DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama dan Tempat Kedudukan; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Kegiatan Usaha; Bab 5. Jangka Waktu Berdiri; Bab 6. Modal Dasar; Bab 7. Organ PT. Flobamor (Perseroda); Bab 8. Hasil Usaha; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda); Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURANDAERAHPROVINS!NUSATENGGARATIMUR NOMOR8 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANBENTUKHUKUMPERSEROANTERBATASFLOBAMOR MENJADIPT. FLOBAMOR(PERSERODA) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
6.Rapat .... Menetapkan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR MENJADI PT. FWBAMOR(PERSERODA).

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Perseroan Terbatas Flobamor (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Flobamor (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bergerak di bidang aneka usaha.

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan PT. Flobamor (Perseroda) yaitu untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(2)Tujuan pembentukan PT. Flobamor (Perseroda)yaitu:
1. a.memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
2. b.meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global; dan
3. c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

NAMADANTEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

( 1) PT. Flobamor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor, diubah bentuknya menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

(2)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Kupang dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.modal dasar;
6. f.organ PT. Flobamor (Perseroda);
7. g.hasil usaha; dan
8. h.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 2

6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
7.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d.jangka ....

(2)Pengurusan PT. Flobamor (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha; terbatas. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

(1)PT. Flobamor (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak

Pasal 7

( 1) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Flobamor (Perseroda)dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Flobamor (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PT. Flobamor (Perseroda)wajib menjaga likuiditas sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
(2)Dalam menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PT. Flobamor (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PT. Flobamor (Perseroda) tidak mampu mempertahankan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. Flobamor (Perseroda)meliputi:

a.jasa transportasi laut, misalnya pengoperasian atau leasing kapal pen um pang;
b.jasa transportasi udara, misalnya leasing pesawat penumpang komersial;
c.jasa transportasi darat, misalnya pengoperasian armada angkutan darat;
d.penyediaan bahan bakar minyak kendaraan bermotor dan depo bahan bakan minyak;
e.perhotelan;
f.restoran;
g.ekspor dan impor, distribusi;
h.retail dan perdagangan umum;
1. 1.real estate; J. industri;
k.pertambangan dan energi;
1. 1.jasa konstruksi;
m.pertanian;
n.petemakan;
o.perikanan dan kelautan; dan
p.aneka jasa lainnya.
1. 8.Tahun ...

Pasal 10

(1)Modal dasar PT. Flobamor (Perseroda) berjumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Pemilik modal dasar PT. Flobamor (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Koperasi PegawaiNegeriPraja Mukti.
(3)Modal yang telah disetor kepada PT. Flobamor (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rpl 9.446.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
(4)Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp19.426.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.tahun anggaran 1987/ 1988 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);
  2. 2.tahun anggaran 1989/1990 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  3. 3.tahun anggaran 1991/1992 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  4. 4.tahun anggaran 1992/1993 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  5. 5.tahun anggaran 1993/1994 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);
  6. 6.tahun anggaran 1994/1995 sebanyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. 7.tahun anggaran 1995/1996 sebanyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);

BAB VI

MODALDASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. Flobamor (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PT. Flobamor (Perseroda) pada saat perubahan bentuk Hukum.
(2)Ketentuan mengenai modal PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar, termasuk ketentuan mengenai besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.jangka waktu berdiri;
2. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
3. f.jumlah saham;
4. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
5. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
6. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
7. m.penggunaan laba dan pembagian dividen;dan
8. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 8.tahun anggaran 1996/ 1997 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);
  2. 9.tahun anggaran 1997 /1998 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. 10.tahun anggaran 1998/ 1999 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
  4. 11.tahun anggaran 2005 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  5. 12.tahun anggaran 2006 sebanyak Rp2.658.525.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  6. 13.tahun anggaran 2007 sebanyak Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratusjuta rupiah);
  7. 14.tahun anggaran 2009 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  8. 15.tahun anggaran 2010 sebanyak Rp773.288.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  9. 16.tahun anggaran 2011 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
  10. 17.tahun anggaran 2012 sebanyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).
9. b.Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah).
(5)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…