DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar : 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan Badan; 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar. Setiap pembelian bahan bakar minyak oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB. Wajib PBB-KB dan Pajak Rokok, menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD. Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, penyetoran dan pengawasan serta penagihan dengan Surat Paksa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mencapai efektifitas pemungutan, dipandang perlu merubah beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5.Undang-Undang ........./2
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan ......./3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1. a.Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
(3)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), sebagai berikut :
1. a.koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. b.koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
(4)Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
(5)Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(6)Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
(7)Dalam ......../4
(7)Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
1. a.harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. b.penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. e.harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. f.harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. g.harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
(8)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
1. a.tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
2. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
(9)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.Ketentuan Pasal 7 huruf a dihapus, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

a.1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan Badan;
b.1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
c.0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
d.0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat

(2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Kendaraan Bermotor dari luar Daerah yang berada lebih dari 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus di Daerah dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Tata cara pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

4.Ketentuan ........./5
4.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
(2)Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

5.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf d, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah :
1. a.kereta api;
2. b.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. d.Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(2)Penguasaan Kendaraan Bermotor secara sah melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
(3)Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
(4)Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
1. a.untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
2. b.untuk diperdagangkan;
3. c.untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
4. d.digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
(5)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

7.Ketentuan ........../6
7.Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Besaran Pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)BBN-KB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
(3)Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.

8.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1)Wajib BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.
(2)Berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BBN-KB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)BBN-KB terutang sejak diterbitkan SKPD.
(4)Setiap Wajib Pajak terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak.

Pasal 20B

(1)Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
(2)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi :
1. a.nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
2. b.tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
3. c.nomor polisi kendaraan bermotor; dan
4. d.lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  1. 9.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Setiap pembelian bahan bakar minyak oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB. Pasal ........../7

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…