n* 6'-y 6*t @a,* W- Page | 26 2.3.l.Strulrtur Pcmodclaa da! Asunal Dasrr Struktur model yang digunakan dalam perangkat lunak pemodelan terdiri dari asumsi dasar. kebutuhan. transformasi. dan sumber dava sebagai berikut:
1. 1.Asumsi dasar yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan beberapa asumsi dasar lainnya dalam kurun tahun 2015-2O50. Asumsi dasar ini digunakan untuk menyusun proyeksi pemodelan kebutuhan energi. Asumsi dasar yang digrrnakan dalam pemodelan terbagi atas:
a.Demografi yang terdiri atas: . Populasi r Pertumbuhan populasi . Urbanisasi . Jumlah rumah tangga . Jumlah anggota rumah tangga
b.Ekonomi makro yang terdiri atas: o Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) . Pertumbuhan PDRB o PDRB per kapita o Pertumbuhan PDRB per kapita Tebel 12. Demogtafl I Poprhsi noaiprcl Pqe 5,l2e.l 5,201.0 5J19.3 5J71r 5,{.t t 5-r$.t 5,n1.! (116.5 6t44.1 u06J t 30aJ I huld|| lopJd t.6 t.6 1.6 1.6 v t.6 l_r 1.1 IJ 1.3 IJ 3 21.5 ttl tt? 13.2 t0.? 3.r.6 I h.ldRDrt Itt nort4tl l.ltn{ I,l3!.0 1.156.2 1,110.9 lJ15.2 uJr0 lJr3.6 lJsa.9 lJ70-{ 1.69t.0 rp6e.r ItDblfrclh RrD.l T[ttr P,o|tt .t6 .t6 t.6 .t,6 {.5 .l*{ ,l_{ t,{ {J 1.2 @-*a/r* 6*"yt @atgk s t\W' Page | 27 Tabel 13. Ekononi Makro Beberapa parameter/indikator yang digunakan dalam membuat asumsi dasar di atas adalah sebagai berikut: - Angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2O1A - Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 atas dasar realisasi tahun 2015 Provinsi NTT dan secara nasional - Pertumbuhan ekonomi tahun 2OL6 berdasarkan APBN tahun 2076 dan APBD NTT tahun 2076 - Pertumbuhan ekonomi tahun 2OI7-2OI9 RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi NTT 2018 - Pertumbuhan ekonomi tahun 2O2O s/d 2O5O: asumsi dalam KEN dan BAU. berdasarkan tahun 2013- berdasarkan
1. 2.Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial, dan energi lainnya;
2. 3.Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak;
3. 4.Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi. Secara lebih ringkas, struktur pemodelan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini. I 'DRB tuilliw Rwidl 56t &.1 {{J 6t.5 73.1 7&0 ll0.{ 157.2 210.7 t0t5 561.t / tltuhll TNE lt 5.0 6J L{ 6.5 57 a3 ?( 1,2 fJ $ 6.0 3 'I)f,BPtrKrpi& Yilliul fusirt lLl ll.6 tL2 Ll 13.{ t{.0 lu 2l-{ 3t.l {Lt 5't.6 .l lfltubrh lDlSPerKrd[ rh 3J .t6 4.7 4J 4.9 t0 5.9 t? t{ 5.1 {,6 &* (r(n- 6,-9r Atri^t 94a* 9lgT Page | 28 ffi, -**u IlDr lpcrftdlbo pIDD f rmrcrupt. Prrtufrlet PDBprrkepite I foerteO Pertumboian PoprfrC lUrb.Ditri lfurteh nlrl Tel1gr Tnnported lr"o.a* der beleo b*u I f,rueh le4gr I focttrt I S*aortrU-re P:obenrr-rt [srrik I m.ry sfuFh l Kilug 3rs br-r rrfrestrufrtsr hilnyr | ,"ocs I orn n* a\Potcusi Cedergen dro prodnksi E"rgi J.iru : Iliayekboni I Ger b.-i I n t" Urre I fff EFtilllnnld f,ku* Gambar 6 Struktur pemodelan RIITD-P I|TT Catatott: Gambar 5 odalah struktur pemodelan secara nasional.I(lursus unhtk prouinsi NTT, dengan melihat potensi gang ada sampai saat ini, maka TIDAK mempertimbangkan kilang mingalg bafitbara, produksi LK, produlcsi DME, serta beberapta produlcsi lainnga- 2.3.2.Hasll Pemodelan RIIEII.P I|TT 2.3.2.l.Kebutuhan dan Pasokan Energl Dengan mengacu kepada sasaran KEN yang tertuang dalam RUEN dan kondisi lokal Provinsi NTT, dilakukan pemodelan dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada gambar 7 berilnrt: * 91)*- Q'/s'* 6,,oyl Snoa ffia,o tlW Page | 29 TiA t,Eenmn$t rro R_{,:rsFoR\L.r f rcndoneatian Pasokan I Trandomasi I Ernrgl Final t E@ L'irrik 0,75 1il Gis O,1!, 11 BBM 1.(D 62 Batubora O(I, 5 ET Lalnqa q14 I Totol L76 1m Kebutuhan I E@ TransPortaEl 1,20 68 lrdustrlt 0,05 3 Rumah tarElp 0,4{) 23 Koncrsll O,O5 3 Sektorlalnnle O,O5 3 Totsl 1.76 xn nermabud HEn b*u oPl Mrot + T I PembsngkitE8l O.54Gw Pembangllt Fo6ll O,i() GW Ganbar 7. Hasll Pemodelan Kebutuban dan Pacokan Energl Provinsi IITT Tahun 2025 Hasil pemodelan kebutuhan energi final pada tahun 2025 diperkirakan mencapai L,76 MTOE dengan sektor transportasi merupakan pengguna terbesar energi final yaitu sebesar 687o, selanjutnya diikuti oleh sektor rumah tangga sebesar 23%. Adapun Sektor Industri (termasuk untuk bahan bakul, sektor komersil dan sektor lainnya menggunakan energi final masing-masing sebesar 39o. Hasil pemodelan pasokan energi primer pada tahun 2o25 mencapai 2,60 MTOE. Proses transformasi atau perubahan dari energi primer menjadi energi final menyebabkan berkurangnya volume energi dengan efisiensi sebesar 680/o- F'ngka ini cukup optimistis karena telah mempertimbangkan faktor peningkatan telmologi. Hasil pemodelan untuk bauran energi primer Provinsi NTT pada tahun 2025 sudah sesuai dengan KEN, yaitu EBT minimal 23o/". Adapun untuk tahun 2050, proyeksi kebutuhan energi final mencapai 4,01 MTOE dan pasokan energi primer mencapai 8,3O MTOE. Rincian bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun 2O5O dapat dilihat pada Gambar 8. O[),*- (7(w 6- r*j,' QJin't @ti"i,,a g{W Page | 3O Pmlan a Transfoffii I EreqiFiml I E LtrEk 1 25 G.s qB 20 B0lvl t21 31 8*ubara O,X I ETLrlnnya 0,60 15 Toral 4,01 1(x) Tobl irrl l{n 'tmr*d arctnitu r d- tudl- t[|p 0,25 MlOf f,ebutuhEtr a T'.Ggortld' lrducrl furn htrg!' IanctCl satorblmf @ t97 49 0,76 19 ol8 22 o21, 5 o2o 5 + I I Pemb.nttftEBT 2,24GW Pembaqkh Fcll 2.O1GW Gambar 8. Hasll Pemodelan Kebutnhan dan Pasoke! tnergi Provtnst I|TT Tahun 2O5O Seperti halnya pada hasil pemodelan tahun 2025, sektor pengguna energi linal terbesar pada tahun 2050 adalah sektor transportasi dengan porsi 49o/o dan sektor rumah tangga sebesar 22V". Selanjutnya diikuti oleh sektor industri sebesar 19%. Selrtor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor komersial dan sektor lainnya masing-masing sebesar 57o. Untuk kebutuhan energi final Provinsi NTT masih didominasi oleh sektor transportasi dan rumah tangga dengan total kebutuhan yaihr sebesar 10.953 Ribu BOE (bareI oil eqttualent) pada tahun 2025 dan sebesar 32.031 Ribu BOE (barel oil eqiualentl pada tahun 2O5O seperti terlihat pada Gambar 9. 9I)*- Qbo, @*,y, @*t @)'a* 91/W Page | 31 r 31 14 16 39 Mlrry.k Buml 66buml Estub!rs Err L16 1.33 324 - 35,000. 30,(I)o. 25,(m. 20,(m. $,m. 10,m0. 5'(ln. I dr €n€rEi r Sekto. tainqa a XorfErsial a Rumah Tan88a r Tr.nsgortai I lndlEtri BA. 171. 2n. 28€. 370. 67 . 5&1. 177 .
4. 257.:}3a. ,|63- 671. 971. 1,39L 1959. 2,719. 9a1. 2,L9n' 3,232. 41a7. 5,3:18. 6,65& 8,165. 9,74L.
5. 1962.5334. 6,711. 8,329. 10,129. 12,181. 145,18. 17,293.
