Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi 8 pasal berisi pengertian, asas, tujuan, sistematika, pedoman.
Peraturan tersebut berisi 8 pasal berisi pengertian, asas, tujuan, sistematika, pedoman.
menetapkan Peratural Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Olg-2O5O. tl/ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masvarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan asas "efisiensi berkeadilan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Huruf c Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optfunal. Huruf d Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Huruf e Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar- besarnya. Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'pelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi linglungan yang lebih baik. Huruf g Yang dimaksud dengan asas'ketahanan nasional" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harrs mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan enerA. /f Hurufh Yang dina}sud dengan asas keterpaduan adalah asas dalar" pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaal energi secara terpadu antar selctor.
Huruf a Yang dirnaksud dengan "Pemerintah" adalah pemerintah Pusat. Huruf b Cukup jelas. Hurlf c Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR Orcs 4' LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PEDOMAN RBNCANA UMUM ENBRGI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 20T9-2050 RENCANA UMUM ENERGI DAERAII PROVINSI NUSA TEIVGGARA TIMUR TAHUTV 2019-20,5A Kata Pengantar Puji syukur patut dipaljatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat, rahmat dan hidayahNya pen5rusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan. Penyusunan RUED Provinsi NTT dilaksarral<an sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memerintahkan Pemeritah Daerah untuk menJrusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Penyusunal RUED Provinsi Nfi mengacu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUED Provinsi NT'T merupakan penjabaran dan rencalta pelaksanaan pembangunan energi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah yang bersifat lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan. RUED Provinsi NTT menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan energi daerah sesuai denga.n potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya serta memberikan gambaran terkait perencanazrn pendanaan dan kebijakan fiskal dalam pengembangan sel,rtor energi dalam kurun waklu 2O15-2O5O. Dokumen RUED-P tersebut kedepannya dapat digunakan sebagai satal satu acuan dalam pengembangan energi di daerah yang terintegrasi di dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan RTRW. Pada akhirnya, Kami menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak baik kepada Pemerintah Pusat seperti Dewan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tim P2RUED-P, Instansi Pemerintah di Daerah, UNDP MTRE3 Project serta mitra pemerintah lainnya yang telah bekerjasama demi tersusunnya dokumen RUED Provinsi Nfi. Demikian dokumen RUED Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun agar dapat menjadi bagian dari arah kebijakan energi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hormat Kami, Tim Penyusun * g--V* A-*q*-/'g**-4Y PaBe I i Inusari I Escecuthtc Summaryll Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat RUED-P NTT merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan pembangunan energi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah yang bersifat lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan potensi dan isu pembangtrnan berkelanjutan. RUED-P NT'T menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, pengembangan dan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Disamping itu RUED-P NTT juga memuat kebdakan, strategi, rencana, program, kelembagaan dan kebijakan frskal untuk pengembangan sektor energi dalam kurun waktu 2015-2050. Dokumen RUED-P NTT ini kedepannya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan energi di daerah yang terintegrasi di dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan RTRW. Melalui RUED-P NTT yang menjadi dasar pengembangan energi di Provinsi NTT mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Rencana Umum Energi Nasional {RUEN} dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengenai ara}r kebijakan energi kedepan yang berparadigrna bahwa sumberdaya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan teknologi bidang energi, industri energi dan jasa energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim serta terjaganya fungsi lingkungan hidup. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menghitung kondisi energi di daerah di dalam dokumen ini adalah menggunakan pemodelan yang menggunakan dua scenario yaitu Skenario BAU lBusiness as Usual) dart Skenario RUED. Secara garis besar pemodelan dalam RUED-P Nfi menunjukan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24o/o konkibusi dari Energi Baru dan Terbarukan (E'F}T), 12% dipasok dari batubara dan 10% pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 54% masih dipasok dari Minyak Bumi. Sedangkan untuk tahun 2O5O adalah 39% kontribusi dari EBT, 167" dipasok dari batubara dan 14Yo pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 31yo tetap masih membutuhkan Minyak Bumi sebagai pemasok energi primer. Secara kuantitas nllas, absolut total pasokan energi primer tahun 2025 untuk Provinsi NTT diperkirakan sebesar 2,6 * 6'*- a,4*- @*,a AL.'