DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai pengurusutamaan ( PUG) Gender dalam Pembangungan di daerah guna memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender, yaitu lebih jauh mengenai perencanaan dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; pembinaan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elemination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4.Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor1Tahun2022tentang HubunganKeuanganAntaraPemerintahPusat dan Pemerintah Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor4,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6757); .Undang-UndangNomor21Tahun2022tentang ProvinsiNusa Tenggara Timur(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor164,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6810); .InstruksiPresidenRepublik IndonesiaNomor9Tahun Tahun2000tentangPengarusutamaanGenderDalam PembangunanNasional; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. ò. 4 10. 11. 12. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, ’€kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender. =3= 13.FocalPointPUGadalah aparatur yangresponsifdanmempunyai 14. 15. 16. 17. kemampuanuntukmelakukanpengarusutamaangenderdiPerangkat Daerah. KelompokKerjaPengarusutamaanGenderyang selanjutnyadisebutPokja PUGadalahwadahkonsultasibagipelaksanadanpenggerak pengarusutamaangenderdariberbagaiinstansi/lembagadidaerah. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyangselanjutnya disingkatRPÎMDadalahDokumenPerencanaanPembangunanDaerah untukperiode5(lima)tahun. RencanaStrategisPerangkatDaerahyang selanjutnyadisebutRenstra PerangkatDaerahadalahdokumenperencanaanstrategisPerangkat Daerah untukperiode5(lima)tahun. RencanaKerjaPerangkatDaerahyang selanjutnyadisebut Renja PerangkatDaerahadalahDokumenPerencanaanSatuanKerjaPerangkat Daerah untukperiode1(satu)tahun.

Pasal 2

PUG berasaskan: a. b è, d penghormatan terhadap hak asasi manusia; . keadilan; partisipasi; dan . non diskriminasi.

Pasal 3

PUGdimaksudkanuntukmemberikanlandasanhukumdanpedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandanpelayananmasyarakatyang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUGdiDaerah bertujuan untuk: a.memberikanacuanbagiaparaturPemerintah Daerah dalammenyusun strategipengintegrasiangender yang dilakukanmelaluiperencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,dan evaluasiataskebijakan, program, dan kegiatanpembangunandidaerah; mewujudkanperencanaanberperspektif gender melaluipengintegrasian pengalaman,aspirasi,kebutuhan,potensi,dan penyelesaian permasalahanlaki-lakidanperempuan; mewujudkankesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara,; d.mewujudkanpengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; e.meningkatkankesetaraandan keadilandalamkedudukan,peranan,dan tanggungjawablaki-lakidanperempuansebagai insandansumberdaya pembangunan;dan f.meningkatkanperan dankemandirian lembagayangmenangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
c.pembinaan; dan
d.pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPUJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(1)
(1)

Pasal 9

Bappelitbangda mengoordinasiktan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah berperspektif gender. Renja Perangkat Daerah berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Provinsi. Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…