6. 177.233. 325- ,158. 633. 862- 1,15,0. I,S20. Gambrr 9. Ile:tl Pcnodclel Kcbutuh.D Encrgt Ftld Pcr rcltot Kebutuhan energi Provinsi NTT paling banyak oleh karena mobilitas masyarakat yang setiap tahun semakin produktif yang ditandai dengan pergerakan tren permintaan energi sektor transportasi yang besar disertai dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat dimana kebutuhan energi sektor rumah tangga juga meningkat pesat setelah permintaan dari sektor transportasr. Diharapkan pasokan energi primer EBT khususnya dari Panas bumi yang mempunyai potensi cukup besar di Provinsi NTT selain diserap oleh sektor rumah tangga akan diserap juga oleh sektor industri serta sebagian kecil untuk sektor produktif lainnya melalui sub sektor yang diagregat seperti pertambangan, konstmksi, dan perikanan tangkap sebesar 5% dimana konsumsi terbesar dipasok untuk perikanan tangkap dengan komposisi tren kebutuhan energi per jenis dari EBT dan non-EBl, namun jenis premium akan menurun kecuali minyak solar. Sedangkan kebutuhan energi final &; * Ah,'- 6ry 6** &a* 919.4' Page | 32 2015 2020 perjenis menunjukan tren yang berpihak pada KEN, dimana tahun 2025 bauran energi frnal perjenis masih didominasi oleh minyak dan gas dan porsi EBT cukup kecil dan pada tahun 2025 dan pada tahun 205O meningkat drastis seperti ditunjukan pada Tabel 14. Tabcl 14. Hacll Pcnodchn Kcbutnhen Eacrgt Flnal PcrJentr Listrik Gas Bu-hi Preoiu.|! Avhrr Minyak Tanah Minyak Solat Minyak B€kat LPG Batubara Avgas BioSolar BioPrerniutl MinyaL Diesd BioBasa Komersial Bioavtur 597 39 t.990 311 83 I 539 99 o,2 o I 1.431 254 1.7a9 t.241 1.o29 126 o,2 976 929 o 2342 611 794 295 I 6 I t14 t7l o,2 2001 2347 o 49 295 3.391 853 aa3 336 I 1a 6 1.t71 242 o,2 3.300 2.815 o 4.738 l t64 934 354 0 13 1.219 336 0,3 4.036 3.247 o 6.389 1.554 960 327 o 9 1.259 462 o,3 4.888 3.660 o 134 |.307 9A 62tJ 70 504 26 35 00 8.405 10.750 2.038 2.622 950 907 223 0 00 40 44 1.289 1.314 620 422 0,3 0,4 5.861 6.960 4.065 4.473 oo 186 249 2.OO7 3.001 Satuan: Ribu Barel Al Eq. Peningkatan kebutuhan energi final per jenis bahan bakar di atas masih didominasi oleh jenis energi listrik dan premium yang selaras dengan kebutuhan energi final persektor. Kebijakan transformasi energi primer untuk transportasi perlu mendapat perhatian pemerintah nasional dan daerah }<trususnya transformasi premium dan solar menjadi bio-premium dan bio-solar guna mendukung KEN, selain itu transformasi pembangkit listrik untuk kebutuhan rumah tangga perlu mendapat perhatian penuh A)*4&- q-rOl)-*@Lt*W' Page | 33 pemerintah khususnya keberpihakan terhadap pasokan energi primer EBT melalui upaya-upaya strategis pengelolaa.n energi daerah guna mendukung KEN. Adapun kebutuhan energi frnal listrik untuk memasak menunjukan tren yang baik untuk daerah perkotaan. Hasil pemodelan tahun 2O25 penggunaan listrik untuk memasak sebesar 92,57 Ribu BOE perkotaan. Sedangkan untuk tahun 2O5O penggunaan listrik untuk memasak sebesar 348,72 Ribu BOE pada daerah perkotaan seperti terlihat pada Tabel 15. Trbcl 15. Hl.ll Pcnodcle.l Kcbutrrhen Ettcrgi nhd Ltrtrtt uatul Icmerrl Perkotaan 15,40 47,03 92,57 125,57 169,44 219,66 2a2,8O 348,72 Kualitas hidup masyarakat perkotaan semakin baik oleh karena pemanfaatan energi listrik khususnya untuk memasak dimana memerlukan upaya atau dorongan dari pemerintah untuk mempercepat pengguna.rn listrik untuk memasak, hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap energi listrik semakin tinggi dengan harapan penggunaan sumber energi primer untuk pembangkit listrik dari EBT guna menekan tingkat emisi GRK yang cukup signifikan kontribusi dari aktivitas memasak di daerah Provinsi NTT. Seperti halnya penggunaan energi akhir terbesar dari sektor transportasi, dimana hasil pemodelan penggunaan mobil dan motor listrik masing-masing untuk tahun 2025 sebesar 1,9O% dan 1,55% dan meningkat menjadi 3,16% dan 2,59'yo di tahun 2O3O dan terus meningkat menjadi 9,33o/o dan 7 ,650/0 di tahun 2O5O seperti ditunjukan dalam Tabel 16 dan Tabel 17. Hal ini memberi arti * Satuan: Ribu Barel Oil Eq. Q)* tX,l* @*.} AE-a @*** 9lW' Page | 34 untuk bahwa penggunaan listrik untuk kendaraan secara optimal mampu menekan peningkatan emisi GRK selain meningkatkan kebutuhan listrik per kapita dimasa mendatang sesuai target KEN. Tabel 16. Hasil Pemodelan Persentase Pcnggunaen [obil Lbtrtt 16964 7l Satuan: Ribu Barel An F4. L97 300 438 Listrik O .OO%o 0.630/o L .9oo/o 3.l6Vo 4 .53o/o 6.010/o 7 .600/o 9 .33Vo Gas Bumi 32r 428 560 722 Premium 978 619 650 657 Minyak Solar BioSolar r24 156 193 237 247 BioPremium 992 r.243 I.524 1.843 2.199 2.590 Tebel 17. Harll Pemodelan Pereentesc Penggunaen totor Ligtrik Listrik O.OOo/o O.I8o/o 1.55% 2.59o/o 3.72Yo 4.94o/o 6.260/" 7.690/o Satuan: Ribu Barel An ES. r671381095127 Premium 972 835 358 376 251341 BioPremium 1.343 1.547 1.682 7.754 r.774 1.755 Untuk merealisasi target KEN dan RUED-P NTT melalui perkiraan hasil pemodelan, diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah yang mendorong investasi di bidang infrastruktur jalan darat selain dibutuhkan riset dan pengembangan baik di daerah dan di tingkat pusat berkaitan derrgan kesiapan dan kehandalan kendaraan listrik di masa mendatang. Merujuk hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi daerah Provinsi NTT, lebih lanjut dalam struktur pemodelan transformasi energi yang mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penggunaan sendiri dan rugl-rug untuk proyeksi penyediaan kapasitas pembangkit listrik dengan didasari pada beberapa asumsi khusus seperti tren populasi, pertumbuhan ekonomi, rasio elektrifrkasi dan konsumsi listrik per kapita. 6il,* 4(pr" @, ry &*[ 9-a',a 9lgT Page | 35 2015 20z0 2023 2030 2035 20,40 2045 2050 r22 377 2015 20/20 2025 2o3o 2035 20,40 20,45 2050 369 Dalam KEN, sasaran utama pemenuhan penyediaan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 115 GW dan tahun 2050 sekitar 43O GW. Dari hasil perhitungan pemodelan RUED-P NTT, penyediaan pembangkit listrik tahun 2025 diperkirakan sebesar O,94 GW dan tahun 2O5O diperkirakan sebesar 4,24 GW. Hal ini berarti RUED-P NTT sejalan dengan KEN dimana kenaikan penyediaan pembangkit listrik dari tahun 2A25 ke tahun 2O5O sebesar kurang leblh 77o/o. Proyeksi pembangUnan tenaga listrik dapat dilihat pada Gambar 1O. 4.00 3.50 3.00 2.50 2.OO 1.50 1.OO 0.50 o.oo 20r5 zo20 2025 Gambar lO. Hastt Pemodclan Penyediaan Kapesttas Ltstril Tahun 2O15-2O5O Porsi energi fosil dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik terus dikurangi. Berdasarkan kapasitas terpasang pembangkit listik, porsi pembanglit fosil pada tahun 2015 sekitar 93,387o dan akan diturunkan menjadi 42,73o/o pada tahun 2025 dan 48,587o pada tahun 2O5O, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 18. @ 4.50 T ffi* Q'6tn @rrry 6*t g-'rrrt ItW Page | 36 Tabel 18. Hasil pemodelan Penyedlean Kepasitas Listril Tahun 2O15-2O5O o.o1 o.24 o.ff o-72 0.99 1.34 t.77 2.24 6.62Vo 42.O5o/o 57-O3o/o 52.28o/o 5l.360/o 51.50% 51-80o/o 5I-42o4 Fosil 0.18 0.34 o.40 o.64 o.90 t.20 1.57 2.Ol 93.38 o/o 57.95/" 42.97oh 47.7T/o 48.&o/o 48.50% 48-20o/o 48.58% Total O.19 O.St O,94 1.36 1.t9 2.# 3.33 Catatan: EBT termaksud gas dan biomasa sehingga persetasinya meningkat Pada tahun 2O3O porsi antara pembangkit EBT dan pembangkit fosil mengalami kondisi statis yang mengindikasikan bahwa kondisi pembangkit yang mempengaruhi ekonomi berjalan stabil dimana besaran pembangkit EBT telah mencapai titik optimal dari segi pemanfaatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh prediksi ekonomi Provinsi NTT yang perlu diberikan perhatian yang lebih serius melalui kebijakan yang lebih berpihak secara uniuersinl menuju ekonomi hrjau dan pola konsumsi berkelanjutan (sustainable @nsumption) yang perlu terrs digiatkan melalui promosi besar- besaran dalam pemanfaatan EBT sebagai penggerak ekonomi Provinsi NTT. Akan tetapi bauran pembangkit tistrik EBT dan fosil bisa dikatakan cukup baik dimana porsi fosil semakin berkurang dan EBT semakin bertambah seperti ditunjukan pada Gambar 11. fl),*- Qlpror, @r-yt Qrtn* @"arra )l'W Page | 37 Pembangkit 2015 ?'O2O 2A2S 2O3{l 2(}35 2O.tO 2(N5 2060 I t 4.s0 ,[.00 3.SO 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 "t_t rAIl (Xhers ,,, PLTD Minyak IPLT Panas Bumi-PLTP IPLT Bayu-PLTB r PLTU Baubara r PLTD Biosolar rPLT Biomasa IPLT lnut .,r PLT Mesin GaS-PLTMG r PLT Mini_Milcorhidm I PLT Surya-PLTS Gambar 11. Hasil Pemodelan Penyedlaan Ilapesltes PenbengHt Ltstril Tahun 2O15-2O5O Namun demikian dikarenakan proses transformasi energi yang membutuhkan investasi yang besar dan didorong dengan kebijakan terhadap EBT yang semakin diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan energi primer melalui dorongan KEN melalui kementerian terkait secara terus-menerus sehingga proyeksi pada hasil pemodelan bauran penyediaan kapasitas pembangkit listrik tahun 2025 sebesar 9,93/0 dari EBT; 47,loo/o dari gas; 8,3op/o dari minyak dan sisanya dari kontribusi batubara sebesar 34%. Sedangkan pada tahun 2050 porsi bauran pembangkit listrik dari EBT meningkat tajam sebesar 33,760/o; gas sebesar 3O,26Vo; minyak 3,47o/o dan sisanya diisi oleh batubara sebesar 33,18% seperti terlihat pada Gambar t2. 6t,*- Q/d"^ 6,*y QtrLol. 9k,* }fW- Page | 38 tilftwl I EBT I Gas r Minyak r Batubara Genber 12. Hrstl Pcnodelea Eruna Pcaycdleea K.pr.lta. Pcobragllt Ltstrft Trhua 2OI5-2O5O Peningkatan tajam sesuai target KEN khususnya antara tahun 2040 sampai tahun 2050 dimana diasumsikan pada tahun-tahun tersebut perkembangan teknologi pembangkit sudah sangat baik khususnya pembangkit dari EBT dan disertai dengan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi EBT namun demikian masih sekitar 33,18% pasokan penyediaan kapasitas pembangkit listrik masih dari batubara. 