DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Besaran Dana Cadangan; Bab 3. Sumber Dana Cadangan; Bab 4. Jenis Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan; Bab 5. Tahun Anggaran Pelaksanaan; Bab 6. Penempatan dan Pemindahbukuan Dana Cadangan; Bab 7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Bab 8. Pengawasan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran yang cukup besar jika disediakan dalam satu tahun anggaran dan akan berdampak pada berkurangnya anggaran untuk mendanai program lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat

(5)dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daria Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan bersama antara Gubemur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028; ' . '·

9.Peraturan ...
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Mengingat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2.Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga tingkat Nasional.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
5.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUDadalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Kuasa ... Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANACADANGANPEKAN OLAHRAGANASIONALXXII TAHUN2028. Menetapkan
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

(3)Dalam ...

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2)Penambahan atau pengurangan nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBDdan/ atau Perubahan APBDtahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB II

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

( 1) Besa.ran Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 3 (tiga)tahun anggaran yaitu:
1. a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai kebutuhan pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 di Daerah.
(2)Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan PON XXIITahun 2028 di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.besaran Dana Cadangan;
b.sumber Dana Cadangan;
c.jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan;
d.tahun anggaran pelaksanaan;
e.penempatan dan pemidahbukuan Dana Cadangan;
f.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
g.pengawasan.
1. 8.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
2. 9.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. 10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangah Daerah Otonom.
4. 11.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. 12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3)Penerimaan ... BABVI PENEMPATANDANPEMINDAHBUKUAN DANACADANGAN

Pasal 9

( 1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.

(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah. BABV TAHUNANGGARANPELAKSANAAN

Pasal 8

( 1) Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2028 untuk membiayai pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 yang dialokasikan pada belanja program dan kegiatan.

(2)Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan PON XXIITahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Dana Cadangan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan persetujuan DPRD. Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan PON XXIITahun 2028 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVI JENIS PROGRAMDANKEGIATAN YANGDIBIAYAIDARIDANACADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII SUMBERDANACADANGAN

Pasal 6

(3)Dalam hal penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempengaruhi totalan nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), maka penambahan atau pengurangan dapat dilakukan setelah peru bahan Peraturan Daerah ini. BABVIII... Posisi Dana Cadangan dan pendapatan bunga deposito Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

BABVII PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…