DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, akibat terjadinya perubahan mendasar, bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak terhadap krisis kesehatan, ekonomi dan sosial serta perubahan kebijakan nasional menyebabkan perlunya dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang: PERATURANDAERAH PROVINS! RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2019 - 2024 (JUBERNlJR RIAU Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10); ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Mengingat:

(2)Perubahan RPJMD tercantum da1am Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Gambaran Keuangan Daerah; Permasa1ahan dan Isu-Isu Strategis daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penutup.i. BAB IX
1. h.BAB VIII
2. g.BAB VII
3. e.BAB V
4. f.BAB VI
5. c.BAB III
6. d.BAB IV

Pasal 3

( 1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasa1 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024. GUBERNUR RIAU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI RIAU dan NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU: (4-83/2022) LEMBARAN DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 4 Diundangkan di Peka ru Pada tanggal 16 1 2022 SEKRETARIS PROVINS! RIAU YAMSUAR Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 16 Juni 2022 GUBERNUR RIAU, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. Pasal II Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. UMUM Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, mis dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD)dengan rencana-rencana kerj dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2019- 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubemur, yang dimaksudkan untuk menyampaikan visi, rmsi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINS!RIAU NOMOR TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 3 TAHUN2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH PROVINS!RIAU TAHUN2019 - 2024
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing; Menengah Daerah meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Fungsi dan Sistematika, Pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup serta dokumen RPJMD sebagai lampiran. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:
a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; JangkaPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau pada Tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Pada tahun 2021, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD tahun pertama dan kedua (2020-2021), dimana telah terjadi dua perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap pembangunan di Provinsi Riau yaitu:
1. 1.Sejak bulan Maret tahun 2020 dan masih berlanjut sampai bulan Juni tahun 2021 ketika Perubahan RPJMD ini disusun, telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Anggaran pembangunan menjadi berkurang karena difokuskan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, aktifitas perekonomian mengalami kontraksi dan kelesuan karena pembatasan-pembatasan aktifitas yang dilakukan. Akibatnya banyak target-target pembangunan di dalam RPJMD menjadi kurang valid lagi.
2. 2.Pada tahun 2020 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN ini merupakan pedoman bagi perencanaan nasional dan perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 pada tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. Adanya penyelesaian penyusunan RPJMN 2020-2024 pada tahun 2020 menjadi pedoman pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR: Pasal II Cukup jelas. Pasal I Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

c.mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. 1.Sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pembangunan Provinsi Riau 5 (lima) tahun (2019-2024) baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2. 2.Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. 3.Merumuskan kembali permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota.
4. 4.Menjabarkan visi, mist Kepala Daerah kedalam tujuan dan menyempurnakan sasaran pembangunan daerah, serta strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan kerangka pendanaan pembangunan sisa tahun berjalan RPJMD.
5. 5.Sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…