DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus belum berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, berdaya saing, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ………/2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan ………./3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan ……../4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Masyarakat adalah orang perorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
5.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
6.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9.Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
11.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
12.Pendidikan Kekhususan adalah penyelenggaraan pendidikan menengah tertentu oleh Pemerintah Provinsi.
13.Kolose ………/5
13.Kolose Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik calon guru Sekolah Dasar, sehingga terwujud standar kualitas, proses, dan lulusan yang sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.
14.Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jalur, Jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
18.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
19.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Satuan Pendidikan.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21.Kurikulum lokal adalah Kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan.
22.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
23.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini berasaskan :

a.tut wuri handayani;
b.mutu;
c.kemandirian;
d.transparansi;
e.akuntabilitas;
f.keadilan;
g.partisipatif; dan
h.keberlanjutan. Pasal ……../6

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini berdasarkan atas prinsip:

a.prioritas kepada Orang Asli Papua;
b.membebaskan Orang Asli Papua dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan;
c.pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi, dan ruang;
d.intervensi sumber daya manusia jangka panjang;
e.kesatuan yang sistematik, terbuka, demokratis dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat;
f.keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
g.mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
h.penerapan prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
i.fasilitasi terselenggaranya Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Tinggi; dan
j.mengembangkan standar penyelenggaraan pelayanan publik dan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan untuk:

a.pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan;
b.mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan;
c.penguatan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan; dan
d.partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 5

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sesuai standar kompetensi kelulusan, standar ini, standar proses, dan standar penilaian Pendidikan;
b.menjamin keterediaan, kesanggupan, dan kemampuan pengelola, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
c.menjamin ketesediaan prasarana dan sarana pendukung dan angaran yang dimanfaatkan secara efektif, efisien, bertanggug jawab, dan tepat sasaran;
d.menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam perencanaan, pengorganisaian, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia;
e.membangun dan menyiapkan masyarakat yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri dan sehat;
f.memberikan akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
g.menjamin mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan kondisi masyarakat; dan/atau
h.terlaksananya pengelolaan Pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pasal ……./7

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggung jawab;
b.hak dan kewajiban;
c.Penyelenggaraan Pendidikan;
d.pendirian, perubahan, penutupan, dan penggabungan Satuan Pendidikan;
e.standar Pendidikan;
f.penerimaan Peserta Didik baru;
g.wajib belajar lima belas tahun;
h.pembinaan bahasa dan sastra daerah;
i.perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
j.koordinasi dan fasilitasi;
k.kerjasama;
l.peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
m.penghargaan;
n.pemberian bantuan pendidikan
o.pembinaan dan pengawasan; dan
p.sistem informasi dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.membina dan menjaga standar mutu Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
2. b.menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
3. c.menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
4. d.mengangkat, memberhentikan dan mengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
5. e.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menerbitkan perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
6. f.mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. g.menerima laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. h.melarang dan menutup aktivitas Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. i.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menutup aktivitas perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah ………/8
(3)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menugaskan Satuan Pendidikan untuk melakukan penempatan, pembinaan dan pemutasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(4)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Komisi Pendidikan.
(5)Komisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
(6)Komposisi Komisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 6 (enam) anggota.
(7)Anggota komisi Pedidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur akademisi 2 (dua) orang, unsur pemerhati Pendidikan 3 (tiga) orang, dan pensiunan kepala sekolah 2 (dua) orang.
(8)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang secara ex officio berada pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi;
2. b.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang menempuh Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
3. c.memberikan Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan menengah;
4. d.penyediaan prasarana dan sarana penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. e.kerjasama dengan Pendidikan tinggi guna menigkatkan sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua; dan
6. f.peningkatan kemampuan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap Satuan Pendidikan, berhak:

a.menerima pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.memperoleh dana operasional dan pemeliharaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Negeri;
c.memperoleh bantuan dana oprasional dan pemeliharaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat; dan
d.menyelesaikan batas waktu program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari Kurikulum; Pasal ……../9

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan, berkewajiban:

a.melakukan penjaminan mutu Pendidikan;
b.menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial Peserta Didik;
c.memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis muatan lokal;
d.menyusun dan mempertanggugjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komita Sekolah dan seluruh orang tua/wali Peserta Didik;
e.membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya;
f.menyelenggarakan Pendidikan tanpa diskriminasi;
g.melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah Provinsi;
h.menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;
i.melaksanakan standar pelayanan minial; dan
j.melaksanakan Kurikulum.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021