menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286), Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4355): Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaan—PembangunanNasional (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor44210): Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679), Undang-UndangNomor21Tahun2022 tentang ProvinsiNusa Tenggara Timur(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor164, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6810), Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentang HubunganKeuanganAntaraPemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor4,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6757), Peraturan Pemerintah Nomor109Tahun2000 tentangKedudukan KeuanganKepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028), 2 AP UM EMMENTEN Mr memtmeneeangamannsena 38. 10. Tk. 12, 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 14. 15. 16. 17. 18. PeraturanPemerintahNomor33Tahun2018tentang PelaksanaanTugasdanWewenangGubernurSebagai WakilPemerintahdiWilayahProvinsi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor109, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6224): PeraturanPemerintahNomor56Tahun2018tentang PinjamanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor6279): PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42): PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang Laporandan EvaluasiPenyelenggaran Pemerintah Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor52,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6323): PeraturanPemerintahNomor23Tahun2020tentang Pelaksanaan ProgramPemulihanEkonomiNasional Dalam RangkaMendukungKebijakanKeuangan NegaraUntukPenangananPandemi CoronaVirus Disease2019(COVID-19)dan/atauMenghadapi AncamanyangMembahayakanPerekonomian Nasionaldan/atauStabilitasSistemKeuanganserta Penyelamatan EkonomiNasionalsebagaimantelah diubah denganPeraturanPemerintahNomor43 Tahun2020 tentangPerubahanAtasPeraturan Pemerintah Nomor23Tahun2020tentang Pelaksanaan Program Pemulihan EkonomiNasional Dalam RangkaMendukungKebijakanKeuangan NegaraUntuk PenangananPandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi AncamanyangMembahayakanPerekonomian Nasionaldan/atauStabilitasSistemKeuanganSerta Peneyelamatan EkonomiNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 6542): 19. 20. 21 2. 23, 24. 25. 26. PeraturanPresidenNomor33Tahun2020tentang StandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor6542): PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52 Tahun2012tentangPedomanPengelolaanInvestasi PemerintahDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor754): .PeraturanMenteriDalamNegeriNomor62Tahun 2017tentangPengelompokanKemampuanKeuangan DaerahSertaPelaksanaandanPertanggungjawaban DanaOperaional(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2017Nomor1067), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor36Tahun 2018tentangTataCaraPenghitungan,Penganggaran DalamAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah, danTertibAdministrasiPengajuan, Penyaluran,dan LaporanPertanggungjawaban PenggunaanBantuan KeuanganPartaiPolitik: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun 2019 tentang Sistem InformasiPemerintahDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor1114), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun 2019tentangKlasifikasi,Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaandanKeuanganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor1447), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun 2020PedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021 Nomor1781), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor9Tahun 2021 tentangTataCara EvaluasiRancangan Peraturan DaerahtentangAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah,RancanganPeraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah,RancanganPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Menetapkan : 27. 28. 29. 30. Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.