Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Sekretariat Daerah (Setda), mengemban tugas pokok membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Lembaga ini signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan kearifan lokal, serta didukung masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, dan religius, sesuai dengan visi "Sulawesi Barat Malaqbiq". Ruang lingkup operasional Setda mencakup aspek regulasi melalui penyusunan kebijakan daerah, pelayanan administratif, dan koordinasi antar perangkat daerah. Program-program yang dijalankan bertujuan membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan bersih dan modern, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inovatif dan pembangunan berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Sekretariat Daerah (Setda), memiliki mandat esensial untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan kearifan lokal, serta didukung oleh masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, dan religius, sejalan dengan komitmen "Sulawesi Barat Malaqbiq". Setda juga berkomitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sejajar dengan provinsi lain, dengan konektivitas wilayah dan daya saing tinggi, serta berorientasi pada lingkungan, sesuai dengan visi "Sulawesi Barat Maju".
Ruang lingkup Setda Provinsi Sulawesi Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, Setda bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan daerah yang relevan. Dalam aspek pelayanan, Setda menyediakan pelayanan administratif dan koordinasi yang efektif antar Perangkat Daerah. Program-program yang dijalankan bertujuan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan bersih dan modern, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.
Beberapa intervensi program strategis yang dilakukan oleh Setda antara lain peningkatan mutu pendidikan, pengembangan perpustakaan dan kearsipan, serta pengawasan obat dan makanan melalui kerja sama dengan BPOM Mamuju. Selain itu, penguatan adat dan budaya lokal juga menjadi perhatian, seperti yang ditunjukkan melalui pengukuhan Sekretaris Daerah secara adat sebagai Tomakaka Adaq Tuho Ulumanda. Intervensi ini menunjukkan komitmen Setda dalam berbagai sektor pembangunan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui program-programnya, berkontribusi pada isu-isu nasional seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kontribusi ini juga meliputi pertumbuhan ekonomi daerah yang inovatif dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan. Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih, modern, dan terpercaya juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Warga negara dapat berurusan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk berbagai keperluan, seperti mencari informasi terkait kebijakan dan program pemerintah provinsi. Masyarakat juga dapat mengakses layanan administratif yang dikoordinasikan oleh Setda atau menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kinerja Perangkat Daerah. Partisipasi dalam forum konsultasi publik atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi juga merupakan bentuk interaksi yang dapat dilakukan.
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan organ vital dalam pemerintahan daerah, berfungsi sebagai koordinator utama dan pelaksana kebijakan Gubernur. Mandatnya mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi administratif, dan pelayanan publik, dengan fokus pada pembangunan SDM, tata kelola pemerintahan, konektivitas wilayah, ekonomi inovatif, dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai program strategis telah diimplementasikan, menunjukkan peran aktif dalam isu-isu nasional, dan warga negara dapat berinteraksi dengan lembaga ini untuk berbagai keperluan administratif dan partisipasi publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2025
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penerima Belanja Subsidi; Penganggaran Belanja Subsidi; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Subsidi; Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2023
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: a. pengangkatan tenaga profesional lainnya; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; c. RBA; d. penatausahaan keuangan; e. pengadaan barang dan/atau jasa; f. pengelolaan piutang; g. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek; h. kerja sama dengan pihak lain; i. pengelolaan investasi; dan j. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana strategis Perangkat Daerah dalam acuan penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provisi Sulawesi Barat
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar harga satuan dan standar biaya perjalanan dinas
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha dan penambahan jenis retribusi jasa usaha
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2018
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang a. pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD; b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 18 Tahun 2017
Peraturan ini dibentuk sebagai acuan bagi Auditor dan Pejabat P2UPD Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dan standar umum sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.