DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Desember Tahun 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor JDIH Provinsi Sulawesi Barat 5234 );
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan JDIH Provinsi Sulawesi Barat Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : JDIH Provinsi Sulawesi Barat

1.Pendapatan Rp. 1,843,538,396,396.50
2.Belanja Rp. 1,963,825,726,029.46 Surplus/Defisit Rp. -120,287,329,632.96
3.Pembiayaan

a.penerimaan Rp. 128,287,329,632.96
b.pengeluaran Rp. 8,000,000,000.00 Pembiayaan Neto Rp. 120,287,329,632.96 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0.00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin (1) terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 296,352,159,050.50
2. b.Dana Perimbangan Rp. 1,545,445,147,346.00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 1,741,090,000.00
(2)Pendapat Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah Rp. 252,443,859,050.50
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp. 18,660,800,000.00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 4,500,000,000.00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 20,747,500,000.00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1. a.Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 27,348,371,000.00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 1,011,405,869,346.00
3. c.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 168,336,000,000.00
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 338,354,907,000.00
(4)Lain – lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Lainnya Rp. 1,741,090,000.00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 1,056,475,329,158.78
2. b.Belanja Langsung Rp. 907,350,396,870.68
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 471,241,066,638.25
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 2,842,468,125.00
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp. 354,927,251,128.00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 19,000,000,000.00
5. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten Rp. 145,235,530,467.53
6. f.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa sejumlah Rp. 61,229,012,800.00
7. g.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2,000,000,000.00 JDIH Provinsi Sulawesi Barat
8. a.Belanja Pegawai Rp. 11,685,140,000.00
9. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 399,464,131,186.68
10. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 496,201,125,684.00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 128,287,329,632.96
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8,000,000,000.00
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA Tahun Sebelumnya sejumlah Rp. 0.00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0.00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0.00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 128,287,329,632.96
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 0.00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0.00
2. b.Penyertaan Modal Sejumlah Rp. 8,000,000,000.00
3. c.Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. 0.00
4. d.Pemebrian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 0.00 JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.LAMPIRAN I : Ringkasan APBD;
2.LAMPIRAN II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.LAMPIAN III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5.LAMPIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.LAMPIRAN VI : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
7.LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8.LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.LAMPIRAN IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 11.LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah dan 13.LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

JDIH Provinsi Sulawesi Barat Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 30 Desember 2016 Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19651005 198812 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…