2.3.2.2. Peauruaatr Drnptk Emlrl Gee Rumab Keca Sektor pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi. Proyeksi emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 37,1Mton COz eq- atau setara dengan 4o/o dari total emisi nasional dan besaran emisi GRK per kapita adalah 6,20 tCOz eq. sedangkan untuk tahun 2050 emisi GRK sebesar 172 Mton CO2 eQ. atau setara dengan 9Yo dari &w ALt- @'.,tt 6i-.t @i"a,s !tW- Page | 39 78.37% 15.01% 2015 total emisi GRK nasional dan besaran emisi GRK per kapita adalah 2O,78 tCOze eq., sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13. 180 160 140 120 100 80 60 ! Industri Trarlsportasl r Komersial r Pemban8kit LisEik :r RuDab Taqta r S€ktor Lainr!6 {{t zo o- 2015 crmbar 13. EElrl G.! Rum&h Kacl Proyhd llffT Tlhun 2ol5-2o5o Hasil pemodelan pencapaian sasaran KEN akan memberikan dampak penurunan GRK secara signifrkan apabila dibandingkan dengan BAU. Penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 9o/o dan pada tahun 2O5O hanya mampu sebesar 11% dimana kedua skenario tersebut sudah memperhitungkan emisi GRK kontribusi dari pembangkit listrik, sebagaimana dapat rl'ilihat pada Gambar 74. @)* t|,l* @-V Qli* 9)a* %99- Page | 40 Satua n: Mton COZe ilton CO2eq. 350 atr _.!!_____-L Genber 14. Pcnuruarl EEfut Gr3 Ruaah Keca Provl!3t I|TT Tehu! 2015-205(, Penurunan emisi GRK disebabkan oleh empat faktor kebijakan nasional: pettdm4 diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi EBT dan mengurangi porsi energi fosil; keduc, pemanfaatan teknologi batubara bersih (clean coal technologgl untuk pembangkitan tenaga listrik; ftet{gc, substitusi penggunaan energi dari BBM ke gas bumi; dan kcetnpa'l pelaksanaan program konservasi energi pada tahun-tahun mendatang. Penumnan emisi GRK sudah sejalan dengan Intended. Nationallg Determined Contribution (INDC) Indonesia yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk turut mendukung upaya pengendalian peninglatan suhu global rata-rata di bawah 2"C. Penurunan emisi GRK Provinsi NTT tahun 2O3O hanya mampu sebesar I4o/o atatt setara dengan 13 Mton COz eq. dan pada tahun 2050 penurunannya hanya mampu sebesar 1l%o atau setata dengan 38 Mton COz eq. Namun jika dibandingkan dengan emisi GRK nasional pada tahun 2025 kontribusi emisi Provinsi NTT sebesar 4Vo dari total nasional sedangkan pada tahun 2O5O kontribusinva sebesar 9o/o. lni berarti bahwa aktivitas ekonomi 300 EO m0 r50 r00 50 0 e* qh-- @4 QA-.t @L.e t1W' PaBe | 41 ---skenar.iogAU -skenario RUED hanya memberikan ruang penumnan emisi terbesar sampai tahun 2O30 melalui memperkenalkan EBT, namun tidak mampu menurunkan lebih besar dari 14Y" setelah tahun 2O3O oleh karena fasilitas teknologi khususnya untuk pembangkit listrik EBT perlu di upgrade melalui inovasi efisiensi energi. 2.3.2.3. Konscrr.sl Ercrgl Proyeksi konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna yang mengacu pada kebijakan nasional melalui: pertama, implementasi manajemen energi; teilua, penglrematan bahan bakar; tetiga, efisiensi peralatan; dan LccmPet, Penggantian peralatan yang lebih standar di seldor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Upaya konservasi energi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sekitar 0,13 MTOE di tahun 2025, yang setara dengan efisiensi 7,O6%o terhadap BAU. Sedangkan di tahun 2050, potensi efrsiensi diperkirakan sebesar 1.34 MTOE atau setara dengan eltsiensi 25,O5o/o terhadap BAU. Proyeksi konservasi energi dapat dilihat pada Gambar 15. UTOE 6. 5. 1. l. srtu i{TOE @ tb.rfo8Aul225 2015 G.Ebar 15. Kollcrvali EEetgi padr sisi Lcbutuhan Proviarl lfTT Tehua 2OI5'2O5O SlrnrbRlEDl22l 0.0 013 0,27 r3a xoosn i.-r!i ocr roe+ trJl" ,tos.,| A) * qn- q:'*l q^t g;'.^' )fW' Page t 42 2.3.2. 4. E,l.etltltrs Eac rgl Dalam RUED-P NTT, merujuk pada elastisitas energi final yang mana merupakan rasio pertumbuhan konsumsi energi final dengan pertumbuhan PDB pada periode waktu yang s€rma. Elastisitas energi yang rendah atau di bawah 1 (satu), menunjukkan penggunazrn energi yang efisien, karena untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi di bawah 1%. Sesuai dengan target KEN bahwa elastisitas energi harus di bawah 1 (satu) mulai tahun 2025, maka elastisitas energi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,74. Secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2O5O target elastisitas energi menjadi sebesar O,75 yang menunjukan penggunaan energi daerah akan semakin efisien sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 16. 1.?3 1.73 4... ' '...4 1.90 1.80 1.70 1.60 150 1.,10 130 t20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0-60 050 0.40 030 o-20 0.r0 0.00 - Skenario RUED '.a.'SkenarioBAU '. oalt t. "'.. O73 o-?3 G73 O71 o75 - "r'........J........o.!""r'r,....r..' ! 2040 I T 2030 Gambar 16. Ehrttstter Ercrgi Prowt!3i lrfT Tshua 2Ol5 - 2O5O @* q/x- 6-,/ {DL-t @)a * 9.@' Page | 43 !! 2015 2020 BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAII SASARAN ENTRCI DAERAH 3.1. VISr Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi yang berkeadilan, handal dan berwawasan lingkungan. 3.2. MISr
7. 1.Menjamin pengelolaan energi secara berkelanjutan
8. 2.Mewujudkan kelembagaan selilor energi yang berdaya saing 3.3. TUJUAN Ttrjuan pengelolaan energi di Provinsi NTT adalah :
9. 1.Terjaminnya ketersediaan dan akses energi di Provinsi NTT
10. 2.Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan energi secara optimal, efektif dan efisien serta berkelanjutan
11. 3.Terwujudnya kelembagaan sektor energi yang berdaya saing yang melibatkan masyarakat, pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya 3.4. SASARAN Sasaran pengelolan energi di provinsi NTT meliputi: L. Terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2Q25 sebesar 2,6 MTOE dan pada tahun 2O5O sebesar 8,3 MTOE dengan rincian bauran energi primer yang optimal: EBT paling sedikit 24o/o atau setara 0,62 MTOE pada tahun 2025 dan paling sedikit 39o/o atau setara 3,24 MTOE pada tahun 2O50; Minyak bumi kurang dari 54o/o atau setara I,4O MTOE pada tahun 2025 dan kurang dari 317o atau setara 2,57 MTOE pada tahun 2O5O; Batubara minimal l2Vo atau setara O,31 MTOE pada tahun 2025 dan minimal76%o atau setara 1,33 MTOE pada tahun 2O5O; 6%*,-*lw@,nyOrtoolQ*lrui}t/W' Page | 44 o Gas bumi minimal 107o atau setara 0,26 MTOE pada tahun 2025 dan minimal L4oh atau setara 1,16 MTOE pada tahun 2050. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sebesar 0,43 TOE dan pada tahun 2050 sebesar 1,02 TOE. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 0,94 GW dan pada tahun 2050 sebesar 4,25 GW. Tercapainya pemanfaatan listrik perkapita pada tahun 2025 sebesar 634 kwh dan pada tahun 2050 sebesar 2.1.49 kWh. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 7O%o pada tahun 2O2O, 8Oo/o sampai 9Oo/o pada tahun 2025, dan menuju 1O0% pada tahun 2O5O. Tercapainya penurunan emisi GRK sebesar 9o/o pada tahun 2025 dan sebesar L4o/o pada tahun 2O3O serta sebesar Llo/o pada tahun 2050 dari baseline tahun 2015. Tersedianya instrumen kelembagaan yang melibatkan multi stakeholders dalam pembangunan energi daerah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ffir-,* Q/m-, @,*V 8trt-"1 9*it tt )lW' Page | 45 BAB IV. XTBIJAI(AX DAN STRATEGI PEITGELOLAAIT EI|ERGI DATRAH Potensi penyediaan energi primer hasil permodelan menunjukkan bahwa teq'adi titik paling optimal dalam penyediaan dan pemanfaatannya di tahun 2025 diukur dari pembang!<it yang bersumber dari EBT sebesar 57,03% dan tahun setelah itu pada kisaran antara 51%o dar' 52o/o dibandingkan dengan pembangkit yang bersumber dari fosil. Kondisi ini sangat sesuai dengan target RUEN dan potensi EBT di Provinsi NTT. Akan tetapi, pemanfaatannya masih didominasi oleh sektor rumah tangga dan transportasi. Dengan demikial, perlu adanya upaya untuk pemalfaatan energi yalg mendukung prioritas pembangunan daerah terutama pada sektor produktif lainnya antara lain pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Adapun gambaran umum sektor unggulan yang dapat menyerap penggunaan energi dapat diiabarkan antara lain, pertama, sektor pariwisata sebagai potensi unggulan sebagai gambaran bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi NTT pada tahun 2016 bedumlah 496.041 orang terdiri atas wisatawan mancanegara sebanyak 65.499 orang dan Wisatawan domestik sebanyak 43O.5a2 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandinglan tahun sebelumnya yaitu 441.316 orang. Kedua, sektor pertanian dimana untuk jangka pendek masih berbasis lahan kering y,rng mempunyai kisaran luasan lahan potensial mencapai 3 juta hektar yang dapat ditanami umbian-umbian dan palawija liagung, padi, sorghum, kacang hijau) serta tananan cendana sebagai ikon provinsi. Ketlga, sektor perkebunan dengan potensi unggulan seperti asam biii, kelapa, kopi, kakao dan kemiri. Keempat, sektor perternakan dengan kondisi yang sangat menunjang pengembangan peternakan skala menengah ke skala besar seperti ra.rrch sapi dan kuda serta pengembangan ternak babi sebagai potensi rn nure untuk pengembangan biogas. Kelima, pada sektor perikanan diharapkan adanya pembangunan industri perikanan, pusat pendaratan ikan dan cold stomge (sentra kelautan dan perikanan terpadu). f e *- alt -- 6'*,V @-.* 9';*-* !t"%V' Page | 46 Adapun potensi perikanan hasil tangkap sangat besar dengan luasan wilayah tangJ<apan ikan hampir tiga kali dari luas daratan provinsi NTT atau + 2OO.OOO km2. Berdasarkan NTT dalam Angka 2O17, Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2O16 sebesar L23.765 ton diasumsikan membutuhkan energi sebesar 25 juta liter dan potensi kebutuhan listrik sebesar 28,5 juta kWh. Dengan denikian, untuk implementasi hasil pemodelan ke dalam program/kegiatan perlu disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan' 4.1. XTEIJAI{AIT ENERGI D/IERAII Kebijakan energi daerah dirumuskan daJam 2 (dua) pengelompokan utama yaitu kebdakan utama dan kebijakan pendukung' Kebijakan utama terdiri dari:
