DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewenangan Pemerintah Daerah; Bab 3. Satuan Tugas; Bab 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, pelindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam Presiden dan Wakil Presiden RI, perlu dilakukan pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); M E M U T U S KAN : . . . MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan, fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 1 . Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

( 1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk optimalisasi dan akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Gubemur ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.satuan tugas;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan. B AB U KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan badan pemusyawaratan desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1)Dalam rangka percepatan pembentukan Desa/ Kelurahan Merah Putih, Gubemur dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Gubemur selaku ketua;
2. b.Sekretaris Daerah selaku wakil ketua;
3. c.Kepala ... dan pengelolaan Koperasi membentuk satuan tugas .
4. c.kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi selaku sekretaris; dan
5. d.anggota, terdiri dari kepala Perangkat Daerah terkait.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/ atau Pemerintah Daerah;
2. b.memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 6

( 1 ) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup aspek antara lain:
1. a.jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.volume usaha Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota; dan
5. e.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 7

( 1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kabupaten/Kota.

(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

...

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelrahan Merah Ptih dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI1

Pasal 9

Peraturan Cubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Juni 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd E. MELKIADES LAKA LENA ffundangkan di Kupang pada tanggal 13 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 027 . ya H. M.A. M.H 021001 GGA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…