DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA TENTANG MENENGAH RENCANA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian basil program perangkat daerah.
8.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
10.Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan. 1 1 . Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12.Indikator . . .
12.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
13.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
15.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

( 1) Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Teggara Timur, terdiri dari:

a.memberi arah pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah Nasional;
b.sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c.secara politik menjadi acuan bagi Gubernur untuk menjalankan Visi dan Misi pembangunan Daerah;
d.secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja PD; dan
e.secara materil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka Menengah Derah.

(2)Tujuan RPJMD, terdiri dari:
1. a.menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. b.menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. d.sebagai ...
5. d.sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun; dan
6. e.sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2 . 1 . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2 . 1 . 1 Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 3

( 1) Sistematika RPJMD terdiri dari:

a.Bab I Pendahuluan;
b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
c.Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e.Bab V Penutup.

(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3 . 1 . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3 . 1 . 1 Visi dan Misi Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu E. Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

( 1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

( 1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. B AB V

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. KOSMAS D. LANA LEMBARAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR006 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : (6-87 /2025) linya BU SH M.A M.H 986021001 PENJELASAN . . . ,-------- A PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029 I. UMUM Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dirancang sebagai perwujudan komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan yang tidak hanya menjawab isu-isu strategis lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan daerah harus mengacu pada kerangka RPJPD dan tetap terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025--2029. Keterpaduan ini sangat penting agar pembangunan di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan harmonis dalam skala regional maupun nasional dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah menjadi komitmen global Indonesia. Secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 2029 didasarkan pada pertimbangan "bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, kemakmuran dan keadilan sosial bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penyelenggaraan pembangunan di daerah harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan sinergis". Disisi yang lain, Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan sosiologis bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai arah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah". Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 juga memiliki landasan yuridis yang kuat yakni bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam penyelengaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Walau demikian, sebagai peraturan yang dibentuk berdasarkan perinta.h peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka peraturan daerah ini disusun berdasarkan perintah dari ketentuan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Mengusung ... Mengusung Visi NTT Maj, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan, Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 mengatur ketentuan mengenai definisi, batasan pengertian, singkatan, akronim, dan batang tubuh yang terdiri dari 1 1 (sebelas) Pasal, serta disertai lampiran yang memuat isi dan uraian RPJMD Tahun 2025--2029, terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V Penutup. Diundangkannya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pembangunan di Nusa Tenggara Timur dalam periode 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…