DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal Daerah; Bab 3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Bab 4. Pembiunaan dan Pengawasan; Bab 5. Pemeriksaan; Bab 6. Pembagian Deviden; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, antara lain menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan dengan Perda;
b.bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 2 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT.V Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung tentang Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);¢ - 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NIT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT. - 3 B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan U saha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA NTT adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.Q/° - 4

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT dimaksudkan untuk:
1. a.modal awal minimal untuk PT. JAMKRIDA NTT dalam mendapatkan status badan hukum; dan
2. b.pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat eksistensi dan peranan U saha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
(2)Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan usaha bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat; dan
2. b.untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (gearing ratio).
(3)Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Perda Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan bukan sebagai dasar hukum penganggaran APBD yang telah dilakukan.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PT. JAMKRIDA NTT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.ekonomi perusahaan (profit oriented);
b.kesejahteraan (prosperity oriented);
c.pelayanan kepada masyarakat (social oriented); dan
d.saling menguntungkan./

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

( 1 ) Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar Rp. 150.000.000.000, (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 5

( 1 ) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

a.Tahun Anggaran 2 0 1 4 Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar
b.Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebesar
c.Tahun Anggaran 2 0 1 7 sebesar
d.Tahun Anggaran 2020 sebesar
e.Tahun Anggaran 2021 sebesar
f.Tahun Anggaran 2022 lima miliar rupiah); Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah).

(2)Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2014.
(3)Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2015.
(4)Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7 .
(5)Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.
(6)Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.0¥

Pasal 6

( 1 ) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

( 1 ) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.

(2)Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Direksi wajib menyusun Rencana Usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(3)Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

( 1 ) Gubemur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan perusahaan dan mengikuti RUPS. Qi/ - 7 B AB V PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1)Gubernur melalui lnspektorat Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/ atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan PT. JAMKRIDA NTT
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Gubernur melalui lnspektorat Daerah. B AB VI PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 10

( 1 ) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA NTT.

(2)Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1 1 Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…