DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 253

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai memberikan landasan hukum meliputi; ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggungjawab Pemerintah Daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komite disabilitas daerah, . partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, . bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur sebagian besar penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan hak penyandang disabilitas, sehingga perlu diwujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri tanpa diskriminasi, untuk itu diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk dapat diberdayakan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat, . bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ata pemah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) WV sa Ha 10. Li. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.0-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 1x 12. 13. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.PX- 14. 15. 16. UT, 18. 19. 20. 2. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan setiap hari. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: a. S sm Par pad» tea penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, keadilan, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan hak dan kesempatan, . kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif: dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebihOV n 3»

Pasal 3

Pemberdayaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.mewujudkan upaya pemberdayaan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, memastikan pelaksanaan upaya pemberdayaan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan, pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan, mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, dan mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: AP ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggungjawab Pemerintah Daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas:4/ bo » 2 pad.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komite disabilitas daerah, . partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a.penyandang disabilitas fisik,
b.penyandang disabilitas intelektual,
c.penyandang disabilitas mental, dan/atau
d.penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak yang meliputi:
a.amputasi,
b.lampuh layu atau kaku, Cc. paraplegi,
d.guadriplegi,
e.tetraplegi,
f.muscular dystrophy,
g.celebral palsy,
h.akibat stroke,
i.akibat kusta, dan
j.orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
a.lambat belajar,
b.disabilitas grahita, dan
c.downsyndrom. Penyandang disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
a.psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, dan b.disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Penyandang disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain: (N/ aa
a.disabilitas netra,
b.disabilitasi rungu, dan
c.disabilitas wicara.

Pasal 7

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang secara adil.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak hidup, . hak bebas dari stigma,cv hak privacy, . hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, . hak politik,5 MD An
2. i.hak keagamaan, hak keolahragaan, . hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, .hak pelayanan publik, Su . hak pelindungan dari bencana, . hak habilitasi dan rehabilitasi, . hak konsesi, hak pendataan,49 su 0» 8 .hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, . hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan Ss . rr 2 . hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasiAY
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi,
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi,
3. c.mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan d.untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(4)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal,
2. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan,
3. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,
4. e.pemenuhan kebutuhan khusus,
5. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan
6. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas Penghormatan integritas,
b.tidak dirampas nyawanya,
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya,
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan,
e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan
f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.(/v

Pasal 10

(1)Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
(2)Pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks253PDFHirarki

Memuat teks peraturan…