12. 1.Ketersediaal energi untuk kebutuhan daerah;
13. 2.Prioritas pengembangan energi daerah; dan
14. 3.Pemanfaatan sumber daya energi. Ketiga kebijakan utalna tersebut ditunjang oleh kebijakan pendukung Yaltu:
15. 1.Konservasi energi;
16. 2.Konservasi sumber daya energi; dan 3- D iv ersifrkasi energi. Kebijakan-kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui program dart kegiatan- 4.2. STRATEGI ENERGI DAERAII Strategi energi daerah dilakukan untuk pelaksanaan kebljakan utama dan pendukung. Kebijakan utama terdiri dari 15 (lima belas) strategi' Kebijakan utama pertama terdiri 5 (lima) strategi, keb{iakan utama 2 terdiri dari 4 (empat) strategi, dan kebijakan utama 3 terdiri dari 6 OD' * - Ab*'6 *,q, 6L* @)a'* !lW' Page | 47 (enam)strategi.Kebijakanpendukungterdiridari6(enam)strategi. Detail strategi-strategi tersebut pada setiap kebijakan dapat dilihat pada tabel 19 berikut: Tabel 19. Kebijakan dan strategi Energi Daerah Provinsi NTT L.---*- -.*:---:-*-;--:*: :l;:: ];= i l. Ketersediaan *;;.gi ""hrk 4 Meningkatkan eksplorasi sumber daya' i kebutuhan daerah potensi dan/atau cadangan terbuki energi trtsT I b) Meningkatkan produksi energi dan sumtrer energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar @"i"iir,produksi, penyimpanan dan distribusi energi d) Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan dan daYa tamPung ketersediaan sumber energi e} d.-.ti""t.t hh;-v".g -ttilikilffi-i.- I Letahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi jika terjadi tulnpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi fl -Eksplorasi pemanfaatan EBT secara masif dengan cara-carayang baik dan benar gt Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan energi termaksud penyiapan cadangan energi baik infrastrukhrr dan sumberdaya manusia h) Eksistensi penelitian dan pengembzrngan
17. 2.Prioritas pengembangan daerah energi infrastruktur lainnYa i I -d"*.r,cEnh3l,eA:Egt:s,lqrfis!il--"3ggE-i b) Perrgembangan EBT mikro/mini hidto i cl Pengembangan EBT Surya d) Pengembangan EBT Angin e) Pengembangan BBT Bioenergi 6I)'** Q,(* 6t*ryi 6wI 9wina 9l'W Page | 48 f) Pengembangan EBT Arus laut menjamin ketersediaan cnergi di pedesaan c) Pcngembangan EflT Surya untuk p€nyediaan energi bagi masyaiakat di pedesaan, fasilitas umum dan Pengembangan Sentra Kelautan dan perikanan terpadu d) Pengembangan DBT At gr.t untuk menjarnin ketersediaan energi di daerah pesisir dan pedesaan. el Pengembangan EEfT tsioenergi untuk listrik rumah tangga f) Pengembangar EBT Arus laul unruk mendukung pembangunan industri, dan listrik di pedesaan XEtsIJAXAIT PENDI'KI'I{G Konsc!"yasi etrcrBi, kongrvasi a) Konsc!'vasi $rhbcr daya encrg suE|bcr daya ericrgi, dan diversifikasi encrgi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit helalui penyesuaian dengan tata ruang provinsi dan daya dukung lingkungan hidup b) Konservasi energi dam efisiensi pengelolaan sunber daya energi c) Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbanglan daya salng d) Pelnerintah Daerah menctapkan pedoman dan penerapan kebr.jakan konservasi energi khususnva di brdalg hemat encrgr el Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangarnya wajib Belaksanakan divcrsifikasi encrgi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi daerah 4.3. XELEIf,BAGAAN EIYERGI DA.ERAH Dalam Pengelolaan energi guna terwujudnya optimalisasi yang baik di daerah yang melibatkan lintas sel<tor, seperti instansi pemerintah dan t @)* Ab-- @*.ct {d-'* 9k * *B- Page | 49 pemangku kepentingan terkait, perlu dibentuk semac€un Badan Energi Daerah dengan koordinasi dengan Dinas ESDM yang akan diuraikan lebih lanjut fungsi dan tugasnya dan diharapkan mendukung unsur pemerintah dalam kelembagaan daerah terkait. Adapun kelembagaan daerah terkait antara lain: - Dinas ESDM, - Bapelitbangda Provinsi NTT - Dinas Perhubungan, - Dinas Perindustrian, - Dinas Lingkungan Hidup Daerah, - Dinas Kehutanan, - Dinas Perdagangan, - Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas PU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kementerian ESDM - Pertamina - PLN - Perguruan Tinggi - Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa - Pemerintah Kabupaten/Kota - Asosiasi Sektor Energi di daerah - Mitra pembangunan lainnya 4.4. II|STRUUEI{ KTBIJANAI{ ENERGI DAERAH Instrumen kebirjakan merupakan perangkat legalisasi di tingkat provinsi atau kabupaten /kota yang diperlukan terkait dengan implementasi perenc€rnaan energi daerah. Rumusan instrumen kebijakan ini berdasarkan rencaraa kegiatan energi daerah yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 19. * 9D, ** (Xl,** 6 a,rgi &aal 9)"a * }YW Page | 50 4.5, PROGRAT/XEGIATAI| PEIIGF,UBAI|GAI| ETIRGI DAERAH Program pengembalgan energi daerah merupakan implementasi dari rumusan sasaran, kebljakan (utama dan pendukung) dan strategi energi daerah. Program/kegiatan pengembangan energi daerah dilakukan pada sektor- sektor sebagai berikut:
18. 1.Rumah Tangga
19. 2.Komersil
20. 3.Tran sportasi
21. 4.Industri
22. 5.Sektor lainnya yang meliputi sektor pariwisata, perikanan tangkap (penangkapan dan pengolalnn), pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan. 4.5.1. Parotan Energl Hmcr Pasokan energi primer di Provinsi NTT pe{enis energi secara rinci dapat dilihat pada Table 2O berikut. Tabel 2O. Hasll Pemodelan Pasokan Primer MTOE o/o MTOE o^ Xhyrt Brhr 1,40 54 2,57 3l Gu BuEt 0,26 lO I,16 14 B.tqbrtr O,31 12 1,33 16 EBT 0,62 24 3,24 s9 Tot|l 2,60 loo 8,30 100
a.Minyak bumi, gas bumi, batubara Provinsi NTT dalam aktivitasnya masih sangat tergantung pada sumber energi fosil terutama minyak bumi sebagai sumber energi primer di NTT. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menurunkan shore minyak bumi dalam share energi NTT dalam beberapa tahun kedepan. Sesuai hasil pemodelan, pasokan Minyak bumi, gas bumi, batubara teruhat pada Tabel 20 diatas. Adapun sumber-sumber energi tersebut sepenuhnya dipasok dari impor energi dari luar provinsi Nfi berdasarkan kebijakan nasional. Untuk memastikan pasokan ini tetap tersedia maka yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT adaiah melakukan , f, q* q'* q' *,tt qia eh".'e 9+W- Page I 51 koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai penyediaan energi primer seperti pada Tabel 20 di atas adalah:
1. 1.Pemerintah daerah memfasilitasi Pembangunan penampung/depo- depo BBM di wilayah kepulauan.
2. 2.Menyediakan dan memperluas wilayah pelayanan konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.
b.EBT Hasil pemodelan pasokan energi primer EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 sebesar 24oh (0,62 MTOE) pada tahun 2025 dan 39o/o (8,30 MTOE) pada tahun 2050. Porsi bauran EBT ini sudah sesuai dengan target bauran energi primet EBT dalam KEN dan RUEN yaitu paling sedikit 23o/o pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2O5O. Hasil pemodelan pasokan energi primer EBT dapat dilihat pada Tabel 21 berikut: Tabel2l. Hasil Pcnodelaa Pasotrn Energt PrtnepEBT Tahun 2O15-2O5O Satuan: MTOE Panas Buml 8 141 433. 554. 679. 849. I,O34. 1,273. 4O-o/o 76-0/o 7I-Vo 62.Vo 53.o/o 49.o/o 45.Vo 39.Vo fioihidro.raa uftr*rer"
1. 6.7- 36. 42. 52. 62. 73. t42. 29.o/" 4.o/o 6."/o 5.o/" 4.o/" 4.o/o 3.Vo 4.o/o Eiocnergi 4. 30. 68. 160- 266. 383. 515. 688. 2Oo/" L6o/o llo/o l8o/" 21o/" 22/" 23o/o 2IVo $rrF 2. 8. 12. 23. 80. 140. 2tt. 4t2. ll.o/o 4-Yo 2-o/o 3.o/o 6-o/o 8.o/o 9.Vo 13.Vo Bayu 2t. 44. 72. 101. r35. 287. OVo O/" 3o/" 5o/o 60/" 60/o 6Vo gVo t 9t)*,* Q/* 6'ry Otrinot @*a'a YW- Page | 52 .Ieni* Encrgl 2OlS fft20 tOaB 2O8O 2O$S lOlO 2O4S 3(}6(t Laut 39. 71. 123. 2o4. 317. 437 ov" V/o 60/0 9o/" l0t,6 l2o/o l4Vo r3vo Totil 20. 186. 609. 900. r,27r. 1,740. 2,285. 3,239. Berdasarkan hasil pemodelan pasokan energi primer dari EBT untuk mencapai sasaran bauran EBI dalam RUED-P NTT maka kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT tahun 2025 harus sekitar 0,54 GW dan pada tahun 2O5O sebesar 2,24 GW. Adapun proyeksi pasokan EBT yang menglrasilkan listrik maupun pemanfaatan langsung pada tahun 2025 dan tahun 2O5O dapat dilihat pada Tabel 22 yang merupakan hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik EBT pe{enis pembangkit sebagai berikut: Adapun aaaara! Pertame adalah terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 sebesar 2,6 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) dan pada tahun 2O5O sebesar 8,3O MTOE dengan rincian bauran energi primer yang optimal dimana: . Minyak bumi kurang dari 54o/o atau setara l,4O MTOE pada tahun 2025 dan kurang dari 3f% atau setara 2,57 MTOE pada tahun 2O5O; . Batubara minimal 72%o ataw setara 0,31 MTOE pada tahun 2O25 dan minimal 160/o atau setara 1,33 MTOE pada tahun 2050: . Gas bumi minimal 1O7" atau setara O,26 MTOE pada tahun 2O25 dan minimal l4o/o atan setara 1,16 MTOE pada tahun 2050; t Ttbclz2. Heril Pcnodchn Pcngcmbeagen Pembeagldt Llstrll EBT Q)* <i.(a- @,.,yt @-a @)e,s 9W- Page | 53 J€nis Pembanskit 2015 2O2O 2O2S 2O3O 2035 2O4O 2O4S 2O5O PLTA o o t7 l7 l7 17 rLT Mini Mikrohidrc 4 8 22 29 36 43 50 PLT Panas Fhrmi PI.TP I4 64 r44 r84 225 267 308 350 )LT Biomasa o 2 5 44 83 r22 161 200 PLT Surva PLTS 2 15 23 50 163 275 388 500 ILT Bavu PLTB o 0 30 64 98 132 166 200 PLT l,aut o o 50 IOO 150 200 2so 300 :otal 3lo 70'l r,o19 1.494 2.O56 2.615 3.174 3.733 . EBT paling sedlkit 24ol 2|)25 dan paling sedikit tahun 2O5O; Dengan kegiatan meliputi: atau setara 0,62 MTOE pada tahun 39o/o ata:a setara 3,24 MTOE pada
a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, panas bumi, matahari (surya), angin, biomassa, arus laut, dan EBT lainnya yang dilengkapi dengan data pemetaan, studi kelayakan, Detdiled Engtneering Des@n yang sesuai.
