DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Perencanaan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Tahapan Pembicaraan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD, Penyebarluasan Rancangan Perda dan Program Pembentukan Perda, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud Pada aYat (3)' beruPa:

a.persetujuan;
b.persetujuan dengan pengubahan; atau
c.penolakan.

(5)Dalam hal persetujuan sebagaimana djmaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD *rtrrgt"f,* komisi, gabungan komisi' Badan pembentukan perda atair panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
(6)Penyempufnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD-

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DpRD klpada Gubernur untuk dilakukan pembahasan. 8 v Pasal 22 Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan perda mengenai maieri yang sama' yang dibahas adalah RancanEan Perda yarlg disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oterr Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB IV

PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 23

Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat p."guoi* cuueinui ke"pada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan' ?asal24

(1)Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda' t2l Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23' disertakan dengan Naskah Akademik'

Pasal 25

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 26

tl) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD. (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur'

(3)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat .
(2)melaporkan ' perkembangan aallatau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda oi op-no kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan'

Pasal 28

(1)Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi potiot yang -diatut, yang menggalnbarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda. (21 Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ' disertakan dengan Naskah Akademik' Ptsal29 Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak it",,.uttgan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 30

(1)Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. (21 Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31

pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (21 meliputi:

a.dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
1. 1.penjelasan Gudernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. 2.pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. 3.tanggap an"danlata-u jawabal Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
b.datam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan
1. 1.penjelasan pimfinan komisi, pimpinan gabungan_ _ komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. 2.pendapat Gube-rnur terhadap Ranca-trgan Peraturan Perda; dan
3. 3.tanggap an dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur'
c.Pembahasan dalam raPat komisi, yang dilakukan bersama dengan untuk mewakilinYa. gabungan komisi, atau panitia khusus Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Pembicaraan meliputi:

Pasal 32

tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat {21 10 v

a.pengambilan keputusandalamrapatparipurnayangdidahuluidengan:
1. 1.penyampaian laPoran komisi/ pimPinan Panitia pembahasan; dan
2. 2.permintaan Persetujuan paripurna. pendapat akhir Gubernur. komisi/pimPinan gabungan berisi pendaPat fraksi dan hasil pimpinan khusus yang b. dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat

Pasal 33

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 32 huruf a angka 2 tiort dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, kefutusan diambil berdasarkan suara terbanyak' Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama alltara DPRD dan Guberrrur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu'

Pasal 34

Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur. penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)oleh Gubernur, disamp.it ttt dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan. penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan Penarikan.

Pasal 35

Rancangan Perda yang sedang dibahas_ hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)hanya dapat dilakukan datam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 21

PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 21

PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2018