Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah entitas pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Sebagai provinsi kepulauan di selatan Indonesia, peran lembaga ini krusial dalam menjaga kedaulatan, mengelola sumber daya alam maritim dan pariwisata yang melimpah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan geografis yang unik. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penyusunan regulasi daerah, penyediaan layanan publik melalui dinas-dinas terkait seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kelautan dan Perikanan, hingga pelaksanaan program strategis seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan modernisasi sektor pertanian/perikanan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, keberadaan lembaga ini sangat signifikan dalam menjaga kedaulatan wilayah, mengelola sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan geografis dan demografis yang unik.
Ruang lingkup Pemerintah Provinsi NTT mencakup aspek regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), pelayanan publik melalui berbagai dinas terkait, serta program pembangunan di berbagai sektor. Aspek-aspek ini mencakup pembangunan infrastruktur, pengelolaan bencana, peningkatan pendapatan asli daerah, hingga pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Beberapa program strategis Pemerintah Provinsi NTT meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan pariwisata bahari, serta modernisasi dan hilirisasi sektor pertanian/perikanan. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama, diwujudkan melalui inovasi seperti "ULOS PRAJA" dan Portal Data Terpadu SASANDO.
Pemerintah Provinsi NTT memainkan peran penting dalam isu-isu nasional, khususnya terkait ketahanan pangan dan ekonomi maritim melalui potensi kelautan dan perikanan yang besar. Provinsi ini juga berkontribusi pada pariwisata berkelanjutan, penanggulangan bencana, serta penguatan transparansi dan antikorupsi, sejalan dengan agenda nasional.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk berbagai layanan, seperti perizinan dan regulasi di sektor kelautan atau perindustrian, serta pengaduan dan bantuan bencana melalui BPBD. Akses informasi dan data terpadu juga tersedia melalui Portal Data Terpadu Provinsi NTT (SASANDO), serta layanan terkait pajak dan retribusi daerah melalui BPAD.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah lembaga vital yang mengelola dan mengembangkan salah satu provinsi terdepan di Indonesia, berupaya menjawab tantangan geografis dan demografisnya. Keberadaan dan kinerja lembaga ini sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTT, serta kontribusinya pada agenda nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan tersebut mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2015
Sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak; III. Ketentuan Penutup
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Besaran Tunjangan; III. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 19 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Jenis DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota; IV. Penetapan Alokasi DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota; V. Petunjuk Pelaksanaan BDHPP dan Bantuan Keuangan; VI. Tata Cara Penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota; VII. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kebijakan Belanja Wajib; Bab 3. Kebijakan Penyaluran Belanja Wajib; Bab 4. Kebijakan Pelaporan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.