b.Memfasilitasi penyediaan lahan dan kemudahan lainnya berupa insentif baik fiskal dan non-frskal dalam rangla mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dengan ta.rget: PLTU Batubara: 263 MW PLTMG: 3OO MW; PLTDMinyak: 166 MW; PLTD Solar: 5 MW; PLTA: 17 MW; PlTMini/Mikrohidro: 1 5 MW; PLTP: 144 MW; PI-ll Biomassa: 5 MW; PLTS: 25 MW: PLTBayu: 3O MW; PLT Laut: 50 MW. Pemerintah daeralt memfasilitasi Pembangunan penampung/depot-depot BBM di wilayah kepulauan. Menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Merehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air. Menyusun peraturan perundang-undangan terkait sumber daya d. &*p Q'4,w 6"-q Cl)* 9)a* ;\W' Page 154
g.Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor transportasi, industri, perikanan dan pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi.
h.Menyediakan dan memperluas wilayah pelayanan konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.
i.Melakukan riset bidang energi yang dibutuhkan berdasarkan potensi ketersediaan energi setempat dan karakteristik masyarakat.
j.Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk penerapan telaeologi sec€rra komersial.
k.Memperkuat kerjasama antar lembaga penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah D aerah.
l.Melakukan penguasaan dan alih teknologi bidang energi terutama pengembangan EBT.
m.Menyelenggarakan pelatihan dan Bimtek di bidang energi terutama dalam pemanfaatan EBT. Sasaran Ledua adalah terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2O25 sebesar 0,94 GW dan pada tahun 2O5O sebesar 4,25 GW dengan kegiatan sebagai berikut:
a.Memfasilitasi pembangunan fasilit as blending.
b.Memfasilitasi pengembangan bioetanol. 4.5.2. Kebutuhan Energi Final Perhitungan kebutuhan energi final persektor berdasarkan hasil pemodelan yang menggunakan asumsi di atas dapat dilihat pada Tabel23 berikut: * 6iD*,*(Xlw*@*VQtrL"*9*-\*)lW' Page | 55 Tabel23. Hasil Pemodelan Kcbutuhan Encrgt Ftnal Per Settor Satuan: MTOE Runah Komersial 0,46 0,97 2,72 10,13 17 Industri 3,32 0,63 1,52 Sektor o.22 0.37 0.72 Total 10,95 17.66 32,03 I Kebutuhan energi final per sektor tersebut dipasok oleh jenis-jenis enegi yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel24. Tebcl23.Ilaril Pcnodelan Kebutuhan Energl Eind Per Jenb Untul Sclunrh Sehor Satuan: MTOE Listrik 597 1.431 2342 3.391 4.738 6.389 8.405 1o.750 ias Bumi 39 254 6lt 853 t.164 1.554 2.038 2.622 Premium 1.990 I.789 798 883 938 960 950 907 {vtur 311 4t7 295 336 354 327 223 0 Minvak Tanah 83 2 I I o o 0 o Minvak Solar 1.558 1.241 685 18 13 I 4 o Winvak Bakar 8 6 6 6 4 4 4 4 LPG 539 1.029 1114 1.17r 1.219 1.259 7.249 I .314 Batubara 99 r26 17L 242 336 462 620 822 6vgas o,2 o,2 o.2 o.2 o.3 0.3 0.3 o.4 3ioSolar 274 976 2001 3.300 4.036 4.888 5.861 6.960 3ioPremium 0 929 2347 2.815 3.247 3.660 4.065 4.473 Minvak Diesel 1 o 0 o 0 0 0 0 Jiomasa Komersial 26 35 49 70 98 134 186 249 3ioavtur o o 295 504 826 1.307 2.OO7 3-001 lBT l-ainnva o 28 217 307 403 505 610 724 lotal 5.525 8.263 10.933 13.89? t7.3?8 21.458 ,E O.AA st.a27 Sasaran kettga adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 7O%o pada tahun 2O2O, 80% sampa,t 9Oo/o pada tahun 2025, dan menuju LOOo/o pada tahun 2050 dengan kegiatan :
a.Memfasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama di wilayah-wilayah kepulauan, perbatas€rn, dan daerah terpencil. 6il,*n Q(t*, @ry Qilb"l 9)"a',a )lW Page | 55 Jenis Energi 2OrS 2O2O 2025 2O3O 2035 2O4O 20'43 2O5O Sasaran ke empat adalah tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2O25 sebesar 0,43 TOE (Tonnes of Oile Equivalent) dan pada tahun 2O5O sebesar 1,02 TOE dengan kegiatan antara lain: Mengembangkan sistem tenaga listrik terpusat berbasis EBT dan penyediaan infrasturktur mikro-grid/smart-grid untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan listrik PLN. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan pembang!<it listrik tenaga biomassa termasuk lahan untuk penyediaan bahan bakunya paling sedikit 1 (satu) unit percontohan per kawasan pulau (Timor, Flores, Sumba). Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan energi biomassa. Pemanfaatan potensi landfilled gasses sampah perkotaan. Menggalakkan budidaya tanaman-tan€un€rn biomassa non- pangan. Pengembangan sumber energi tenaga panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, arus laut, biomassa dan EBT lainnya sesuai dengan potensi energi setempat untuk sektor rumah tangga, industri, komersil, transportasi, dan sektor lainnya. Memberlakukan kewajiban sel surya minimum sebesar 1O7o dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, bangunan pemerintah serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari total penerangan jalan umum. Pengembangan kapasitas SDM dalam pemanfaatan dan keberlanjutan EBT (Techniu.I asistant dan manajemen pengelolaan (koperasi/Bumdes), analisis bencana dalam Feasiblitg Stttdg). a. b. c. f. g. d. e. h. i {y'\),*,*' Wp* (6r*ai (Iinlo9y')*irai. tf.Tr- Page | 57
j.Memfasillitasi pembangunan uirhnl pipeline untuk kebutuhan sektor industri, komersil, rumah tangga, transportasi serta sektor relevan lainnya
k.Memfasilitasi pembangunan terminal dan regasifrkasi untuk memenuhi bahan bakar gas.
l.Memfasilitasi pembangunan SPBG dalam ra-ngka percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas di sektor transportasi.
m.Mencantumkan kebutuhan lahan SPBG dalam RTRW.
n.Mernfasilitasi pembangunan jaringan gas kota bagi sambungan rumah tangga hingga pada tahaun 2025.
o.Membangun fasilitas biogas.
p.Mewajibkan kendaraan Pemerintah mengguna}an bal:an bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas. Sasaran kellma ada.lah tercapainya pemanfaatan listrik perkapita pada tahun 2025 sebesar 15OO kwh dan pada tahun 2O5o sebesar 2.149 kWh dengan kegiatan meliputi: Memfasilitasi pembangunan infrastruli:tur stasiun pengisian energi listrik. Optimalisasi penggunaan mobil dan atau motor listrik terutama untuk kendaraal dinas bagi daerah sudah memiliki infrastruktur pengisian energi listrik untuk transportasr. Sosialisai dan advokasi penggunaan kompor llistrik. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan Industri dan daerah strategis ekonomi lainnya berdasarkan arahan RTRW dalam rangka meningkatkan investasi di NTT. Penyediaan energi listrik untuk Pengembarrgan potensi ekonomi lokal pada kawasan minapolitan/ Sentra Kelau.tan Perikanan Terpadu, agropolitan dan kawasan strategis lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi NT?. b. d. f A)'*. (U@ @).a Qf** @)a'"t W- Page | 58 Sasaran keenan adalah tersedianya instrumen kelembagaan dalarn pembangunal energi daerah dengan kegiatan - kegiatan antara lain:
a.Penyusunan PERDA RUED-P NTT
b.Menyusun peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air
c.Penyusunan RUKD
d.Penyusunan Peraturan Investasi Energi di daerah
e.Penyusunan Perda Kawasan Strategis Provinsi f- Asistensi dan veriirkasi Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota
g.Penyusunan Pergub terkait pemanfaatan EBT dan turunan dari RUED
h.MoU energi daerah
i.Membuat regulasi daerah terkait upaya konservasi energi
j.Menetapkan kerjasama pembelian tenaga listrik dari pemanfaatan EBT
k.Pembentukan Badan Energi Daerah. 1- Pendampingan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi energr
m.Pengga.langan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaal energi daerah
n.Mengintegrasikan dokumen RUED-P NTT di dalam RPJPD, RPJMD, RPJMDes, RTRW, RZWP3K, RUKD dan rencana rinci lainnya
o.Advokasi penggunaan dana desa untuk pengelolaan energi di tingkat desa
p.Desiminasi, sosialisasi kajian potensi, pasokan, permintaan dan pemanfaatan energi daerah
q.Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (Transit Oriented Deuelopment/TOD) f4,*- A/** A;'*.X, eh-"t .y'*,a tyw- Paee 159 b ,r
r.Kajian Potensi pemanfaatan energi pada seldor pariwisata, pertanian lahan kering kepulauan, perkebunan, peternakan dan perikanan
s.Kqiian Pemanfaatan teknologi bidang energi yang ramah lingkungan
t.Sosialisasi Perda dan Pergub tentang energi daerah
u.Supervisi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi energi daerah
v.Pcningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan energi di tingkat desa
w.Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan terpadu Perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi daerah
x.Rapat koordinasi energi daerah.
y.Diklat Energi
z.Diklat lingkungan bagi ASN bidang energi aa,Beasiswa sekolah di bidang energi 4.5.3. Konee ast danr Elisiensl P6llrnfcctqn pn31gl Kebijakan tentang konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam sub-bab kebutuhan energi per jenis energi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mencapai Sasaran ketujuh adalah tercapainya konservasi energi sebesar 7,O6o/" di tahun 2025, 11,11% di tahun 2O3O d,an 25,05"/" di tahun 2O5O serta penurunan emisi cRK sebesar 9%o pada tahun 2025 dan sebesar 1,4o/o pada tahun 2030 serta sebesar 11o/o pada tahun 2O5O dari baseline tahun 2O15 dengan rincian kegiatan meliputi:
a.Membuat regulasi daerah terkait upaya konservasi energi.
b.Melakukan sosialisasi dan advokasi upaya-upaya konservasi energi-
c.Penerapan desain bangunan hemat energi melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). &,*'- A,lz*' 6*a Qtu t @,;- * tV99' Page | 60
d.Monitoring dan Evaluasi penerapan konservasi dan efisiensi energi.
e.Melaksanakan audit energi berkala.
f.Bimtek m€rnager dan audit energi.
g.Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosiar untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi.
