DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Industri Unggulan Provinsi; Bab 4. Jangka Waktu; Bab 5. Pelaksanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomorr - 1 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
9.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805); f - 2 I
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10);
15.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 1 4 ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 110/M IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191 7);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153); t - 3
19.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor l Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
20.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIP NTT adalah dokumen perencanaan dan pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota. r - 4
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasa yang berkembang, dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja.
9.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi:

a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri di Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
b.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;
c.Pemerintah Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, antar Kabupaten/Kota; dan
d.Pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

a.mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Provinsi;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan; f - 5
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan;
f.mempercepat pertumbuhan, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri di Daerah;
g.meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri di Daerah;
h.mengarahkan dan memberikan kepastian lokasi investasi Industri sesuai tata ruang di Daerah; dan
i.menjamin kepastian berusaha dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan provinsi;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan; dan
f.lampiran.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Provins! NTT 3.1.1 Visi Pembangunan Daerah Visi RPJMD 2018-2023 yang menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, adalah "N'IT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Pasal 5

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Provinsi berdasarkan potensi Daerah terdiri dari:
1. a.industri pangan;
2. b.industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
3. c.industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
4. d.industri barang modal, komponen, bahan penolong danjasa industri;
5. e.industri hulu agro; dan
6. f.industri kimia dasar.
(2)Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun dan dikembangkan industri potensial yang merupakan unggulan Kabupaten/Kota.
(4)Pengembangan industri potensial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RPIK.r - 6

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4.1 Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan strategi yang tepat, yang dilakukan melalui berbagai kebijakan penguatan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, yakni:

Pasal 7

(1)RPIP NTT ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2023-2043.
(2)RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Peninjauan kembali RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah. BABV PELAKSANAAN

Pasal 8

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RPIP NTT.

(2)Pelaksanaan RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubemur.
(4)RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP NTT.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

(1)Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Provinsi.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besarf - 7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP N'IT.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri di Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…