*r @;".'& 9@g- Page I ii MTOE futa ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit listrik sebesan 1 GW dengan prosi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2O5O diperkirakan sebesar 8,3 MTOE (l'uta ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW. Dalam RUED-P NTT juga menargetkan secara kuantitatif kebutuhan energi fi.nal per sektor dan per jenis sampai tahun 2O50 - Dalam RUED-P NTT hasil pemodelan proyeksi emisi gas rumah kaca (GRK) atas permintaa-n energi di tahun 2O25 sebesar 37,1 Mton CO2eq- atau setara dengan 4o/o d,ari total nasional dan 172 Mton COzeq. di tahun 2O5O atau setara dengan 9o/o dari total nasional dengan kontribusi terbesar dari sektor transportasi. Kemampuan reduksi emisi GRK melalui hasil pemodelan sebesar 14% sampai 15olo di tahun antara 2O3O sampai 2O4O sedangkan tahun 2050 hanya mampu mereduksi emisi GRK sebesar 117o. Untuk emisi GRK perkapita trennya terus meningkat di tahun 2025 sebesar 6,2O tCOzeq- perkapita dan 2O,78 tCOzeq. perkapita di tahun 2050. Dalam RUED-P NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7,O60/o dan sebesar 25% di tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2O25 d,an tahun 205O sebesar O,74 dan 0,65 yakni sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan lat dita-hun 2025 dan 2O5O. Adapun dokumen ini terdiri atas 6 (enam) bab meliputi: BAB VI Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Aspek Regulasi, Tahapan Penyusunan dan keterkaitan RUED dengan dokumen perencanaan lainnya. Kondisi Energi Daerah dan Ekspektasi di masa mendatang berisi tentang Isu Permasalahan Energi, Kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah, Monitoring dan Evaluasi. Penutuo. Dokumen ini sangat penting dan menarik karena memiliki kekhasan tersendiri yang berkaitan dengan potensi dan karalderistik wilayah di Provinsi NTT, yang mana perlu dikelola dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah. @)* ttl-"- @,.,g QIi.,* 9)*w : W.4- Page I iii Daftar Isi Kata Pengantar . lnttsai (Exeantiue Summaryl ........................ ii DaftarTabel ........... Daftar Gambar BAI} I. PENDAH ULUAN............, . . .. . I .I . LATAR BET.AKANG 7 7 i.4. KEIERKAITAN RUED.P DENGAN PERENCANAAN DAERAH LAINIIYA......... 7 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RUED-P NTT........................................._...................e BAB II. KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASi .......... 1.3. TAHAPAN PEI'IYUSUNAN RUED-P N,I.I DI MASA MENDATANG........ .............11 -.--..1-( .............................. 13 ................._......................29 ...........43 2.I. ISU DAN PERMASALAHAN ENERGI........ 2.2. KONDISI ENERCI DAERAH SAAT INI...... 2.3.2.2. Penurunan Da.mpak Emisi Gas Rumah Kaca 2.3.2.4. Elastisitas Energi BAB tII. VISI, MISI. TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH 3.1. VISI 3.2. MISI................... 2.2.1. Indikator Sosial Ekonomi. 2.2.2. 2.2.3. lndikator lingkungan...... 2.3.2. Hasil Pemodelan RUED-P NTT........................ 2.3.2.7- Kebutuhan dan Pasokan Enersi 3.4. SASARAN, BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH,................46
4.2. STRI|?EGI ENERGT DA_ERAH ......................47 t v * (AM 6'.at @-.^ f4* *t !hW' Page I iv 4.3. KELEMBAGAAN ENERGI DAERAH. ...............49 4.4. INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI DAERA}I .................50 4.5. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN ENERGI DAERAH .....51 4.5.1. Pasokan Energi Primer...... ..........51 4.5.2. Kebutuhan Energi Fina1......... .....55 4.5.3. Konservasi dan Efrsiensi Pemanfaatan Energi ...........60 BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..................91 BAB VI. PENUTUP ......93 .q* ?z** K'"r 9L*.r,7**.,t:%' Page I v Daftar Tabel Tabel 1. Sistematika RUED-P NTT............. ...............9 Tabel 2. Isu dan Permasalahan Energi di NTT........ ..................11 Tabel 3. Indikator Sosial Ekonomi NTT Tahun 2011-2O15 ........................L4 Tabel 4. Potensi dan Pemanfaatan EBT Provinsi NTT Taleun 2015...............................15 Tabel 5. Share Produksi Listrik dari EBT dan non-EBT Provinsi NTT Tahun 2015.13 Tabel 6. Intensitas Energi Selrtor Industri pengolahan Tahun 2Ol5 ............................18 Tabel 7. Intensitas Energi Sektor Transportasi Tahun 2015........... ..........20 Tabel 8. Rasio Konsumsi Listrik antsra Kota dan DesaTahun 2O15....,......................21 Tabel 9. Intensitas energi sektor komersial Tahun 2015........... .................22 Tabel 10. Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi Tahun 2O|3-2OI4...................23 Tabel 11. Integrasi Sasaran-sasar€rn yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015- 2O5O dengan royeksi kondisi RUED-P NTT............. .......................24 Tabel 12. Demograli .........27 Tabel 13. Ekonomi Makro...... ..............28 Tabel 14. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Perjenis..........................................33 Tabel 15. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Listrik untuk Memasak...........34 Tabel 16. Hasil Pemodelan Persentase Penggunaan Mobil Listrik.................................35 Tabel 17. Hasil Pemodelan Persentase Penggunaan Motor Listrik ..........35 Tabel 18. Hasil pemodelan Penyediaan Kapasitas Listrik Tahun 2015-2050............37 Tabel 19. Kebijakan dan Strategi Energi Daerah Provinsi NTT.......................................48 Tabel2O. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer........ .........51 Tabel 21. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer EBT Tahun 2015-2050..............52 Tabel22. Hasil Pemodelan Pengembangan Pembangkit Listrik 8BT............................53 Tabel 23.Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Perjenis Untuk Seluruh Sektor ........56 Tabel24. Matriks Program RUED-P NTT..........-.. ..-.................,.52 h 6D,* (7!/w 6"-9, Qn-"1. 9)"ra* YW- Page I vi DaftarGambar Gambar l. Rangkaian Kegiatan Pengumpulal dan Pengolahan Data............................6 Gambar 2. Share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara ..........16dan Migas) Tahun 2O15....... Gambar 3. Share konsumsi listrik PLN dan Non-PLN per selrtor Produktif Tahun 2015........ Gambar 4. Persentase konsumsi bahan bakar Sektor Transportasi perjenis tahun 2015 ..............._-..._ ..........................................19 Gambar 5. Total Konsumsi Energi Sektor Komersi1............... .............22 Gambar 6 Struldur Pemodelan RUED-P NTT .....29 Garnbar 7. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Provinsi N?T Tahun 2025 ..................... ,.........................................30 Gambar 8. Hasil Pemodel,an Kebutuhan dan Pasokan Energi Provinsi NTT.....-........31 Gambar 9. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per sektor................-..................32 Gambar 10. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Listrik Taltun 2015-2050.......36 Gambar 11. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listril< ..... ........ ....38 Gambar 12. Hasil Pemodelan Bauran Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015-2050.... Gambar 13. Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi NTT Tahun 20 15-2050....... ....... ...... .'40 Gambar 14. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi NIT Tahun 2O15-2O5O..41 Gambar 15. Konservasi Energi pada sisi kebutuhan Provinsi NTT Tahun 2015- 2050 Gambar 16. Elastisitas Energi Provinsi NTT Tahun 2015 - 2050 43 Q)* Ah* 6 *a 9i),,* @i.'* ihW' Page I vii BAB I. PEIYDAHI]LUAN I.I. LATAR BEIITKAIVG Energi merupakan salah satu unsur utarna dalam pembangunan Indonesia. Ditinjau dari sisi ekonomi, energi merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi negara pada tahun 2O16. Sementara dari tinjauan sosial, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tentu memerlukan energi yang besar pula. Meskipun demikian, sektor energi Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Besarnya ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi serta rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan diperparah dengan keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama bagi bangsa Indonesia dalam pengemb€rngan energi di Indonesia. Permasalahan implementasi dan koordinasi serta regulasi yang tepat dan strategis yang berpihak pada penggunaan energi bersih menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi. Secara lebih spesifik, permasalahan pengelolaan energi di daerah khususnya di provinsi NTT antara lain: (1) Ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi, (2) Akses dan infrastruktur energi terbatas, (3) Belum optimalnya pengelolaan potensi EBT, (4) Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi, (5) Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan energi di daerah, dan (6) Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan darnpaknya terhadap perubahan iklim global. Semakin pentingra peran sektor energi dalam pembangunan daerah sehingga memerlukan adanya perencanaan tata kelola sumber daya energi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang Energi fr)"* cX./t',"* @"q (Di-"* g),a*' t W' Page | 1 yang pada perjalanannya menjadi acuan utama dalam perenczrnaan energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AO7 ini salah satunya menJmsun Kebijakan Energi Nasional (KENI dan mengzrm€rnatkan pemerintah pusat untuk men)rusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Pemerintah Daerah untuk menJrusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan tetap mengacu pada KEN. Pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menJrusun RUEN dengan mempertimbangkan RUED dan masukan masyarakat.
BAB VI
menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk men5 rsun RUED dengan mengacu pada RUEN dan menetapkan RUED melalui Peraturan Daerah. Sedangkan Pasal 19 menyebutkan bahwa masyarakat dapat memberi masukan dalam penyusunan RUEN maupun RUED. Prinsip dasar perencanaan energi Indonesia seperti tercantum dalam KEN adalah prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan arah kebijakan mewujudkan ketahanan energi dalam ran g! 400 8,3 >1.000 2 Target bauran enerpi
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)