DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai asas, maksud dan tujuan pengatuan pemberian ASI eksklusif, dan tanggung jawab Pemda dalam program pemberian ASI eksklusif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air susu ibu kaya zat penting yang dibutuhkan bayi dan memberikan kekebalan yang optimal bagi bayi, sehingga pemberian air susu ibu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
c.bahwa berdasaran ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
d.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu mengatur Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 8/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441); 3
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT MEMUTUSKAN : Neterapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain selain susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biscuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi petugas kesehatan.
9.Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11.Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
12.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
13.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15.Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
f.nondiskriminatif; dan
g.norma agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemberian ASI dan juga pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan susu formula sebagai pengganti Air Susu Ibu utamanya di instansi pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Daerah;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Daerah;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala Daerah; 6
f.menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah.

BAB IV

ASI EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun.

Pasal 7

(1)Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat :
1. a.indikasi medis;
2. b.ibu tidak ada; atau
3. c.ibu terpisah dari bayi.
(3)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(5)Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu 7

Pasal 9

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Pasal 10

(1)Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Ekslusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
1. a.permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
5. e.ASI tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
(4)Ibu atau keluarga bayi penerima donor bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
(5)Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…