DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas; Bab 3. Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; Bab 4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi; Bab 5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi; Bab 6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi; Bab 7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Provinsi; Bab 8. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; Bab 9. Pengawasan dan Pengendalian; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanj utan;
i.demokratis;
j.ke setaraan; dan
k.kesatuan. BAB IU PF,UBAI{GIITAII ITEPARIVTSATAAIT PROVIIISI Bsgl8! Kcsatu Umun

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan Provinsi meliputi :
1. a.pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
2. b.pembangunan pemasaran pariwisata provinsi;
3. c.pembangunan industri pariwisata provinsi; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
(3)RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.arah pembangunan kepariwisataan provinsi;
6. f.arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata .t provmst; L
7. g.arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata provinsi;
8. h.arah kebijakan dan strategi industri pariwisata provinsi; dan
9. i.arah kebijakan dan strategi kelembagaan pariwisata provinsi.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ddarn 2 (dua) tahap yaitu:
1. a.tahap pertama, tahun 2O15-2019; dan
2. b.tahap kedua, tahrxt202O-2O25.

Pasal 5

RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling tama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARPROV adalah sebagai:

a.pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
b.pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Bagtan Kcdur Vl.rl, UlBl, TuJuan' dan Sasaran

Pasal 7

visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu Terwujudnya NTT sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat'

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliPuti:

a.mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masYarakat;
b.mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efeltif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan , mancanegara; L
c.mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungiawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d.mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliPuti :

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
b.melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektit elisien dan bertanggung jawab;
c.mewujudkan industri pariwisata yang marnpu menggera-kkan perekonomian Provinsi; dan
d.mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien'

Pasal 10

( 1 ) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:

a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
b.peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
c.peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
d.peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan'

(2)Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini' Baglen Kettgs Arah Pembangunan Kcpariwlsataan Provtasl

Pasal 11

Arahpembangunankepariwisataanprovinsisebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliPuti:

a.pembangunan kepariwisataan provinsi yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan; I
b.pembangunan kepariwisataan provinsi yang terpadu secara lintas sektor, provinsi, dan pelaku;
c.pembangunan KPPP yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KSPP dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
e.pembangunan kepariwisataan provinsi yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan provinsi. BAB TV ARAII XEBIJAXAI| DAIT STRATDGI PEUBAXGTN%IT DESTITAAI PARTUISATA PROVII| SI Bagtaa Kesatu

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Perwilayahan Pembangunan DPP;
b.Pembangunan DTW;
c.Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d.Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e.Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.Pengembangan investasi di bidang pariwisata. Brglarr Kedur Perrileyahan Desttnast Parisisata

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…