DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pekerja mandiri bukan penerima upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat, wajib memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejah teraannya;
b.bahwa pekerja mandiri bukan penerima upah Oang Asli Papua di wilayah Provinsi Papua Barat meru pakan kelompok rentan dalam menghadapi risiko sosial yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh pemerintah;
c.bahwa pemerintah provinsi dan kabupaterr/kota perlu menyusun kebijkan perlidungan dan jaminan sosial melalui penetapan kebijakan dan program serta skema perlindungan sosial dengan mengikutsertakan Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu keberpihakan perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja mandiri bukan penerima upah Orang AsHPapua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Menimbang GUBERNURPAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKHUSUSPROVINSIPAPUABARAT NOMOR2 TAHUN2022 TENTANG PELAKSANAANPROGRAMJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJMN BAGl PEKERJA BUKAN PENERlMA UPAH ORANGASLIPAPUAD1PROVINSIPAPUABARAT GUBERNURPAPUABARAT SALINAN

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabu paten Mimika, Kabu paten Puncak J aya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Mengingat Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat; Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5473);
16.Peraturan Pemerintah Nomor86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jamian Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6427);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6731);
21.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22.Peraturan Presiden Nomor7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
23.Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKANPENERIMAUPAHORANGASLIPAPUADI PROVINSI PAPUA BARAT. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIPAPUABARAT dan GUBERNURPAPUABARAT Dengan Persetujuan Bersama
24.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tabun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tabun 2017 ten tang Perubaban Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1673);
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
26.Peraturan Daerab Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
5.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
6.Orang AsHPapua yang selanjutnya disingkat OAPadalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku -suku asli di Provinsi Papua Barat dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
7.Pekerja bukan penerirna upah GAP adalah orang perorangan yang me1akukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaterr/Kotadalam bentuk retribusi daerah.
8.Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaanyang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap OAPyang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
9.Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang iuran pendaftaranya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah OAP.
10.Peserta pekerja bukan penerima upah OAPadalah sopir rental, tukang ojek, nelayarr/petani, pedagang pasar dan penjual pinang.
11.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Jaminan Kematian yang selaniutnva disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggaldunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
15.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
19.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilandi ProvinsiPapua Barat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya ProgramJaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah OAP;
b.terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
c.mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah OAP;dan
d.mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerjadalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah secara khusus bagi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Pekerja Bukan Penerima Upah OAPdari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

20.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
21.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta darr/ atau anggota keluarganya.
22.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
23.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24.Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial.
26.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah Apatur Sipil Negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
27.Wadah atau kelompoktertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang memiliki legalitas hukum. Pasa16 Kriteria peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah OAPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)adalah:

a.OAP;
b.Penduduk Provinsi Papua Barat;
c.menjalankan usaha secara mandiri; dan
d.berpenghasilan paling tinggi Rp3.000.000,OO(tigajuta rupiah) perbulan; Pasa15

(1)Sasaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini adalah pekerja bukan penerima upah OAP.
(2)Pekerja Bukan Penerima Upah OAPsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.nelayan;
2. b.petani;
3. c.penjual pinang;
4. d.jasa perhubungan darat;
5. e.jasa perhubungan laut;
6. f.pedagang pasar;
7. g.organisasi keagamaan serta forum komunikasi umat beragama;
8. h.organisasi kemasyarakatan;
9. i.organisasi wanita; dan
10. j.pekerja informallainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

a.kegotongroyongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas;
f.portabilitas;
g.kepesertaan bersifat wajib;
h.dana amanat; dan
i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seperlunya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.

BAB II

PRINSIPSASARAN,DANKRITERIA PENYELENGGARAANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah OAP, meliputi:

a.memiliki Nomor Induk Kependudukan dany atau Kartu Keluarga;
b.memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi dan Zatau Kabupaterr/Kota wajib mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upah OAP yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai penahapan kepesertaannya dan membayarkan iuran sebagai Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK dan JKM.
(2)Pekerja Bukan Penerima Upah OAP dapat ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan. Pasa19
(1)Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Wajib dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian melalui program JKK dan JKM.
(2)Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaterr/Kcta berwewenang melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.program JKK;
2. b.program JKM; dan
3. c.program JHT
4. a.Besaran luran Program JKK sebesar Rpl0.000,OO(sepuluh ribu Rupiah); dan

BAB III

PROGRAM,PENETAPAN,PENDAFTARANDAN PERSYARATAN PESERTA Pasal 15 luran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 14

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

a.mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
b.membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM; dan
c.melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1)Pembentukan wadah organisasi para Pekerja Bukan Penerima Upah OAP harus memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk organisasi formal dan nonformal;
2. b.memiliki anggota;
3. c.memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
4. d.memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala kampung setempat.
(2)Pembentukan wadah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib:
1. a.mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.membuat perjanjian kerja sarna dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; dan
3. c.tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan. BABIV PEMBENTUKANWADAHORGANISASIKELEMBAGAAN

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diintergrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

c.berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

PRINSIPSASARAN,DANKRITERIA PENYELENGGARAANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 7

PROGRAM,PENETAPAN,PENDAFTARANDAN PERSYARATAN PESERTA Pasal 15 luran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

PRINSIPSASARAN,DANKRITERIA PENYELENGGARAANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 7

PROGRAM,PENETAPAN,PENDAFTARANDAN PERSYARATAN PESERTA Pasal 15 luran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021