DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi, jenis, dan unsur pesantren, perencanaan fasilitasi, bentuk dan jenis fasilitasi, persyaratan fasilitasi, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Pesantren dalam menyelenggarakan ungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang… SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaaan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan… 3 pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi adalah segala sesuatu yang diberikan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Pesantren seperti bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan pelatihan keterampilan serta peningkatan sumber daya lainnya.
7.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8.Kiai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12.Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

Pasal 2

Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berlandaskan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.efektif;
j.efesien;
k.keberlanjutan; dan
l.kepastian hukum Pasal 3… 4

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan generasi muda Islam di Daerah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, terampil, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan Pesantren di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi, jenis, dan unsur pesantren;
b.perencanaan Fasilitasi;
c.bentuk dan jenis Fasilitasi;
d.sistem informasi;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB II

FUNGSI, JENIS, DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat
(2)Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(3)Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pengembangan:
1. a.kajian;
2. b.keilmuan; dan
3. c.keahlian dan keterampilan. Pasal 6… 5

Pasal 6

Jenis Pesantren terdiri atas:

a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.Kyai;
b.Santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau mushola;
e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mualimin.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren dengan melakukan pendataan berdasarkan kondisi dan jenis Pesantren.
(2)Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Penyusunan perencanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Perencanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi bagian integral dengan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Pasal 9… 6

Pasal 9

Penyusunan perencanaan Fasilitasi penyelenggaraanPesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…