h.Mengembangkan moda angkutan transportasi massal. i' Meremajakan armada angrrrtan umum untuk meningkatkan elisiensi penggunaan energi.
j.Mengembangkan manqiemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas (intetttgent transport sgstem/ITS) di kota dan system pengendalian rarurintas (Areo Traffic contror sysfem/ATCS) serta pembatasan angkutan barang masuk kota. k' Menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zo,,a parkir (Tfarusit Oriented Deuelopmentl. I I I I k 8l),** CUr,* 6'*9, SJioot. @ura )fW' Page | 61 l Tabel 24. Matrtks Program Rencana Umum Energi Daerah Provlnsl Nusa Tenggara Timur Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas ESDM dan UPT terkait lainnya. Pendukung: BMKG, Batibangda, Perguman Tinggi, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD, Work PIqr. 2018-20501. Menjamin ketersedia an energi secara berkelanju tan 1. Terjaminnya ketersediaan dan akses energi di Provinsi NTT penyediaan energi primer pada tahun 2025 sebesar 2,6 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) dan pada tahun 2O5O sebesar 8,3 MTOE dengan rincian bauran eneryi primer yang optimal: . EBT paling sedikit 24o/o atau setata 0,62 MTOE pada tahun 2O25 dan paling sedikit 39olo atau setara 3,24 MT0E pada tahun 2050; . Minyak bumi kurang dari 54%o atau setara 1,210 MTOE pada tahun 2025 dan kurang dari 317o atau setara 2,57 MTOE pa.da tahun 2O5O; . Batubara minimal 127o atau setara O,31 MTOE pada tahun 2O25 dan minimal 167o atau setara 1,33 MTOE pada tahun 2O5O; . Gas bumi minimal 1oolo atau setara 1.1.1. Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan energi terbarukan (EBr) kuantitas dan kualitas data Energi Baru dan Terbarukan peningkatan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, panas bumi, matahari (surya), angin, biomassa, arus laut, dan EBT lainnya yang dilengkapi dengan data pemetaan, studi kelayakan, D6oiled Engineeing Designyang sesuai. wilayah Provinsi NTT %* %** 8*? %-/@**", -|tff Page 62 Mist TU.IUAI{ SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN RUDD LOKASI PEMBIAYAAN I(SLEilBAGAAN {ltuordtnator} IT{STRU MEI{ PERTODE (Keglatanl K{$tdaesn Utama 1: l(ctersedleelr Energl uatu& Kebutuhan Daerah {6 Frogram 1 Kegiaten) 1 1 minimal 14a/o atau setara J.,16 MTOE pada tahun 2O5O L.1.2. MeningkatJcan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi Pembanguna n infrastruktur ketenagalistri kan penyediaan lahan dan kemudahan lainnya berupa. insentif baik fiskal mauPun non fiskal dalam rangka mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dengan target: PLTU Batubara; 263 MW PLTMG:3OO MW PLTDMinyak: 166 MW PLTD Solar: 5 MW PLTA: 17 MW PLTMinilMitcrohid ro: 15 MW PLTP: 144 MW PLT Biomassa: S MW PLTS: 25 MW PLTBayu: 30 MW PLT Laut: 5O M Seluruh wilayah Provinsi NT"T APtsN, APtsD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas ESDM dan UPT terkait lainnya. Pendukung: PLN, Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanarr Terpa.du Satu Pintu, BPN, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD, Work Platt Peningkatan penyediaan energi Pemerintah daerah memfasiltasi Pembangunan penampung/depot -depot BBM di wilayah kepulauan Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM Pendukung: Pertamina, Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Ke4'asama, Biro Hukum, Dinas Penanaman 1a-2050 g** %*^ A*o%-r%*.u/%-' Page 63 2018-2050 2 :reluruh wilayah Provinsi NTT Renstra OPD, Work Plan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD, Work PIan memelihara lokasi sumber energi aA dan panas bumi di kawasan hutart konservasi dan hutan lindung Swasta, Mitra pembangunarr lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat darr pemulihan afea. tangkapan air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi terjaminnya daYa dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air Menyusun pefaturan perr'ndang- undangan terkait sumber daya air Seluruh wilayah Provinsi NTT Seluruh wilayah Provinsi NTT Seluruh wilayah Provinsi N'I"I APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunart lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunarr lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Renstra OPD, Work PIott Renstra OPD, Work Han 2018-2050 2018-2050 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendukung: Pemerintah Kabupaten/kota, swasta, Mitra pembanSunanan lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendukung: Pemerintah Kabupaten/kota, swasta, Mitra pembangunanan lainnya Koordinator: Dinas DSDM. Pendukung: Biro Hukum Setda Prov. NTT, Dinas PUPR, Balai Wilayah g** ?/*&?A,eg*''u/ff J NT'T, Page 64 * Pemerintah Kabupaten/kota, swasta, Mitra pembangunanan lainnya 1.1.4. Pengutamaan penyediaan energi untuk transportasi, industri, komersil, rumah tangga, perikanan dan pertanian, serta sektor lainnya khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan Pembangunan infrastruktur energl Membangun infrastruktur penyedia.an energi untuk sektor transportasi, industri, Pariwisata, perikanan dan pertanian yarl8 belum memiliki akses terhadap energi Seluruh wilayah Provinsi NTT APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta. sumber- sumber lain yang sa]. dan tidak mengikat Koorinator: Bappelitbangda. Pendukung: Dinas ESDM, Dinas PUPR Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi,, DP3A, swasta, mitra pembangunan lainnya, Pemerintah Renstra OPD, Work Plan 2019-2050 Peningkatan konversi BBM ke gas untuk rumah tangga Menyediakan dan memperluas wilayah pelayanan konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga Seluruh wilayah Provinsi N'I'T APBN, AFBD, Swasta, Mitra pembangunall lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas pemberdayaan masyarakat Desa, swasta,mitra pembangunan lainnya, Pemerintah Renstra OPD, Work Plan 20t9-20w %* %* 8*?%-fg**--l,g Page 65 Meningkatkan penelitian, pengembangan, dan Penerapan teknologi energi untuk pengembangan penyediaan energi yang berkelanjutan r-enngr<aEur penSgunaan hasil penelitian, pengembang an dan penerapan teknologi enerSr Melal(ukan nset bidang energi yang dibutuhkan berdasarkan potensi ketersediaan energi setempat dan karakteristik masyarakat selurun wilayah Provinsi NTT At ljl\, A!!rLr, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Perguruan Tinggi Pendukung: Dinas ESDM, Bappelitbangda, Pertamina, swasta, mitra pembangunan lainnya, Pemerintah Renstra OPD, Work Plan 2()L9-2{J5/'J Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk Penerapan teknologi secara komersial Seluruh wilayah Provinsi NTT APBN, AFBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah darr tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Dinas pemberdayaan masyarakat Desa, swasta, mitra pembangunan lainnya, Pemerintah Renstra OPD, Work Han 20t9-20fi Memperkuat kerjasama antar lembaga penelitian dan pengembalgan dengan Pemerintah Daerah Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Bappelitbangda. Pendukung: Dinas ESDM, Perguruan Tinggi, Dinas pemberdayaan masyarakat Desa, Biro Perekonomian dan Kerjasama, swasta, mitra pembangunarr lainnya, Pemerintah Renstra OPD, Work Han 2019-2050 g** %*E*?A--/%*'/ff Page 66 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalarn Penguasaan teknologi I Melakukan penguasaan dan alih teknologi bidang energi rerutama pengembangan EBT j beruruh I wilayah I Provinsi I Nrr I APBN, APtsD, I Swasta, Mitra I pembangunan I lainnya, serta I sumber- I sumber lain I yang sah dan tidak mengikat Koordinaioil- Perguman Tinggi Pendukung: Dinas ESDM, Bappelitbangda, Dinas pemberdayaan masyarakat Desa, Biro Perekonomian dan Kerjasagla, ] swasta, mttfa I pembangunan i larnnya, I Pemerintah I I Renstra I oPD, I Work I Ptan 2019-2050 Menyelenggaraki n pelatihan dan bimtek di bidang energi terutama dalam pemanfaatan EBT Sehrruh wilayah Provinsi NTT APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunari lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah darr tidak mengikat Koordinator: Perguruan Tinggi Pendukung: Dinas ESDM, Bappelitbangda, Dinas pemberdayaan masyarakat desa, Biro Perekonomian dan Keg'asama, mitra pernbangunan lainnya. Renstra OPD, Work Plan 20L9-2050 l- I I
r.z. rerpenutrinya I penpdiaan I kapasitas l I pembangkit listrik I I pada tahun 2025 | I sebesar O,94 GW i dan pada tahun I 2O5O sebesar 4,25 | Gwl i 1.2.r. Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam nqeri dan/atau dari sumber luar nqeri Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan disektor transportasi, industri dan pembangkit listrik Memfasilitasi pembangunan fasilitas blending I Seluruh I wilayah I Provinsi I NTT I AFtsN,AFBD, I Swasta, Mitra I pembangunan I lainnya, serta I sumDer- I sumber lain yang sah dan tidak mengikat I Koordinator: I Pertamina. I Pendukung: I Dinas ESDM, I niro Perekonomian dan Kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, swasta, mitra pembangunan Aainnya. I Renstra I oPD, I Work I Platt 2019-20ffi e* 2L^8*?%-,t@,*._lg Page 67 2019-2050Renstra OPD, Work Plart Koordinator: Pertamina. Pendukung: Dinas ESDM, BAo Perekonomian dan Kerjasama, Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu' swasta' mitra pembangunan NTT I lainnYa' serta Koordinator: PLN. Pendukung: Dinas ESDM' Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, swasta' mitra pembangunan emu, amo, Swasta, Mitra pembangunan lainnYa' serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Seluruh wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki akses listrik emfasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrika'n terutafila di wilayah-wilaYah kepulauan, perbatasan, dan daerah terPencil Peningkatan Rasio Elektrifikasi 1 .3. 1. Pengutamaan penyediaan energi be€li masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik ldaususnya di daerah kepulauan dan perbatasan 1.3. TercapainYa rasio elektrifikasi sebesar 7Mo Pada tahun 2O2O, 8oo/o sampai 90o,6 Pada tahun 2O25, dan menuju 1OO%o Pada tahun 2050. Renstra OPD, Work Plort PLN. Pendukung: Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wasta' mitra pembangunan lainnya, Swasta, Mitra pembangunatl lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki akses listrik sistem tenaga listrik terPusat berbasis EBT dan penyediaan infrasturktur mikro grid/smart grid untuk penyediaan listrik di wilayah-wilaYah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan listrik PLN pernanfaatan EBT (energi air, angin, matahari (surya), panas bumi, arus laut, biomassa, dan energi lainnya) Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat . Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sebesar O,43 TOE (Tonnes of Oile Equivalent) dan pada tahun 2O5O sebesar 1,02 TOE 2. