DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Sanksi Administratif; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengembangkan potensi diri, mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mengembangkan diri melalui pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan lkatan Belajar sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi, untuk itu perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat: . Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan . . . . . .
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.
10.Izin Belajar .. . .. . Menetapkan
8.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.
9.Bantuan Belajar adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Pendidikan Kedinasan.
10.Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang diberikan Tugas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier melalui pendidikan formal. 1 1 . Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin belajar oleh pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/ atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
12.Peserta Bantuan Belajar adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai peserta Pendidikan Kedinasan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pendidikan Kedinasan.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
14.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
16.Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. 1 7. Akreditasi adalah kegatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar bagi PNS dalam rangka pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, guna menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme, dan berbasis kebutuhan organisasi.

(2)Peraturan .
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan PNS melalui pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar;
2. b.memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan bagi PNS;
3. c.pengembangan karier melalui pendidikan formal bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjadi acuan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi PNS Peserta Tugas Belajar, dan Peserta Pendidikan Kedinasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.persyaratan dan jangka waktu;
c.seleksi, verifikasi dan penetapan;
d.kedudukan, hak dan kewajiban;
e.pembatalan dan pemberhentian;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pembiayaan;
h.sanksi administratif; dan
i.ketentuan peralihan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

( 1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.

(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar bagi setiap PNS.
(3)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
1. a.hasil evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
2. b.analisis jabatan dan analisis beban kerja;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah; dan
4. d.basil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
(4)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling sedikit memuat:

a.unit organisasi;
b.jenjang pendidikan;
c.program studi;
d.target jumlah Togas Belajar; dan
e.tahun pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Rencana kebutuhan Togas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Badan.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan Togas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari setiap Perangkat Daerah;
2. b.penyebarluasan rencana kebutuhan Togas Belajar kepada setiap PNS di Daerah; dan
3. c.melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

Pasal 8

(1)Perencanaan Bantuan Belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh peserta Pendidikan Kedinasan melalui Perangkat Daerah terkait.
(3)Peserta Pendidikan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta pada Pendidikan Kedinasan yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(4)Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
(5)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan jumlah permohonan Bantuan Belajar.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

( 1) Syarat Tugas Belajar terdiri atas:

a.syarat administratif; dan
b.syarat akademik.

(2)Ketentuan mengenai syarat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016