DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah),

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
b.anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
c.berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.565.628.760,00 Tahun… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
d.anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan Defisit anggaran yang terdiri dari:
1. 1.penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
2. 2.pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); dan
3. 3.jumlah pembiayaan netto sebesar -Rp18.565.628.760,00 (Minus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
e.berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

a.pendapatan asli Daerah sebesar Rp655.461.713.238,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
b.pendapatan transfer sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp23.206.805.168,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
1. a.pajak Daerah sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).
2. b.retribusi Daerah sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Sepuluh… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
(2)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
1. a.transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah); dan
2. b.transfer pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(3)Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
1. a.pendapatan hibah sebesar Rp22.639.401.968,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebesar Rp567.403.200,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

a.belanja operasi sebesar Rp1.618.021.969.197,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
b.belanja modal sebesar Rp290.242.119.227,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
c.belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
d.belanja transfer sebesar Rp172.846.864.222,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Pasal… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai sebesar Rp806.735.697.038,00 (Delapan Ratus Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa sebesar Rp761.859.639.281,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
3. c.belanja bunga sebesar Rp8.723.438.878,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
4. d.belanja subsidi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
5. e.belanja hibah sebesar Rp37.473.194.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
6. f.belanja bansos sebesar Rp3.230.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
(2)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah sebesar Rp50.504.235.000,00 (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp89.246.720.948,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
3. c.belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp36.348.910.186,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp107.427.658.093,00 (Seratus Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah); dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp924.195.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
6. f.belanja modal aset lainnya sebesar Rp5.790.400.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
(3)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
(4)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
1. a.belanja… yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. a.belanja bagi hasil sebesar Rp155.046.864.222,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
3. b.belanja bantuan keuangan sebesar Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah); dan
b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas
1. a.penyertaan modal Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah); dan
2. b.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat, Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik d. memiliki… yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Lampiran I, Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
b.Lampiran II, Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c.Lampiran III, Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
d.Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja Menu 3 r . u L t am U p r i u ra s n a … n Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI, Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII, Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD
h.Lampiran VIII, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.Lampiran IX, Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
j.Lampiran X, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI, Daftar Piutang Daerah.
l.Lampiran XII, Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni l k . Lampiran XII… yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara ${ttd} Investasi Daerah Lainnya
m.Lampiran XIII, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset lain-lain
n.Lampiran XIV, Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direnCanakan
o.Lampiran XV, Daftar Dana Cadangan
p.Lampiran XVI, Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…