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan energi secara optimal, efektif dan efisien serta berkelanjuta g** 2;- A-? @--'/@*;*-/?7 Page 68 Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pemanSunan pembangkit listrik tenaga biomassa termasuk lahan untuk penyediaan bahan bakunya paling sedikit lunit percontohan per kawasan pulau (Timor, Flores, Sumba) Regional Timor, Flores, Sumba APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunart lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koodinator: Dinas ESDM Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappclitbangda, Dinas PUPR, Bappelitbangda, Pemerintah Kabupaten/Kota, mitra pembangunan lainnya Renstra OPD, Work Plon 2018-20S Memfasilitisi penyediaan lahan untuk pengembangan energi biomassa Seluruh wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki akses listrik APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunart lainnya, serta sumber- sumber Lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM Pendukung: Dinas, Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas FUPR, Bappelitbangda Pemerintah Kabupaten/Kota, mitra pembangunarr lainnva Renstra OPD, Work Ptan 20r8-2050 Pemanfaatan potensi land flled gasses sampah perkotan TPA yanS tersebar di wilayah provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten/kota, swasta, Mitra Pemerintah lainnva Renstra OPD, Work Platt 2019-2050 @** %*-8*?@--/@**-/ff Page 59 APBN, AFBD, Swasta, Mitta pembangunan laionya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan. Pendukung: Pemerintah Kabupaten/kota' Bwasta, Mitra pembangunanan lainnva Renstra OPD, WorK Plan 2019-20so Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non- pangan wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki akses listrik APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Pertamina. Pendukung: PLN, Dinas ESDM' Biro Perekonomian dan Kerjasama, Perguruan Tinggi' Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, swasta, mitra pembangunan lainnva. Renstra OPD, Work PIut Pengembangan sumber energi tenaga Panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, arus laut, biomassa dan EBT lainnya sesuai dengan potensi energi setempat untuk sektor rumah tangga, industri, komersil, transportasi, dan sektor lainnya wilayah Provinsi NTT APBN, APtsD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koodinator: Dinas ESDM Pendukung: Biro Hukum, Dinas ESDM. Pendukung: PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota, Renstra OPD, Work Ptort 20 18-2050 Melakukan pengembangan kapasitas SDM dalam pemanfaatan dan keberlanjutan EBT ffectnical a.sr'stant dan manaJemen pengelolaan (koperasi/ Bumdes ), analisis bencana dalam FS) Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Perguruan Tinggi. Pendukung: Dinas ESDM,Bappelitba ngda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 6wasta, mitra pembangunan lainnya. Renstra OPD, Work Plan 2018-2050 2.1.2. Pemanfaatan sumber energi gas bumi unhrk sektor iadustri, komersil, rumah tangga, transportasi, dan sektor relevan lainnya. Mengakselera si penggunaan gas untuk industri, ketenagalistri kan, rumah tangga dan transportasi serta sektor relevan lainnya MemlasrUrtasl pembangunan uirfial pipelinc untuk kebutuhan sektor industri, komersil, rumah tsngga, transportasi serta sektor relevan lainnya Seluruh wilayah Provinsi NTT APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunart lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Pertamina Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Keg'asama, Biro Hukum, Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Renstra OPD, Work Hart 2025-20ffi g*-* %** ep %*,tg* u/i%' Page 71 pembangunan terminal dan regasifikasi untuk memenuhi bahan bakar gas wilayah Provinsi NlT Swasta, Mitra pembangunarr lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas ESDM. Pendukung: Pertamina,Pergur uan Tinggi, Biro Perekonomian dan Keg'asama, Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan Renstra OPD, Work Plan pembangunan SPBG dalam raangka percepatan pelaksanaan subsitutis BBM dengan gas di sektro transportasi wilayah Provinsi NTT Swasta, Mitra pembangunall lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas ESDM. Pendukung: Pertamina, Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Biro Hukum, Biro Kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan Renstra OPD, Work PIan Page 72 2;* E-? 9*-,t9^*.' k%- Optimalisasi penggunaan mobil dan atau motor listrik terutama unhrk kendaraan dinas bagi daerah sudah memiliki infrastruktuf pengisian eficfgi listrik untuk transportasi Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Setda Provinsi NTT. Pendukung: Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Kcrjasama, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Pemcrintah Kabuoaten/Kota Renstxa oPD, Work Plan 2030-2050 Optimalisasi penguflaan energi listrik di gektor rumah tangga Sosialisai dan advokasi penggunaan kompor llistrik Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APtsD, Swasta, Mitra penrbangunan lainnya, serta sumber- srrmber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM Pendukungl Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappelitbangda, PLN, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembanguoan lainnya Renstra OPD, Work Plan 2030-2050 Peningkatan pcnyediaan energi listrik untuk nlenunjang penyebaran dan pengembang an sektor industri, komersial, serta eektor lainnya (perikananan pertambanga n, pertanian, petemakan) Melakukan peningkatJ<an pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan Industri dan daerah stratcgis ekonomi Iarnnya berdasarkan arahan I{IRW dalam rangka meningkatkan investali di NTT. Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang aah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM, Pendukung; Dinas PUPR, PLN, Bappelitbangda, Dinas Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabuoaten/Kota. Renstra OPD, Work Hon g;* ?,;* E*p. @-*,{@-.*-L9T Page 75 x swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Fenyediaan energi listrik untuk Fengembangan potensi ekoncni local pada liiawasan rninapolitan /Sentr a Kelautan Ferikanart Terpadu, agropolitan dan kawasan strategis lainnyayang tersebar di wilayah Provinsi NTT Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembar€unan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: PLN. Pendukung: Dinas ESDM, Dinas Perikanaa dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Renstra OPD, Work PIan 2.3. Tercapainya penurunan emisi GRK sebesar 9olo pada tahun 2O25 dan sebesar 147o pada tahun 2O3O serta sebesaf 11olo pada tahun 2O5O dari baseline tahun ZUID. 2.3.1. Konservasi energi meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan energi dan sumber energi i Pelaksanaan kebijakan konservasi energi Membuat rqgulasl daerah terkait upaya konsewasi energi Seluruh wilayah Provinsi NTT APtsD, Swasta, Mitra pembangunart lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Pertamina, Pemerinte.h Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya. Renstra OPD, Work Plut Melakukan sosialisasi dart advokasi upaya- upa,ya konservasi energi Seluruh wilayah Provinsi NTT APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Pergunran Tinggi Pendukung; Dinas Komunikasi dart Informatika, Bappelitbangda, Dinas ESDM, Renstra OPD, Work Plan @** 2L* &? %-"tg-*.u,1/gT Page76 Biro Perekonomian dan Kerjasama, PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bwasta, dan Mitra pembangunan .2. Konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk nenjarrin ketersediaan energi dalam jangka panjarg ststetn pengelolaan hemat energi di sektor transportasi, rumsh tangga, industri dan komersil baagunan hemat energi melalui lzin Mendirikaa Bangunan (IMB) wilayah Provinsi NTT APBN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas ESDM. Pendukung: Dinas PUPR, Biro Perekonomian dan Ke{asama, Perguruan Tinggi, Grean Building Council htdoresia (oBCr), Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Monitoring dan evaluasi penerapan konservasi dan efisiensi energi wilayah Provinsi NTT Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah darr tidak mengikat Koordinator; Dinas ESDM. Pendukung: Biro Perekonomian dan Kery'asama, Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan energi di sektor industri ditakukan dengan mempertimbangkan daya saing audit energi berkala Dinas ESDM Pendukung: Perguruan Tinggi, Dinas Lingkungan @** %* E*?" %..tg**,ul/ff Page 77 oPD, Work Plott Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, GBCI, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembargunan lainnva Bimtek manager dan auditor energi APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunarr lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah darr tidak mengikat Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Perguruan Tinggi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Ka.bupaten/ Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Renstra OPD, Work Plan 2.3.4.PemerintahDa erah menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat enerSl Optimialisasi budaya hemat energi Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkarr kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hernat energr Seluruh wilayah Provinsi N'IT APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Koordinator: Perguruan Tinggi Pendukung; Dinas ESDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Perekonomian dan Keqjasama, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Renstra OPD, Work Plan * g,** ";** a-, @-J@*-t93- Page 7a Perccpatan P€n€raPan dan/atau pengrlihan ke sirtem tranrportari massl, baft transportari perkotaan mauPun antar kota yangelisiel angkutrn bus I wila5ah umum rrassal I Provinsi Pendukungl Dinas BSDM, Dinae PLIPR, Bappditbangda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah KabuPten/Kota, swaata, dan Mitra pembangunan Dinas Perhubungan Pendukung: Dinas ESDM, Dinas PIJPR, Bappelitbangda' Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupa,ten/Kota' swasta, dan Mitra pcmbangunetl Swasa, Mitra pembangunan lainnya, serla sumber- sumber l,ain yang aah dan tidak mengikat armada angkutan runum unhrk raeningkatkan eltsienei p€nSguoaan energi Seluruh wilayah Prorinsi NTT Dinas Perhubungan Pendukung: Dinas ESDM, Perguruan Tinggi, Bappelitbangda, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, eerta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat rnanalemen tfansportasl dongan rnembangun sistem ransportasi cerdas $ntelligertt %*%*X-?@-*f%ukff Page 79 APtsN, APBD, Swasta, Mitra pembangunari lainnya, serta sumber- sumber lain yang rah dm tidak mcngikat Renstra OPD, Work Flut Sgstem/ Irs) dikota dan sistem pengendalian lalu lintas (Area Tlaffic Coltttol SErstemlATCS) serta pembatasan angkutan barang masuk kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunaa ] rarnnya i manaJemen parkir I wilayah kendaraan i kovinsi termasuk zona I fvff parkir dengan I tarif tinggi ktrusus I or area-area I komersil | AFtrN, A!1tD, Swasta., Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber laia yang sah dan tidak mengikat Koordinator; Setda Prov. NTT. Pendukung: Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupatenr/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD, Work PIan Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (TYarlsit Oriented Deueloprnent/TOD ) Seluruh wilayah Provinsi NTT APBN, AFtsD, Swasta, Mitra pembangunan lainnya, serta sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat Dinas Perhubungan Pendukung: Dinas ESDM, Dinas PUPR, Bappelitbangda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten/Kota. I Renstra I oPD, I Work I Ptan @** %*- E*y" %*,t9,".