DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupatcn Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tohun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tcntang Perjanjian lnternasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 97, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Ncgcri Olch Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lernbaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINS! PAPUA BARAT TENTANO TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pernerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5.Majclis Rakyat Papua Barat yang sclanjutnya disebut MRPB, adalah lernbaga representatif kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan pcrempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragarna.
6.Perjanjian lnternasional adalah perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat yang materi muatannya menyangkut kewenangan bidang pernerintahan • 5 - Provinsi Papua Barat dan tidak berkaitan dengan urusan absolut Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rencana Perjanjian lnternasional adalah ide a tau gagasan atau rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat mengenai suatu perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan memuat pokok pikiran, ruang Jingkup serta materi yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat.
8.Konsultasi adalah suatu proses kegiatan kornunikasi dalam bcntuk surat mcnyurat atau pertemuan antara Pimpinan Kementerian/Lcmbaga Pemerintah Nonkementerian pemrakarsa dengan Gubernur yang dilaksanakan setelah diputuskan oleh rapat antar kementerian untuk mcmbahas pertimbangan pemerintah provinsi atas Rencana Perjanjian lnternasional.
9.Pertimbangan adalah pcndapat secara tertulis dari Gubernur terkait Rencana Perjanjian Internasional yang akan dibuat dan hanya terkait kepentingan Provinsi Papua Barat.

(1)Gubernur berhak terhadap Rencana

BAB II

PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR

Pasal 2

memberikan Pertimbangan kepada Pemerintah Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat.

(2)Untuk melaksanakan hak Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah rnenyampaikan rancangan Perjanjian Internasional yang bcrkaitan dengan kepentingan PRovinsi Papua Barat kepada Gubemur.
(3)Penyampaian rancangan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan dibuatkan berita acara serah terima.

Pasal 3

(1)Pertimbangan terhadap rancangan Perjanjian Intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keutusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, terlebih dahulu disampaikan kepada:
1. a.MRPB untuk mendapatkan pertimbangan; dan
2. b.DPRPB untuk mendapatkan pendapat dan persetujuan. .. 6 ..

Pasal 4

(1)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan oleh MRPB, menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
(2)Pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pendapat dan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan ketentuan untuk pernberian pendapat dan pcrtirnbangan DPRPB tidak termasuk masa reses.
(2)Dalam ha! jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRPB belum memberikan pertimbangan, maka dianggap telah memberikan pertimbangan kepada Gubemur.

Pasal 6

()) Pendapat dan pert.imbangan DPRPB dan pertimbangan MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat berupa usulan perbaikan atau tanpa usulan perbaikan.

(2)Dalam hal terdapat usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disertai dcngan alasan dan dokumcn pendukung.
(3)Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipcrgunakan sebagai bahan penyusunan pertimbangan Guberm..ir.

Pasal 7

Perjanjian intcmasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan telah disepakati oleh Pernerintah dengan pihak lain merupakan dokumen yang bersifat tcrbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali ditetapkan lain olch Pcrnerintah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2022 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD PAULUS WATERPAUW Diundangkan di Manokwari pada tanggal 2 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT CAP/TTD DANCE SANGKEK LEMBARAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARATTAHUN 2022 NOMOR 21. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT: (21-259/2022). Salinan yang sa Kepala Dr. Roberth K.R amma , S.H., M.Hum., M.M.,CLA Pembina Utama Madya NIP. 196508181992031022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP PERJAN,JIAN INTERNASIONAL I. UMUM Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus ini merupakan Perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan telah disepakati oleh Pemerintah dengan pihak Iain merupakan dokumen yang bersifat terbuka schingga dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka Gubernur berhak memberikan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap Rencana Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat. Pokok materi yang diatur dalam Perdasus ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Ketentuan Umum;
b.Pemberian Pertimbangan Gubernur; dan
c.Ketentuan Penutup. II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jela s. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jclas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (l) Cukup jclas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN OAERAH PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 128. Dr. Roberth Ham , S.H., M.Hum., M.M.,CLA Pembina Utarna Madya NIP. 196508181992031022

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2025