Peraturan tersebut megnatur mengenai landasan hukum mengenai penetapan ABPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, OA 1.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286): 2.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355): 3.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421): 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor1 Tahun2022tentangHubunganKeuanganAntara PemerintahPusatdanPemerintah Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor4,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6757), 5.Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentangHubungan KeuanganantaraPemerintahPusat danPemerintah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor4, TambahanLembaranNegera RepublikIndonesiNomor 6757), 6.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000 tentang KedudukanKeuanganKepalaDaerahdan Wakil Kepala Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000 Nomor210,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4028), 7.Peraturan PemerintahNomor23Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005Nomor48, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4502)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturan Pemerintah Nomor74Tahun2012 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor23Tahun2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan LayananUmum(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor171, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5340): 8. 10. Li. Na 13. 14. 15. 16. Undang-UndangNomor21Tahun2022 tentangProvinsi Nusa Tenggara Timur(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2022Nomor164,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6810): .PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana Perimbangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor137,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4575): PeraturanPemerintahNomor5Tahun2009tentang BantuanKeuanganKepadaPartaiPolitiksebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemerintah Nomor1Tahun2018tentangPerubahanKeduaAtas PeraturanPemerintahNomor5Tahun2009tentang Bantuan KeuanganKepadaPartaiPolitik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor1,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6177): PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5165), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017 tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor73,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6041), PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017 tentangHak KeuangandanAdministrasiPimpinandanAnggotaDewan Perwakilan RakyatDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor106), PeraturanPemerintahNomor33Tahun2018 tentang PelaksanaanTugasdanWewenangGubernurSebagaiWakil PemerintahdiWilayahProvinsi(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor109,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6244), Peraturan PemerintahNomor56Tahun2018 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2018Nomor248,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6279), Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322), 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangak mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangak mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), 23 24. 25. 26. 27. 28. .PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 tentang Sistem InformasiPemerintahDaerah: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi,danNomenklatur PerencanaandanKeuanganDaerah: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuaganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor1781): PeraturanMenteriDalamNegeriNomor9Tahun2021 tentangTataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerah tentangAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerah, RancanganPeraturanDaerahtentangAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah,RancanganPeraturanKepalaDaerah tentangPenjabaranAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor431), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor84Tahun2022 tentangPedoman PenyusunanAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahunAnggaran2023(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor972), KeputusanMenteriKeuanganRepublik IndonesiaNomor 125/KMK.07/2021tentangPenetapanTingkatSukuBunga PinjamanDalanRangka PemulihanEkonomiNasionalUntuk Pemerintah Daerahdan SubsidiBungaAtasPinjaman Daerah DaerahDalam RangkaMendukungProgram PemulihanEkonomiNasionalTahun2021: DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSATENGGARATIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.5.344.415.656.188,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.5.340.255.924.189,- (lima triliun tiga ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.199.163.279.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.751.596.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
Anggaran Belanja Operasi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga trillun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas :
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.774.896.847.167,- (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.65.012.580.431,- (enam puluh lima miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak terduga.
Membuka PDF…