*.'lg Page 80 6wasta, dan Mitra pembangunan lainnya _t | | I 2. Mewujudk an kelembaga an sektor energi yarlg berdaya saing 1. Terwujudnya kelembagaan sektor energi yang berdaya saing yang melibatkan nrasyarakat, pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya 1.1. Tersedianya rnstfumen kelembagaan dalam pembangunanpenge rotaan energi daerah Menjarnin '- tersedianya tebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan energi daerah Penataan Perattrran Perundarrg- Undangan I Fenyusunan PERDA RUED P NTT Provinsi NTT APtsN, APBD I, Mitra pembangunan lainnya Koordinator; Dinas ESDM. Pendukungr Bappelitbangda, Perguruan finggi, Biro Hukum, PLN, Pertamina, Dinas, BPS, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan Iainnva Renstra OPD zOIE . 2025 Men5nrsun peraturan perundang- undangan terkait sumber daya air Provinsi NTT APtsN, APBD I Mitra Koordinator; Dinas BSDM. Pendukung; Dinas PUPR, Perguruan Tinggi, Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Hukum Renstra OPD 2018 - 2025 Penlrrsunan RUKD Provinsi NTT APtsN, APBD I Mitra Koofdinatofl Dinas ESDM. Pendukung: Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Biro Hukum, PLN, Pertamina, Dinas, BPS, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Renstra OPD 2018 - 2025 g**Z**fu%*/q*u|/g Page 81 PenJrusunan Peraturan Investasi Energi di daerah Provinsi NTT APtsN, APBD I Mitra Koorclrnator: Dinas ESDM Pendukung: Biro Perekonomian dan Ke{asama, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappelitbangda, Biro Hukum. Renstra OPD 2(J1tJ. 202s Perda Kawasan Strategis Provinsi Provinsi N]"f APtsN, APBD I, Mitra Koordinator: Dinas PUPR. Pendukung: Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Biro Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunarr lainnva Renstra OPD 2018 - 2025 6 Asistensi dan verifikasi RDTR Kabupaten/Kota Provinsi NTT APtsN, APBD I, Mitra Koodinator: Dinas PUPR. Pendukung: Bappelitbangda, Biro Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD 2018 - 2025 7 Pergub/Perbup terkait pemanfaata.n EBT Provinsi NT'I APtsN, APtsD I Mitra Koordinator: Biro Perekonomian dan Ke{asama Pendukung: Dinas ESDM,Bappelitba ngda, Perguruan Renstra OPD 2018 - 2025 @*-* %* 8*o @*-,r @*"*. ulff Page82 Tinggi, Biro Hukum, PLN, Pertamina, BPS, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan Badan Energi Daerah APBN, APBD I, Gubernur dengan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Pendukung: Bappelitbangda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Biro Hukum, PLN, Pertamina, BPS, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan Renstra OPD MoU mengenai energi daerah APBN, APBD I, Mitra Biro Kerjasama Pendukung: Dinas ESDM, Bappelitbargda, Biro Hukum, Swasta, dan Mitra pembanguna:r daerah terkait upa.ya konservasi energi APtsN, APBD I, Biro Perekonomian dan Kerjasama Pendukung; Dinas ESDM, Bappelitbangda, Biro Hukum, %* %*8ry@--/@**v/gT Page 83 2025 Renstra OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva Peningkatan peran serta stakeholder dalam pengelolaan energi daerah Pengembang an Kemitraan I Menetapkan l€rjasarna pembelian tenaga listrik dari pemanfiatan DBT Provinsi NTT APtsN, APBD I Mitra Koordinator: Dinas ESDM Pendukung: PLN, Bappelitbangda, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Pemerintah Kabupaten/Kota, su/asta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD 2018- 2025 2 !tmbentukan forum pengelolaan energi NTT APBN, AFtsD I, Mitra Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Bappelitbangda, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbangda, Pergunran Tinggi, PLN, Pertamina, BPS}, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD 2018. 2V25 3 masyarakat terhadap pemaofaatan teknologi energi st NTT APtsN, APBD I, Mi$a Koordinator: Dinas Dinas ESDM. Pendukung: Dinas Pemberdayaan Masvakat Desa, Renstra OPD 2018 2A25 %* ?/*- E*y, %-.t4*^au/ff Page 84 Biro Perekonomian dan Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnva I Penggalangan I kemitraan dan I partisipasi lintas I sektor terkait I meliputi koperasi, I perusahaan milik I daeratr, swasta, I dunia usahadan I pemangku I kepentingan lainnya dalam pengelolaan energi daerah Provinsi I{TT Provinsi NTT APtsN, APtsD I, Mitra APtsN, APBD I Mitra Koordinaton Biro Perekonomian dan Kedasama. Pendukung: Dinas ESDM, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappelitbangda, Biro Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya Koordinator: Bappelitbangda. Pendukung: Bappelitbangda, Biro Perekonomian dan Kerjasama, Perguruan Tinggi, dan Mitra pembanguna:r lainnva Renstra OPD 2018 - 2023 Memastikan Integrasi RUED ke dalam dokumen perencanaan daerah Penataan Peraturan Perundang- Undangan 1 Mengintegrasikan dokumen RUED P NTT di dalam RPJPD, RPJMD, RTRW. RZWP3K,RUKD dan rencana rinci lainnya, Renstra OPD 2018 - 2025 @** %*8*?%-.tg*tu-|ff Page 85 Advokasi penggunaan dana desa unfuk pengelolaan energi dr trngkat desa erovins-JaffilffiDT- NTT j naitra Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung: Bappelitbangda, Biro Perekonomian dan Keq'asama, Biro Hukum, Perguruan Tinggi, Lrlnas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan lainnya. I Renstra I oPD 2018 - 202s PENELITIAN PENGEMBAN GAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, IPTEK, LINGKUNGA N HIDUP, POLITIK DAN PEMERINTA HAN I Desiminasi, sosialisasi kajian potensi, pasokan, permintan dan pemanfaatan energi daerah Provinsi NTT , AT'HD I, Mitra Koordinator; Dinas ESDM. Pendukung: Bappelitbangda, Biro Pelekonomian dan Kerjasama, Perguruan Tinggi, Biro Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan Mitra pembangunan le!nnya Renstra OPD 2018 - 2025 Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (Tran-sit Orien ed DercIopment/TOD l Provinsi N'IT APtsN, AFBD I, Mitra ^oorolnator:Dinas Perhubungan. Pendukung: Dinas PUPR, Dinas ESDM, Biro Hukum. Renstra OPD 20r8 2o25 Page 86 K4lian Potensi pemanfaatan energi pada sektor pariwisata, pertanian lahan kering kepulauan, perkebunan, peternakan dan perikanan Perguruan Tinggi. Pendukung: Balitbangda, Biro Perekonomian dan Keq'asama, Dinas ESDM, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, Dinas Pariw.isata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra pembangunan Renstra OPD Pemanfaatan teknologi bidang energr yang ramah lingkungan Perguruan Tinggi Pendukung: Dinas ESDM,Balitbangd a, Dinas Lingkrngan Hidup dan Kehutaflan, Biro Perkonomian dan Kerjasama, Bappelitbangda dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD @** 2;*&o@--4,@**uy'g Page 87 Menjamin keseta.raan gender di dalam pengelolaan energi daerah AFtsN, APBD I, I Koordinaror: Pendukung; Bappelitbaagda, Biro Hukum perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi energi daerah Dinas ESDM. Pendukung; Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Keg'asama, Biro Hukurn, PLN, Pertamina, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra pembangunan Peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan energi di tingkat desa Koordinator: Dinas ESDM, Pendukung: Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Biro Perekonomian dan Ke4'asama, Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan, Mitra pembar€unarr Menjamin terlaksananya Sistem Monev dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporal terpadu Perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi daerah APBN, APBD I, Dinas ESDM Pendukung Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, dan Mitra pembargunan lainnya. g** Z;*^ g*? @__"(@*.ulg Page 88 Pemberdayaa n Masyarakat I + lo Sosialisasi Perda dan Pergub tentang energi daerah Provinsi NTT l<enstra OPD 2014 - 2025 Irtovlnsl NTT APIJN, AIITJD I, Mitra I Kenstfa I oPD 20tE - 2025 Provinsi NTT APBN, APBD I, Mitra Renstra OPD 2018 - 2025 dan Evaluasi Pembanguna n Daerah 1 llrovinsi NTT Renstra OPD 2018 - 2025 Koordinator: Dinas ESDM. Pendukung; Bappelitbangda, Perguruan Tinggi, Biro Perkonomian dan Kerjasama, Biro Hukum, PLN, BPS, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan, Pertamina, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra pembangunan Renstra OPD dan Pelatihan Dinas ESDM. Pendukung: Perguruan Tinggi, Bappelitbangda, Biro Ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup dan bagi ASN bidang energr Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Pendukung: Dinas ESDM, Perguman Tinggi, Bappelitbangda, Biro Perekonomian dan Keq'asama, dan Mitra pembangunan lainnya Renstra OPD @** %**g*?%*/g_*v/g Page 89 2 | Rapar koordinasi I provinsi I energi daerah | ruff A},IJN, AIJLID I, Mitra 2018 - 2025 uenlamin Kualitas SDM I Diklat Energi .Ltovrnsi NTT APBN, APBD I, Mitra Renstra OPD 2018 - 2025 a Itovmsi NTT ArE I\, AtulJ i, Mitra 2018 - 2025 Pendukung; Perguruan Tinggi, Dinas ESDM, BKD, Biro Perekonomian dan Ke4'asama, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra pembangunan @** 2;* 8*, %-z@,,.*_u//W- Page 90 Beasiswa sekolah I A"ui"" di bidang energi I f,if-f , lMitra lBappelitbangda. I. MOIIITORIIYG DAIY IVALUASI A. KTBI.JAI(AIU UTAMA Strategi Ttrjuan Sasaran Program Perangkat Daerah Tahun No Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana lDokumea RUED-pf Reallsagi {Dokumea Pela&sanaan Anggaran OPDI Lokasi fDesa/Kec./ Kabl Tingkat Konsistelrsi lv'l Output Outcome Output Outcome I 2 3 4 5 Dst { !ru*'Z** 4 9i.-J3V-* -,tW- Page 91. B. IIEBIJAKAI{ PEIYDI'KI'I| G Strategi Tujuan Sasaran Program Perangkat Daerah Tahun PELIIFORAI| Mekanisme pelaporan berisi tentang sistematika pelaporan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dengan uraian capaian, target, indicator, upaya-upaya yang dilalukan, lesson leam/ best practie, masalah, dan tantangan yang dihadapi, serta kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Sistematika pelaporan RUED-P Nfi sebagai berikut:
1. 1.Kondisi pencapaian tujuan pelaksanaan RUED-P NTT.
2. 2.Permasalahan dan tantangan.
3. 1.Uraian tentang tujuan, target, dan indikator.
4. 2.Kebijakan (uraian per-tujuan).
5. 3.Program dan kegiatan (uraian per-tujuan).
6. 2.Q tqt iaid atas <j-t, tL.-t 2@ - '.'/. ' BAB vI. PEIYUTUP RUED-P NTT merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan pembangunan energ/ dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah yang bersifat lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi Nusa Tenggara Timur serta memlrerhatikan isu pernbang'nan berkelanjutan. RUED-P NTT memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi Provinsi NTT Tahun 2ors-205o serta penjabaran tentang Lrpaya mencapai hasil tersebut yang mencakup kebijakan, strategi, progr€un pengembangan energi NTT, dan berbagai kegiatan yang mengacu pada RUEN. Pengembangan energi provinsi NTT mengacu pada prinsip yang terkandung dalam RUEN dan KEN yaitu berkeadilan, berkeranjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. GUBERNUR NUSA TENGG 1l V> ARA TIMUR/ TVIKTOR BT'NGTILU LAISKODAT .r g** 2;* E*?- Q-a.g**..4ffi Page 93

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Aspek Regulasi, Tahapan Penyusunan dan keterkaitan RUED dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Aspek Regulasi, Tahapan Penyusunan dan keterkaitan RUED dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2020